Polemik Sekolah Tatap Muka di Tengah Pandemi Corona

Sejak wabah Corona mulai mengganggu aktivitas normal warga negara di negeri ini, pada mulanya PSBB diterapkan. Lalu muncul kebijakan "Stay at Home", ini "Work From Home" dan "Study From Home"  (WFH dan SFH). 

Sayangnya, sejak PSBB dilonggarkan lalu dihentikan, kebijakan "New Normal life" pun resmi ditetapkan oleh pemerintah. Padahal, kasus  Covid-19 di negeri ini dari waktu ke waktu kian meningkat; baik yang positif maupun meninggal dunia. 

Pasca penerapan "New normal life", banyak warga yang langsung berhamburan keluar  dari rumah.  Pasar-pasar, mall-mall, tempat-tempat wisata dan kantor-kantor mulai dibuka. Apa akibatnya? Klaster-klaster baru  Covid-19 bermunculan di berbagai tempat. Tak terkecuali di perkantoran. Padahal klaster perkantoran semasa PSBB, jarang ditemukan. 

Yang terbaru, muncul klaim Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang mengatakan, wilayahnya telah berubah menjadi zona hijau Covid-19 atau risiko rendah penularan virus corona. Faktanya, zona di Surabaya masih merah, risiko penularan virus Corona dan kasus kematian akibat Corona masih cukup tinggi di kota pahlawan ini. Klaim "Zona Hijau" terlalu dini ini juga berpengaruh pada wacana normalisasi sekolah tatap muka level SMP di Surabaya. 

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Surabaya berencana membuka sekolah tatap muka di 21 Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dewan Pendidikan Jatim mengingatkan Pemkot untuk mengambil keputusan dengan hati-hati.

"Saya kira untuk sampai keputusan itu Pemkot harus super hati-hati. Dan banyak hal yang harus dipertimbangkan," kata Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur Prof Akhmad Muzakki kepada detik.com, Selasa (4/8/2020).

Pertimbangan tersebut, jelas Muzakki ialah aspek kesehatan. Apalagi, dari 748 guru yang baru saja menjalani rapid test massal di GOR Pancasila, ada 65 guru yang reaktif.

Wacana pembukaan kembali sekolah ini juga dikhawatirkan akan mengulang kasus lonjakan kasus Corona di Korea Selatan, setelah ratusan sekolah dibuka di bulan Mei lalu. 

Di era "New Normal" dalam kondisi pandemi abnormal ini, negara, tampaknya sudah tak sabar ingin segera menormalisasi semua aspek kehidupan. Tak terkecuali aspek pendidikan.

Dalih mereka, "Pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam waktu lama, memiliki banyak dampak negatif  yang mengakibatkan 'rusaknya masa depan' sang anak secara permanen. Kelangsungan belajar mengajar yang tidak dilakukan di sekolah berpotensi menimbulkan ancaman putus sekolah." Seperti yang dinyatakan oleh Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim di kompas.tv (8/8/2020). 

Melontarkan wacana normalisasi pendidikan ("back to school") dengan dalih diatas tampak "bijak". Namun, statemen tersebut juga mengabaikan fakta risiko  sebaran Corona yang masih cukup tinggi di negeri ini, khususnya di Surabaya. Nyawa anak-anak didik, selain guru pun berisiko terancam Corona, jika wacana sekolah dibuka ini benar-benar direalisasikan pemerintah. 

Tak bisa kita pungkiri, kepentingan ekonomi ternyata dianggap lebih urgen di atas nyawa rakyatnya. 

Singkat kata, uang lebih berharga daripada nyawa manusia. 

Semua ini adalah gambaran penanganan  wabah dan normalisasi kehidupan di tengah pandemi ala kapitalis sekuler. "New Normalisasi" yang bikin kehidupan kian abnormal, rumit seperti benang ruwet dan menimbulkan banyak masalah. 

Lain halnya jika solusi untuk  menangani wabah ini dikembalikan kepada Islam. 

Islam akan memproritaskan penyelesaian masalah satu persatu hingga tuntas. Sebut saja masalah wabah, termasuk Corona. 

Upaya mengakhiri wabah adalah skala prioritas masalah yang urgen dilakukan oleh negara, dalam hal ini khilafah. 

Yakni dengan memutus mata rantai penyebaran virus di negeri asal wabah itu. Agar wabah tak menyebar luas keluar wilayah lebih jauh. 

Rasulullah Saw. bersabda, 

"Apabila kalian mendengar ada wabah di suatu tempat, maka janganlah memasuki tempat itu; Dan apabila terjadi wabah sedangkan kamu sedang berada di tempat itu, maka janganlah keluar darinya.” (HR Imam Muslim).

Fakta penanganan wabah dengan memutus mata rantai penyebarannya di wilayah asal wabah (lockdown syar'i) ini pernah dilakukan di era Kekhilafahan Umar bin Khaththab. Saat negeri Syam dilanda wabah Tha'un. Wabah Tha'un,  yang telah merenggut kurang lebih 25.000 jiwa termasuk beberapa sahabat nabi, baru mereda setelah Amr bin Ash menjabat gubernur Syam. Ia mencoba menganalisa penyebab munculnya wabah . Kemudian mngajak rakyat Syam untuk  melakukan isolasi mandiri di bukit-bukit. Sembari memisahkan orang yang sakit dari yang sehat. Akhirnya wabah penyakit di Syam perlahan-lahan mulai hilang.

Setelah wabah berangsur-angsur lenyap dari bumi Allah, normalisasi kehidupan dapat kembali dilakukan oleh negara  dalam semua aspek. Termasuk normalisasi aspek ekonomi, pendidikan dan lain-lain. 

Demikianlah Islam mengakhiri polemik sekolah tatap muka di tengah pandemi Corona. Wallahu a'lam bishawwab.[]

Oleh : Dian Puspita Sari

Ibu Rumah Tangga