Massa Aksi Damai di Medan Dihadang Preman Bayaran Membawa Bambu dan Sajam

Ribuan warga yang mengatasnamakan diri Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumatera Utara berunjuk rasa di depan kantor Bawaslu Sumatera Utara.

Dalam aksinya, massa mendesak Bawaslu untuk mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres nomor urut 01 sebagai peserta pemilu.

GNPF menuding bahwa dalam perjalanan Pilpres 2019 lalu, pasangan 01 banyak melakukan kecurangan. "Jadi kita minta kepada Bawaslu Sumatera Utara untuk adil melihat peristiwa ini," kata Ketua GNPF Ulama Sumatera Utara Ustaz Heriansyah, Jumat (10/5/2019).

Sayangnya, ada pihak yang ingin memancing keonaran. Menurut laporan seorang peserta aksi, ada pengerahan preman bayaran yang dilengkapi bambu hingga sajam.

Tadi siang saat demo ke bawaslu, kami warga yang datang dari arah Griya, Jl Amir Hamzah, tertahan sebelum masuk persimpangan tugu.

Pendemo 01 sudah banyak berkumpul, mereka membawa bambu, balok bahkan ada yg saya lihat saat singgah di rm.mandailing sebelum tugu kami tertahan, mereka bawa sajam...!

Hebat, aparat membiarkan pendemo 01 bebas membawa berbagai alat utk menganiaya pendukung 02...!


GNPF Ulama Sumut juga meminta Bawaslu untuk meghentikan situng yang tengah dilakukan oleh KPU karena menilai banyak kejanggalan. "Kita juga meminta kepada Bawaslu untuk melakukan audit KPU karena ada upaya-upaya yang dilakukan untuk memanipulasi hasil pilpres," ujarnya.

Heriansyah juga meminta kepada seluruh pihak penyelengara pemilu juga termasuk aparat kepolisian dan TNI untuk bertindak adil dalam mengawal proses pemilu yang baru saja berlangsung.

"Kami masih sanggup menunda kesejahteraan. Namun kami tidak akan sanggup melihatkan ketidakadilan yang kalian pertontonkan," kata Heriansyah.

Menanggapi tuntutan massa, Ketua Bawaslu Sumatera Utara Syafrida Rasahan yang langsung menemui massa menegaskan, Bawaslu akan mempelajari laporan petisi yang diberikan GNPF Ulama Sumut.

Dia juga meminta kepada semua pihak untuk terus mengawal proses yang masih berlangsung. "Saya tahu betul bahwa saat ini tingkat ketidakpercayaan kepada penyelenggara pemilu begitu tinggi. Namun demikan percayalah bahwa kami bekerja sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada," ucap Syafrida.

Dia juga meminta semua pihak untuk melaporkan para penyelenggara kepada DKPP jika menilai ada keberpihakan. "Biarkan nanti DKPP yang menyidangkan kami terkait dengan laporan tersebut," katanya.