Kritik Dominasi Politik Oligarki

Praktek kekuasaan turun temurun meningkat di masa pemerintahan presiden Jokowi. Rencana majunya putra, menantu, ipar, dan besan Jokowi dalam pilkada 2020, menambah rentetan praktik dinasti politik menuju tampuk kekuasaan. Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju menjadi calon Wali Kota Solo. Lalu menantunya, Bobby Afif Nasution, menjadi calon Wali Kota Medan. Paman dari Bobby Nasution, maju dalam dalam konteslasi pemilihan Bupati Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Adik ipar Presiden Joko Widodo, Wahyu Purwanto, mencalonkan diri sebagai Bupati Gunungkidul. Meski yang terakhir dikabarkan mundur dari pergulatan kekuasaan (tribunnews.com, 16/1/2020). 

Tak hanya Jokowi, Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun merestui putrinya, Siti Nur Azizah, menjadi calon Wali Kota Tangerang Selatan, Banten. Lalu, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mendorong putranya, Hanindhito Himawan Pramana, menjadi calon Bupati Kediri, Jawa Timur. Disusul keponakan Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara), yang maju sebagai bakal calon wakil walikota Tangerang Selatan. Dan masih banyak lagi contoh lainnya.

Politik dinasti selalu mewarnai proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. Langkah mempertahankan kekuasaan sebagai pejabat publik itu telah terjadi sejak Pilkada 2015-2018. Menurut peneliti politik dinasti, Yoes C. Kenawas, ada total 202 pilkada daerah yang berupaya membentuk dinasti politik. Mayoritas calon berlatar belakang dinasti politik mengincar posisi kepala daerah sebanyak 146 calon. Sementara itu, posisi wakil sebanyak 56 calon (medcom.id, 4/8/2020).

Beginilah realitas perpolitikan di negeri ini. Penuh dengan taktik dan intrik. Memanfaatkan kepopuleran dan aji mumpung saat berkuasa untuk memuluskan siapapun yang dikehendaki untuk ikut masuk dalam konstelasi perpolitikan. Tiada lain demi syahwat kekuasaan.

Penyebab Dinasti Politik

Menurut peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, alasan maraknya dinasti politik terjadi di daerah karena tidak adanya tokoh alternatif di tingkat lokal untuk menduduki jabatan di level eksekutif ataupun legislatif. Kalaupun ada tokoh alternatif, tetapi kekuatan finansial dan jaringan politik masih kalah dengan dinasti politik. Mereka secara finansial dan jaringan politik sudah terkonsolidasi dengan baik. Hal inilah yang membuat tokoh alternatif kalah saat pemilihan.

Ongkos demokrasi yang tinggi dan pembiayaan politik yang sangat luar biasa besarnya menyebabkan politik dinasti terjadi. Inilah yang membuat para politisi membentuk oligarki. Apalagi setelah keluarnya penganuliran keputusan Mahkamah Konstitusi atas perkara nomor 33/PUU-XIII/2015, yang menyatakan Pasal 7 Huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, walikota dan bupati yang tidak melarang kekuasaan turun temurun. Hal ini seakan mendapat payung hukum. Ajang aji mumpung memuluskan keluarga, sahabat, dan mitra  maju ke pergelutan politik meski minim track record dalam perpolitikan.

Politik dinasti dalam sistem demokrasi

Di negara AS yang merupakan gembongnya ideologi kapitalisme dan pengusung demokrasi, praktek dinasti politik kerap terjadi. Dinasti Kennedy yang paling terkenal. Juga dinasti Bush yang dianggap sebagai dinasti paling sukses di abad ke-20. Tidak hanya AS, negara lain yang menerapkan sistem demokrasi seperti Filipina dengan dinasti Marcos,  India dengan dinasti Gandhi, dan banyak lagi, juga mempraktikkan politik turun temurun. Hal ini menjadi bukti, bahwa sistem kapitalisme yang diterapkan di dunia, turut melanggengkan kekuasaan dalam oligarki dan dinasti politik. 

Teori Machiavelli kental diterapkan dalam sistem demokrasi kapitalisme. Yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan tersingkir. Ongkos politik yang sangat besar diperlukan untuk berkuasa. Modal dan jaringan menjadi penentu. Tanpa itu mustahil seseorang bisa melenggang mendapatkan kursi kekuasaan. Di negara demokratis mana pun, kekayaan materi memiliki andil besar memengaruhi pengambilan keputusan politik. Tidak aneh, jika akhirnya partai politik membentuk dinasti dan oligarki politik.

Alhasil, politik kekuasaan saat ini menjadikan seseorang berkuasa karena popularitas. Memanfaatkan ketenaran seseorang demi mendapatkan suara. Public figure mendadak jadi politisi. Atau majunya sanak keluarga dan kerabat dalam konstelasi perpolitikan. Padahal minim kompetensi dan rekam jejak. Sungguh miris dan terbayang nasib negeri ke depannya jika dipimpin oleh pemimpin yang tidak kompeten. Malah terbukti, dengan politik dinasti ini menyuburkan KKN. Maka, melihat realitas tersebut menjadi bukti cacatnya demokrasi sepanjang penerapannya dalam kehidupan manusia.

Sistem Terbaik

Allah Al Mudabbir, sebagai pencipta sekaligus pengatur urusan manusia dan alam semesta. Dia telah mengatur sistem pemerintahan terbaik untuk manusia yakni khilafah. Sistem yang memiliki mekanisme pengangkatan pemimpin secara sederhana dan murah. Sehingga meminimkan terjadinya permainan politik di atasnya.

Murah dan sederhana karena metode baku pengangkatan pemimpin dalam khilafah yaitu dengan baiat dari rakyat. Rakyat menunjuk pemimpin yang dikehendakinya. Hal ini terjadi pada saat khalifah Umar bin Khattab ditunjuk sebagai pengganti khalifah Abu Bakar. Rakyat sepakat menunjuk Umar secara langsung. 

Dukungan rakyat juga  bisa diperoleh melalui cara perwakilan. Yaitu rakyat memilih wakilnya, lalu wakil umat ini (majelis ummah) yang memilih penguasa. Cara ini dicontohkan pada masa Umar bin Khattab saat menyerahkan kekuasaan kepada khalifah Usman bin Affan. 

Selain itu, untuk mengangkat pemimpin dibatasi waktunya hanya tiga hari. Batas waktu tiga hari ini akan membatasi kampanye. Sehingga tak perlu kampanye akbar yang akan menghabiskan biaya besar. Teknis pemilihan juga akan dibuat sederhana sehingga dalam waktu tiga hari pemilu sudah usai. Inilah bukti kemudahan dan kesederhanaan praktik pengangkatan pemimpin dalam sistem khilafah. 

Dari praktik pemilihan dan pengangkatan pemimpin di masa kekhilafahan, kita bisa melihat bahwa pemimpin dipilih berdasarkan kompetensi dan ketakwaannya. Bukan aji mumpung atau memanfaatkan popularitas. Meski bisa jadi ada hubungan kekerabatan antara khalifah sebelum dan sesudahnya. Namun itu karena rakyat membaiatnya berdasar kompetensi sang pemimpin dan ketakwaannya. 

Seseorang yang akan menjadi pemimpin mengetahui betul bahwa tujuan berkuasa hanya untuk menerapkan aturan Sang Pencipta. Melanjutkan kehidupan islam dalam setiap sendi-sendinya. Bukan untuk hasrat material dan kekuasaan semata. Takutnya pada Yang Maha Kuasa akan menjadikan dirinya bertanggungjawab atas amanah yang diembannya. Terhindar dari suap dan money politic yang dilarang agama. Wallahu'alam.[]

Oleh: Lussy Deshanti Wulandari 

Pemerhati Publik