Yasonna Menanggapi Panggilan Hak Asasi Manusia PBB untuk Dialog dengan Papua

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly telah menanggapi permintaan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet untuk berdialog antara pemerintah Indonesia dan Papua dan masyarakat Papua Barat.

Yasonna menegaskan bahwa pemerintah masih memprioritaskan untuk mengadakan dialog dalam menangani konflik di Papua dan Papua Barat. �Pemerintah mengkhawatirkan hal itu. Kami akan mengadakan dialog, �kata Yasonna di auditorium Gadjah Mada dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta, Kamis, 5 September.

Yasonna menolak berkomentar lebih lanjut. Dia mengatakan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memiliki wewenang untuk menyampaikan pernyataan tentang Papua.

"Biarkan Menteri Koordinator membuat pernyataan tentang hal itu," katanya.

Pada tanggal 4 September, melalui pernyataan tertulis yang dipublikasikan di situs web UNHR ohchr.org, Michelle Bachelet mengatakan seharusnya tidak ada tempat untuk tindakan kekerasan di Indonesia yang demokratis dan beragam.

�Saya mendorong pihak berwenang untuk melakukan dialog dengan masyarakat Papua dan Papua Barat mengenai aspirasi dan keprihatinan mereka,� kata Bachelet.

Dia mengaku terganggu oleh meningkatnya kekerasan dalam dua minggu terakhir di provinsi paling timur negara itu, terutama kematian beberapa demonstran dan personil pasukan keamanan.

Bachelet juga menuntut pihak berwenang untuk memulihkan layanan internet dan menahan diri dari menggunakan kekuatan yang berlebihan dalam menangani kerusuhan publik di Papua dan Papua Barat.