Ada Apa dengan SBY?

Oleh: Muhammad Farras Fadhilsyah*

Dibalik kesuksesan acara kampanye akbar Prabowo-Sandi di GBK yang berhasil memputihkan GBK, ada sebuah sedikit sentilan yang datangnya dari elite partai koalisi penudukung Prabowo-Sandi itu sendiri. Yaitu datangnya dari  SBY yang mengirimkan surat sebelum acara kampanye akbar di mulai, dalam surat itu SBY seperti menyentil tim Prabowo-Sandi khususya panitia acara tersebut yang di anggap oleh SBY acara tersebut terlalu eksklusif. Di dalam surat itu juga SBY menyinggung tentang kebhinekaan dan kemajemukan, berikut kutipan dari surat tersebut.

�Penyelenggaraan kampanye nasional di mana Partai Demokrat menjadi bagian di dalamnya tetap dan senantiasa mencerminkan inclusiveness, dengan sasanti 'Indonesia Untuk Semua' Juga mencerminkan kebhinekaan atau kemajemukan," tulis SBY.

Jika kita membaca seluruh isi text surat dari SBY, sepertinya SBY tidak setuju dengan rangkaian acara tersebut yang dinilai terlalu menjadi politik identitas yang memakai unsur agama. Penulis menilai sikap SBY seperti itu adalah hal yang lumrah sebagai Presiden ke-6 Indonesia. SBY lebih mendekatkan pemikiran agar acara kampanye tersebut tidak terlalu menonjol dalam satu sisi saja, tetapi juga semua unsur kerakyatan di Indonesia.

Tetapi melihat momentum seperti ini, nampakya Prabowo-Sandi sulit tidak memainkan moment tentang isu politik identitas khusunya ke islaman. Karena rivalnya Jokowi mengambil wakilnya dari tokoh ulama besar di Indonesia adalah jawaban tentang issue agama yang sempat panas di stigmakan ke kubu Jokowi, khususnya tentang stigma keislaman. Ditambah lagi dari banyak berbagai survey basis pendukung Prabowo-Sandi banyak di sektor pemilih muslim.

Dalam survei Celebes Research Center (CRC) yang dirilis Februari lalu. Jumlah pemilih nonmuslim yang memilih Prabowo hanya 5,6 persen, sedangkan Jokowi 87,1 persen. Prabowo bergantung pada 35,3 persen pemilih beragama Islam yang memilih dirinya. LSI Denny JA pada 18-25 Januari 2019, dukungan kantong pemilih Muslim terhadap Prabowo-Sandi cenderung meningkat jika dibandingkan survei lima bulan lalu. Pada Agustus 2018, dukungan ke Prabowo-Sandi di kantong pemilih Muslim hanya 27,9 persen. Sedangkan saat ini dukungan mencapai angka 35,4 persen.

Sulit nampaknya jika Prabowo-Sandi tidak memainkan peran momentum itu ditambah lagi dengan hasil survey yang memberi data positif tentang segment suara dari Prabowo-Sandi. Terlebih lagi dengan adanya Ijtima Ulama yang hasilnya mendukung Prabowo-Sandi lebih menekankan dan memperkuat sektor meraup suara dari kalangan muslim. Memang issue agama ini belum terjadi penurunan tensi nampaknya sejak tahun 2016 di kasus penistaan agama oleh BTP.

Berangkat dari situlah terjadi sekat ( gap ) antara issue pro islam dan tidak. Momentum itu juga terasa di daerah dimana kampanye akbar Prabowo-Sandi di daerah selalu ramai di hadiri lautan manusia, dan lagi-lagi sektor keislaman yang kental menghadiri kampanye akbar tersebut, seperti majelis-majelis,ormas-ormas. Maka dari itu momentum seperti itu nampaknya rugi bagi Prabowo-Sandi untuk tidak di ambilkan peran.

Jika memang SBY tidak setuju dengan pendekatan ini sepertinya berat untuk tidak melanjutkan momentum ini bagi Prabowo-Sandi. Karena hal pendekatan seperti itu sudah menjadi positioning terhadap Prabowo-Sandi dari jauh-jauh Pilpres di mulai.

Efek dari SBY mengirimkan surat adalah terlihat sekali bahwa ada ketidak kompakan di dalam tubuh koalisi Adil&Makmur Prabowo-Sandi. Dampaknya kubu lawan akan bermain peran dan memanaskan suasana ini, media pun juga akan mengambil agenda settingnya. Efek jauhnya pun juga di khawatirkan basis suara Partai Demokrat tidak bulat mendukung kepada Prabowo-Sandi. Padahal hari 17 April sudah berada di depan mata, tetapi mengapa SBY terkesan menciptakan sebuah drama. Padahal jika memang SBY tidak setuju ataupun tidak suka, SBY bisa menelfon kubu koalisi secara tertutup, tidak mengirimkan surat yang akhirnya di sebarluaskan dan isi dari surat itu menjadi konsumsi publik.

Lalu dengan adanya drama ini , ada apa dengan SBY?

*) Pengamat Komunikasi Politik

SUMBER