Akhirnya Tjahjo Kumolo Akui Beri Bimbingan Bupati di Proyek Meikarta

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku sudah memberikan penjelasan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan keterlibatan dirinya dalam kasus Meikarta. Kala itu, Tjahjo diwakilkan oleh Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Soemarsono.

"Sudah dijelaskan Dirjen Otda yang dipanggil KPK untuk memberikan kesaksian atas kewenangannya yang telah mempertemukan antara Pemda Jabar dan Pemkab Bekasi," tutur Tjahjo melalui pesan singkat, Senin (14/1).



Pada intinya, Soemarsono mengatakan kepada KPK atas nama Tjahjo bahwa segala perizinan merupakan kewenangan Pemkab Bekasi. Penjelasan Soemarsono kepada KPK juga sudah dilaporkan kepada Tjahjo.


Tjahjo menjelaskan bahwa Kemendagri memang selalu memberikan bimbingan jika ada pemerintah daerah yang ragu untuk memberikan perizinan. Salah satunya Pemkab Bekasi terkait perizinan Meikarta.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soemarsono diklaim sudah jelaskan kepada KPK soal Meikarta. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)

Bahkan, kata Tjahjo, pernah ada seorang gubernur mengajak investor menemui Kemendagri untuk meminta petunjuk sebelum memberikan perizinan. Itu dilakukan agar tidak ada aturan yang dilanggar.

"Termasuk Pemkab Bekasi dan Pemprov Jabar soal izin Meikarta. Hasil fasilitasi Kemendagri kewenangan sesuai aturan yang ada adalah Pemkab bekasi yang berwenang," katanya.

Bupati nonaktif Bekasi sebut nama Mendagri Tjahjo Kumolo di kasus Meikarta. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Sebelumnya, Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasannah menyebut Tjahjo pernah memintanya untuk membantu memberikan perizinan proyek Meikarta. Neneng mengatakan hal tersebut dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat, Senin (14/1).

"Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, 'Tolong perizinan Meikarta dibantu'," ujar Neneng seperti dilaporkan Antara.

(bmw/DAL)