Hipokrisi Demokrasi Dan Politik Perjuangan Umat

Oleh : Irianti Aminatun

(Pemerhati Masalah Umat)

Mediaoposisi.com-  Pemilu 2019 yang digelar pada 17 April lalu telah menorehkan luka mendalam di hati rakyat. Bagaimana tidak meski pemilu kali ini berbiaya fantastis, yaitu sebesar 25,59 triliun (https://m.detik.com) tak berarti penyelenggaraan pemilu berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Di sejumlah daerah penyelenggaraan pemilu  mengalami berbagai kendala mulai dari distribusi logistik, kekurangan surat suara, kerusakan kotak suara, kerusakan surat suara, hingga surat suara tercoblos lebih dulu. Di sisi lain banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit dan meninggal dunia saat menjalankan tugas di Pemilu serentak 2019 ini. Sampai dengan 24 April petugas yang sakit tercatat 883 orang, dan yang meninggal dunia berjumlah 144 orang. (CNN.Indonesia).

Sejatinya pemilu dalam sistem demokrasi digelar untuk merealisasikan jargon �dari-oleh-dan untuk rakyat�. Rakyat menyalurkan suaranya untuk memilih Presiden dan wakil presiden serta memilih wakil mereka yang akan duduk di DPR sesuai pilihan rakyat. Pencoblosan harusnya menjadi titik akhir pertarungan merebut kekuasaan.

Namun faktanya tidak demikian. Umat Islam yang sudah jengah dipimpin oleh rezim pendusta, ingkar janji, anti Islam dan menyengsarakan rakyat  seperti saat ini, memiliki semangat perubahan yang besar pada pemilu kali ini. Umat yang didukung oleh para ulama merapat dan mendukung paslon 02 Prabowo-Sandi. Dukungan itu nyata. Setiap kali paslon 02 berkampanye selalu gegap gempita. Dimana mana tidak pernah sepi.

Setelah pemilu berlangsung, hasil pemungutan suara di beberapa tempat pemungutan suara, paslon 02 unggul dibanding  petahana. Karena itu satu hari pasca pemilu, paslon 02 mengumumkan telah memenangi pilpres kali ini berdasarkan hitungan exit poll.

Pihaknya mengklaim telah memiliki data akurat berdasarkan formulir C1. �Kami mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden berdasarkan perhitungan real count lebih dari 62 persen� kata Prabowo saat jumpa pers di kediamannya di Kertanegara, Jakarta pada Kamis 18 April lalu.

Namun petahana dan orang-orang disekelilingnya tak mau kalah dalam pertarungan ini. Mereka telah mengerahkan hampir semua alat negara guna mendukung kekuasaan bertahan lima tahun kedepan. Maka ketika hitungan cepat (quick count) muncul di televisi dan memenangkan Jokowi-Ma�ruf banyak kalangan tidak terlalu kaget. Sudah menjadi rahasia umum lembaga survei yang mengeluarkan hasil quick count, sebelumnya adalah mitra istana. Dan televisi yang menyiarkannya, adalah milik tokoh-tokoh pendukung Jokowi.

Aroma kecurangan  dalam pilpres 2019 ini demikian kentara. Melalui quick count, opini publik hendak digiring bahwa pemenang pilpres adalah paslon 01. Selanjutnya rekayasa dilakukan dalam tahap rekapitulasi mulai dari tingkat kecamatan yang dilakukan dengan penambahan suara untuk paslon 01 dan sebaliknya pengurangan suara untuk paslon 02.

Bila tahap ini berhasil selanjutnya adalah rekap di kota/kabupaen dan provinsi. Puncaknya nanti saat rekap tingkat nasional paslon yang dimaksud dipastikan menang dengan presentase sesuai dengan hasil quick count.

Muncul pertanyaan, ada apa sebenarnya? Mengapa begitu kuat upaya untuk mencurangi hasil pilpres 2019 ini? Siapa yang punya kepentingan dibalik itu? Jawabnya adalah para pemilik modal besar dan korporasi  berkepentingan memenangkan paslon 01 agar mereka tetap leluasa melanggengkan penjajahan sistemik baik di bidang politik, ekonomi maupun sosial budaya.

Terbukti perusahaan manajemen investasi PT Bahana TCW invesment Management langsung memperkirakan hasil quick count pilpres 2019 akan membawa dampak positif ke pasar keuangan domestik. Aliran dana asing ke pasar saham dan obligasi tahun ini diperkirakan bisa lebih dari US$ 6 miliar atau sekitar Rp 84,35 triliun rupiah. (CNBC.Indonesia). Bukankah penjajahan sering berkedok investasi?

Kisruh Pemilu 2019 membuktikan, rakyat tidak bisa berharap bahwa pemilu benar-benar menjadi sarana untuk melakukan perubahan sekalipun hanya merubah rezim. Inilah hipokritnya demokrasi. Jargon dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat tidak pernah benar-benar terbukti.

Puluhan triliun uang rakyat dipake untuk biaya pemilu, tenaga rakyat juga dipakai demi sukses terselenggaranya pemilu. Bahkan sampai   banyak yang meninggal dan sakit. Tapi pemilu hanya sebagai sarana bagi korporasi dan rezim untuk menguasai rakyat.

Hipokrisi demokrasi hendaknya dijadikan bahan renungan bagi arah perjuangan politik umat, agar tidak terjebak pada sistem demokrasi. Terlepas dari siapa yang akan memimpin negeri ini hendaknya perjuangan politik umat fokus pada perubahan mendasar yaitu perubahan sistem dengan sistem islam.

Sumber utama munculnya persoalan multidimensional yang menimpa rakyat adalah karena penerapan sistem demokrasi sekuler. Maka untuk mengatasinya tidak ada jalan lain kecuali mengganti sistem sekuler dengan sistem yang adil, sistem yang datang dari Dzat Yang Maha Adil yaitu sistem Islam yang datang dari Allah SWT.  Sebab menyimak janji masing-masing saat kampanye dan pernyataan mereka, dapat diduga bahwa Islam hanya akan mewarnai, bukan menjadi pedoman dalam mengatur negara.

Mengharap perubahan mendasar melalui demokrasi adalah hal yang mustahil. Demokrasi akan menampakkan sifat aslinya, menghalalkan segala cara untuk mempertahankan dirinya dan menjadikan kekuatan Islam sebagai lawan politiknya.

Sistem ini hanya mentolerir Islam ala Barat. Islam yang mau menerima pandangan hidup Barat. Untuk mengelabuhi umat Islam, sistem ini seolah menerima aspirasi dari siapapun. Sistem ini memberikan saluran aspirasi politik dengan syarat tidak boleh menghancurkan sistem itu sendiri. Tak heran jika partai politik maupun tokoh politik umat islam tidak pernah mampu melakukan perubahan total ke arah Islam.

Jadi selama Indonesia tetap berpegang dengan sistem demokrasi, siapapun yang memimpin dapat dipastikan tidak akan banyak mengubah suasana. Mungkin orangnya berubah, tapi kebijakannya mirip yaitu mengikuti aturan yang sudah ada.

Jalan demokrasi tak pernah menyampaikan para pejuang perubahan sampai pada tujuan. Yang terjadi mereka malah terjebak pada sistem yang ada dan berjalan mengikuti maunya sistem, bukan maunya Islam.

Perjalanan dakwah Rasul dalam mengubah dunia, semestinya menjadi pelajaran berharga untuk kita contoh. Dengan sabar Rasulullah SAW berdakwah di Mekah hingga membuahkan hijrah ke Madinah. Rasul menempuh fase pengkaderan dan pembinaan di Mekah yang memang memerlukan waktu yang cukup lama yaitu sekitar 13 tahun untuk menanamkan fikrah Islam di tengah jamaah. Rasul tidak pernah kompromi dengan sistem yang ada pada saat itu.

Dakwah Rasul ini dianggap berbahaya bagi penguasa dan kaum Quraisy karena bisa menghancurkan peradaban jahiliyah mereka. Makanya mereka terus memusuhi Rasul dan para sahabatnya, padahal Rasul dan para sahabatnya tidak pernah melakukan kekerasan. Hanya bicara dan bicara tentang Islam.

Setelah hijrah ke Madinah, dakwah Rasul mencapai perkembangan yang luar biasa. Rasulullah dengan dukungan mayoritas masyarakat Madinah menerapkan Islam secara kaffah. Madinah yang awalnya hanya sebuah wilayah kecil kemudian berubah menjadi pusat peradaban dunia dengan Islam. Sungguh ini adalah jalan yang patut diteladani.

Wallahu a�lam bi showab. [MO/ra]