Antara Tatap Muka atau Pembelajaran Jarak Jauh: Pendidikan Bangsa Diambang Kebimbangan

Sektor pendidikan di Indonesia selalu menuai permasalahan baik sebelum masa pandemi maupun adanya pandemi yang saat ini masih berlangsung, bahkan tidak tahu kapan akan berakhir. Sehingga hal ini tidak hanya berpengaruh pada masalah ekonomi ataupun kesehatan saja, namun masalah pandemi Covid 19 yang belum terselesaikan dengan baik membawa dampak pada sektor pendidikan yang semakin parah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa pola kebijakan yang penuh kebimbangan yang telah ditetapkan pemerintahan terutama oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.  

Selama pandemi berlangsung, Pembelajaran Jarak Jauh akan dialihkan  menuju pembelajaran tatap muka bagi sekolah yang berzona hijau dan kuning.  Karena Pembelajaran Jarak Jauh dianggap kurang efesien dan tidak maksimal dalam proses pembelajaran dimana siswa mengalami banyak kendala seperti susahnya sinyal atau jaringan ketika daring maupun masalah yang dihadapi oleh guru sebagai pendidik. Peralihan dari Pembelajaran Jarak Jauh menuju tatap muka tentu mengundang rasa was-was bagi  seluruh akademika.

Dikutip dari Tempo.co menyatakan bahwa Empat kementerian menerbitkan Penyesuaian Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang panduan penyelenggaraan Pembelajaran Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19. Dalam revisi yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tersebut, Sekolah atau satuan pendidikan yang berada di zona hijau dan kuning diperbolehkan melaksanakan pembelajaran tatp muka. (15/08)

Dalam warta berita Tribunnews.com menyatakan bahwa Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Arist Merdeka Sirait memberikan tanggapan terkait adanya rencana pembelajaran tatap muka di sekolah. Sirait menilai bahwa keputusan dari Kemendikbud tersebut belum tepat waktunya, mengingat risiko untuk tertular masih ada, terlebih untuk zona kuning. Sirait lantas mempertanyakan sikap dan peran dari pemerintah yang justru terkesan memaksakan dan memilih mempertaruhkan risiko. (08/08)

Dibalik problem Pembelajaran atau pembelajaran daring yang penuh dengan berbagai kendala karena pemerintah juga belum menjamin sarana dan prasarana dengan sepenuhnya disini tentu masyarakat mengharapkan ada solusi yang dapat mengatasi. 

Namun pembelajaran tatap muka yang akan dilakukan juga tidak menjamin siswa akan aman dari virus Covid-19 yang begitu cepat penyebarannya. Sekolah tatap muka yang menjadi tuntutan masyarakat dan harapan dari berbagai pihak belum sepenuhnya tersolusikan dengan baik. Bahkan pemerintah justru mengambil risiko yang begitu membahayakan keselamatan siswa meskipun berada pada zona hijau atau kuning. 

Hal tersebut menunjukkan lemahnya pemerintah sekuler saat ini dalam menyelesaikan berbagai masalah. Dari pandemi Covid yang tidak diselesaikan dengan solusi yang pasti hingga merambah ke sektor pendidikan. Bahkan sebelum pandemi Covid-19, sektor pendidikan merupakan ladang komersialisasi, dimana bagi yang ingin menempuh pendidikan maka biaya yang dikeluarkan juga tidak sedikit. Pemerintah saat ini tidak mampu memberikan jaminan pendidikan yang seharusnya menjadi kebutuhan bagi seluruh masyarakatnya. Hal ini merupakan permasalahan sistem yang rusak maka yang terjadi adalah kerusakan pula. 

Berbeda dengan islam jika diterapkan sebagai sistem yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, yakni mengatur masalah ekonomi, kesehatan, juga pendidikan. Dalam islam, pendidikan merupakan kebutuhan mendasar seluruh rakyat yang wajib dijamin oleh pemerintah. 

Sehingga pendidikan tidak terbatas bagi orang kaya, jaminan pendidikan diperuntukkan bagi seluruh rakyatnya baik yang miskin atau kaya. Pemerintah juga berperan menyelesaikan problem-problem pendidikan dengan solusi dan pertimbangan yang matang untuk kepentingan rakyatnya. Sehingga akan terwujud kehidupan yang membawa rahmat dan hal ini satu-satunya hanya dapat diterapkan oleh Sistem Islam atau Khilafah Islamiyyah.[]

Oleh: Elvira Masitho R. Agustin