Ibukota Pindah Pakai Sistem Sewa, Maksudnya Apa?

Wacana ibukota pindah makin mendekati realisasi setelah pertama kali digaungkan dan direncanakan pada era pemerintahan Presiden Soekarno pada tahun 1965 silam.

Banyak yang meyakini, pemindahan ibukota pemerintahan itu akan menyedot uang negara yang tidak sedikit.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut, ada skema terkait anggaran pemindahan ibu kota supaya tidak terlalu membebani APBN.

Di antaranya adalah model sewa. Khususnya terkait dengan penyediaan gedung perkantoran.

�Di negara lain juga begitu (sistem sewa, Red). Di Malaysia itu sistem sewa malah,� ungkapnya, dikutip PojokSatu.id dari JawaPos.com, Rabu (8/5/2019).

JK menuturkan, di Malaysia banyak gedung yang digunakan pemerintah yang menyewa ke Petronas. Menurut JK, sistem seperti itu juga bisa diterapkan di Indonesia.

Dia menegaskan, pemindahan ibu kota harus paket komplet. Bukan hanya pemindahan unsur eksekutif, tapi juga legislatif dan yudikatifnya.

Karena itu, diperlukan banyak gedung. Agenda akbar pemindahan ibu kota itu juga bakal melibatkan 1,5 juta manusia.

Mereka terdiri atas para ASN dan anggota TNI/Polri beserta keluarganya.

Meskipun begitu, JK menuturkan bahwa pemindahan ibu kota butuh waktu untuk penyesuaian. Yang terpenting adalah lokasinya harus memenuhi persyaratan.

Menurut dia, program tersebut harus melalui penelitian yang panjang.

�Wah (perkiraan butuh waktu, Red) ada 10-20 tahun,� katanya.

JK juga mengingatkan, pemindahan ibu kota harus dibarengi penguatan otonomi daerah. Khususnya di level pemerintah provinsi (pemprov).

Dengan begitu, segala perizinan cukup diselesaikan di tingkat provinsi. Tidak perlu harus diurus di tingkat pusat.

Jika aspek otonomi tidak diperkuat, program pemindahan ibu kota tidak akan menghasilkan dampak signifikan.

Sebab, dalam jangka panjang, lokasi ibu kota baru akan kembali penuh sesak seperti DKI Jakarta saat ini.

�Artinya sama dengan di Amerika. Kalau ada yang mau bikin usaha di San Francisco atau California, tidak perlu izin ke Washington,� jelasnya.

Terpisah, Ketua DPR Bambang Soesatyo mendukung rencana pemindahan ibu kota. Namun, dia mengingatkan bahwa pemindahan itu harus didasari kajian yang matang dan tidak membebani APBN.

�Pemindahan ibu kota negara bukan hal mustahil, tapi tidak boleh membebani struktur APBN yang saat ini difokuskan untuk pembangunan manusia dan kese�jahteraan rakyat,� tuturnya. repelita