DPR Mendukung Keputusan untuk Membatasi Akses Asing ke Papua

Jakarta - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Kharis mendukung keputusan pemerintah untuk membatasi kedatangan asing ke Papua dan Papua Barat . Kebijakan itu dikeluarkan setelah empat warga Australia yang diduga ambil bagian dalam demonstrasi menuntut kemerdekaan bagi Papua.

"Saya mendukung semua langkah yang diambil oleh pemerintah," kata Kharis di Kompleks Parlemen di Jakarta, Selasa, 3 September.

Anggota Komisi I DPR Andreas Hugo Pareira juga mendukung kebijakan tersebut, dengan mengatakan perlu untuk mencegah campur tangan asing di Papua.

"Kehadiran mereka akan mengangkat dan menginternasionalkan masalah ini," kata Andreas.

Empat warga Australia dideportasi setelah berpartisipasi dalam demonstrasi yang menuntut kemerdekaan Papua. Mereka bergabung dalam rapat umum di depan kantor Walikota Sorong pada 27 Agustus 2019.

Setelah kejadian itu, pemerintah memastikan bahwa mereka akan membatasi masuknya orang asing ke Papua dan Papua Barat.

"Selama pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi kemarin, kami memutuskan bahwa Papua dan Papua Barat tidak akan lagi terbuka secara luas untuk orang asing," Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan di Jakarta pada Senin, 2 September.