Normalisasi Hubungan UEA dan Israel: Mimpi Buruk Bagi Kaum Muslim Palestina dan Dunia
UEA melakukan normalisasi hubungan dengn Israel 13/8/2020 menyusul Mesir yang telah melakukannya di tahun 1979 dan Yordan tahun 1994. Normalisasi yang dicomblangi oleh Amerika Serikat ini dianggap sebagai kemajuan dan berita baik bagi 'perdamaian' negara-negara di kawasan Timur Tengah dengan Israel.
UEA mengklaim tindakan ini sebagai satu hal yang positif bagi perkembangan perdamaian di Timur Tengah. UEA setidaknya memercayai janji Israel yang akan menangguhkan perancangan penaklukan (annexation plan) pada sebahagian besar kawasan Tebing Barat milik Palestina secara "de jure".
Namun benarkah normalisasi ini akan 'menyelamatkan' muslim Palestina?
Banyak pihak meragukan tindakan UEA ini sebagai upaya menyelamatkan dan menyelesaikan masalah Palestina.
Pertama, Israel hanya mengatakan melakukan penangguhan perancangan penaklukan (annexation plan) pada sebahagian besar kawasan Tebing Barat milik Palestina secara "de jure". Bukan membatalkan penaklukan secara facto. Artinya, jangan heran jika nanti aneksasi tetap dilakukan (secara de facto) di masa yang akan datang--karena Israel tidak pernah berjanji menghentikan penaklukannya atas Palestina.
Kedua, normalisasi ini lahir dari campur tangan AS. Peran Trump mensponsori kesepakatan antara Netanyahu dan Crown Prince UEA, Mohammed bin Zayed pun memancing pertanyaan : persekongkolan apa yang sedang dibangun AS dan Netanyahu selanjutnya terhadap negara-negara di kawasan yang terkenal kaya akan potensi sumber daya minyaknya ini?
Ketiga, pernyataan Netanyahu yang merasa optimis normalisasi ini akan diikuti oleh negara Arab lainnya demi 'perdamaian'. Keyakinan Netanyahu akan dapat menciptakan perdamaian di dunia Arab dan mengubah kawasan itu demi masa depan yang lebih baik bagi masyarakatnya harus dicermati secara seksama: pihak mana sesungguhnya 'mendapatkan rasa damai, kemanan dan kemakmuran'? Benarkah itu diperuntukkan bagi Kaum muslim Palestina? Atau bagi 'his people'--bangsa Israel? Adakah makna 'perdamaian' bagi Netanyahu selain 'legalnya' pencaplokan tanah Palestina oleh Israel yang 'diridhoi' oleh negara-negara kawasan Teluk? Lagipula, di mana logikanya: berdamai dengan Israel untuk kepentingan Palestina, sementara Israel memerangi Palestina?
Keempat, ada sinyalemen normalisasi yang dilakukan UEA berhubungan dengan kebutuhan UEA menjadikan AS sebagai backing atas dirinya menghadapi Iran. Sudah menjadi rahasia umum bahwa negara2 Arab di Teluk seperti Saudi & UAE telah lama menganggap Iran sebagai ancaman utama. Sebagaimana ungkapan "Enemy of my enemy is my friend", maka hubungan UEA dan Israel bisa menyatukan UEA & Israel menjadikan Iran sebagai common enemynya.
Maka normalisasi ini sesungguhnya bukanlah angin segar bagi bangsa Palestina. Ini adalah mimpi buruk bagi Palestina dan kaum muslim pada umumnya. Normalisasi hubungan UEA-Israel menunjukkan bahwa dalam politik antar-bangsa yang dibangun atas dasar kapitalisme, tidak ada teman yang kekal atau musuh yang abadi. Yang kekal dan abadi hanyalah kepentingan.
Pada hakikatnya normalisasi hubungan ini adalah bukti masuknya negeri-negeri muslim ke dalam skenario Israel dan Amerika secara lebih dalam dan membuktikan kemenangan Israel dan sekutunya AS atas UEA.
Normalisasi ini menunjukkan bagaimana posisi negeri-negeri muslim dan para pemimpinnya masih berada dalam skenario cengkraman negara penjajah AS.
Karenanya, penyelesaian Palestina bukan dengan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel tapi dengan menempatkan israel, sebagai negara kafir harbi yang perlakuan qital dan jihadlah yang harus dilakukan. Masalahnya, kewajiban itu tidak bisa tertunai jika negeri kaum muslim masih terpecah belah menjadi puluhan negara. Maka menjadi satu kepentingan bagi kaum muslim untuk menunaikan kewajibannya: melawan negara hafir harbi dan para sekutunya melalui penerapan Khilafah sesuai manhaj Rasulullaah SAW.[]
Oleh: Yane Agustina
Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban
Post Comment
Tidak ada komentar