Bahas Papua, Benny Wenda Debat Sengit dengan Yenny Wahid
Putri mantan presiden ke-4 Indonesia, Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, berdebat dengan pemimpin pergerakan kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda. Mereka bertelekonferensi dalam acara The Stream yang disiarkan stasiun televisi Aljazirah pada Kamis (5/9) dan diunggah ke Youtube pada Ahad (8/9).
Acara itu dipandu Femi Oke. Pada awal tayangan, dia bertanya kepada Benny bagaimana rasanya menjadi seorang Papua di Indonesia? Benny mengatakan, selama 58 tahun, Papua Barat berada di bawah pendudukan ilegal Indonesia.
Benny mengklaim Papua Barat tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia. "Kami berbeda secara geografis, budaya, bahasa. Kami tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia. Itulah mengapa mereka memanggil kami 'monyet'," katanya merujuk pada kasus ujaran rasialis yang terjadi di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu.
Menurut Benny, Belanda sebenarnya telah memberikan kemerdekaan kepada Papua Barat pada 1961. Namun, kata dia melanjutkan, pada 1962-1963, Indonesia memulai pendudukan ilegal di sana.
Sejak saat itu, pemerkosaan, penahanan, dan penyiksaan terhadap warga Papua berlangsung. "Sebanyak 500 ribu orang, pria dan wanita, terbunuh, hingga saat ini," ujar Benny.
Masyarakat pun turun ke jalan menuntut penentuan nasib sendiri, tapi ditolak. Benny mengatakan pada 1969, dilakukan the Act of Free Choice (penentuan pendapat rakyat/Pepera). "(Tapi) kami menyebutnya the Act of No Choice," kata dia.
Benny pun sempat menyinggung tentang klaim melalui Perjanjian New York yang ditandatangani 15 Agustus 1962. Pernyataan Benny tentang Papua Barat tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia dikonfrontasi kepada Yenny.
"Apa yang disinggung Benny sebelumnya bahwa Perjanjian New York yang terjadi pada 1962, pada dasarnya menyerahkan Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia. Hal itu diakui 93 negara," ucap Yenny.
Benny pun segera menyergah. "Tidak, Papua Barat tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia. Anda keliru menjelaskannya. Pepera 1969, PBB hanya mencatatnya. Negara-negara Afrika-Karibia menolak klaim Indonesia," ujar Benny.
Silang pendapat pun terjadi, namun pembawa acara segera mengakhiri dan mengambil alih kembali perbincangan. Yenny pun diminta melanjutkan penjelasannya, termasuk perihal reintegrasi Papua.
Yenny menjelaskan, sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia, isu pembangunan menjadi salah satu masalah di sana. Tak hanya itu, kurangnya transparansi dan tata pemerintahan yang baik menjadi faktor penyebab lainnya. "Jadi ini isu yang kompleks," ujarnya.
Dia mengatakan, Papua memiliki otonomi khusus yang tak dinikmati provinsi lainnya di Indonesia. "Contohnya, hanya warga Papua yang dapat menjalankan pemerintahan di Papua. Tapi mereka (warga Papua) juga diperkenankan menjabat di provinsi lain. Bahkan jabatan tertinggi di Indonesia," ucap Yenny.
Acara itu dipandu Femi Oke. Pada awal tayangan, dia bertanya kepada Benny bagaimana rasanya menjadi seorang Papua di Indonesia? Benny mengatakan, selama 58 tahun, Papua Barat berada di bawah pendudukan ilegal Indonesia.
Benny mengklaim Papua Barat tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia. "Kami berbeda secara geografis, budaya, bahasa. Kami tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia. Itulah mengapa mereka memanggil kami 'monyet'," katanya merujuk pada kasus ujaran rasialis yang terjadi di depan asrama mahasiswa Papua di Surabaya beberapa waktu lalu.
Menurut Benny, Belanda sebenarnya telah memberikan kemerdekaan kepada Papua Barat pada 1961. Namun, kata dia melanjutkan, pada 1962-1963, Indonesia memulai pendudukan ilegal di sana.
Sejak saat itu, pemerkosaan, penahanan, dan penyiksaan terhadap warga Papua berlangsung. "Sebanyak 500 ribu orang, pria dan wanita, terbunuh, hingga saat ini," ujar Benny.
Masyarakat pun turun ke jalan menuntut penentuan nasib sendiri, tapi ditolak. Benny mengatakan pada 1969, dilakukan the Act of Free Choice (penentuan pendapat rakyat/Pepera). "(Tapi) kami menyebutnya the Act of No Choice," kata dia.
Benny pun sempat menyinggung tentang klaim melalui Perjanjian New York yang ditandatangani 15 Agustus 1962. Pernyataan Benny tentang Papua Barat tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia dikonfrontasi kepada Yenny.
"Apa yang disinggung Benny sebelumnya bahwa Perjanjian New York yang terjadi pada 1962, pada dasarnya menyerahkan Papua Barat sebagai bagian dari Indonesia. Hal itu diakui 93 negara," ucap Yenny.
Benny pun segera menyergah. "Tidak, Papua Barat tidak pernah menjadi bagian dari Indonesia. Anda keliru menjelaskannya. Pepera 1969, PBB hanya mencatatnya. Negara-negara Afrika-Karibia menolak klaim Indonesia," ujar Benny.
Silang pendapat pun terjadi, namun pembawa acara segera mengakhiri dan mengambil alih kembali perbincangan. Yenny pun diminta melanjutkan penjelasannya, termasuk perihal reintegrasi Papua.
Yenny menjelaskan, sejak Papua menjadi bagian dari Indonesia, isu pembangunan menjadi salah satu masalah di sana. Tak hanya itu, kurangnya transparansi dan tata pemerintahan yang baik menjadi faktor penyebab lainnya. "Jadi ini isu yang kompleks," ujarnya.
Dia mengatakan, Papua memiliki otonomi khusus yang tak dinikmati provinsi lainnya di Indonesia. "Contohnya, hanya warga Papua yang dapat menjalankan pemerintahan di Papua. Tapi mereka (warga Papua) juga diperkenankan menjabat di provinsi lain. Bahkan jabatan tertinggi di Indonesia," ucap Yenny.
HAL 2
Benny kembali memotong penjelasan Yenny. "Di bawah otonomi khusus berapa banyak orang yang telah terbunuh? Tahun lalu Amnesty International melaporkan hampir 500 ribu orang terbunuh di bawah otonomi khusus. Apa pendapat Anda soal itu?" tanya Benny.
Silang pendapat pun terjadi lagi dan Femi Oke kembali mengambil alih. Selanjutnya, Benny, yang selama ini telah mengampanyekan kemerdekaan Papua Barat, ditanya apakah saat ini dia merasa semakin dekat untuk mencapai tujuannya. "Saya yakin ini adalah waktunya," ujarnya.
Dia menyinggung tentang mengapa Indonesia sempat memutus jaringan internet di Papua saat terjadi kerusuhan di sana. "Sebanyak enam orang meninggal oleh militer dan kepolisian Indonesia. Itulah yang terjadi," katanya.
Benny juga menuding Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto telah membentuk kelompok milisi sipil di sana. Dia secara terang-terangan menyebut Wiranto sebagai penjahat perang.
"Jadi mari kita membicarakan situasi di Papua Barat. Bawa kedamaian ke sana. Berikan masyarakat Papua Barat referendum. Itu yang kami minta," ujar Benny.
Pada gilirannya Yenny menekankan bahwa dia dapat merasakan rasa sakit Benny saat dirinya membicarakan cercaan rasial, seperti yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. "Rasa sakit (akibat ujaran rasialis) tidak hanya dirasakan masyarakat Papua, tapi seluruh warga Indonesia. Banyak yang bersimpati," ucapnya.
Menurut dia, keberagaman latar belakang masyarakat, termasuk etnis, bukan berarti menjadi pengahalang untuk hidup dalam kerukunan. Yenny menyebut Amerika Serikat (AS) yang masyarakatnya beragam dapat hidup dalam harmoni.
"Ini pendekatan yang perlu kita dorong. Lebih banyak dialog, lebih mendengar satu sama lain. Dan kesamaan alasan, untuk saya dan Benny, bahwa kita berdua menginginkan yang terbaik untuk Papua," kata Yenny.
"Kita ingin kemakmuran untuk Papua, kita ingin demokrasi untuk Papua. Dan cara untuk melakukan hal itu adalah saling mendengarkan satu sama lain," ujar Yenny menambahkan.
Benny pun menyergah pernyataan Yenny. "Masalahnya kalian menduduki negara kami secara ilegal dan mulai membunuh kami. Itulah sebabnya pemerintahan Anda memanggil kami monyet," kata dia.
Yenny mengakui memang ada siklus kekerasan di Papua. Namun dia tak sepakat dengan pernyataan Benny bahwa hal itu sepenuhnya dilakukan militer Indonesia. Kelompok sipil bersenjata dan pergerakan kemerdekaan juga turut andil dan terlibat dalam aksi kekerasan di sana. (re)
Benny kembali memotong penjelasan Yenny. "Di bawah otonomi khusus berapa banyak orang yang telah terbunuh? Tahun lalu Amnesty International melaporkan hampir 500 ribu orang terbunuh di bawah otonomi khusus. Apa pendapat Anda soal itu?" tanya Benny.
Silang pendapat pun terjadi lagi dan Femi Oke kembali mengambil alih. Selanjutnya, Benny, yang selama ini telah mengampanyekan kemerdekaan Papua Barat, ditanya apakah saat ini dia merasa semakin dekat untuk mencapai tujuannya. "Saya yakin ini adalah waktunya," ujarnya.
Dia menyinggung tentang mengapa Indonesia sempat memutus jaringan internet di Papua saat terjadi kerusuhan di sana. "Sebanyak enam orang meninggal oleh militer dan kepolisian Indonesia. Itulah yang terjadi," katanya.
Benny juga menuding Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto telah membentuk kelompok milisi sipil di sana. Dia secara terang-terangan menyebut Wiranto sebagai penjahat perang.
"Jadi mari kita membicarakan situasi di Papua Barat. Bawa kedamaian ke sana. Berikan masyarakat Papua Barat referendum. Itu yang kami minta," ujar Benny.
Pada gilirannya Yenny menekankan bahwa dia dapat merasakan rasa sakit Benny saat dirinya membicarakan cercaan rasial, seperti yang terjadi di asrama mahasiswa Papua di Surabaya. "Rasa sakit (akibat ujaran rasialis) tidak hanya dirasakan masyarakat Papua, tapi seluruh warga Indonesia. Banyak yang bersimpati," ucapnya.
Menurut dia, keberagaman latar belakang masyarakat, termasuk etnis, bukan berarti menjadi pengahalang untuk hidup dalam kerukunan. Yenny menyebut Amerika Serikat (AS) yang masyarakatnya beragam dapat hidup dalam harmoni.
"Ini pendekatan yang perlu kita dorong. Lebih banyak dialog, lebih mendengar satu sama lain. Dan kesamaan alasan, untuk saya dan Benny, bahwa kita berdua menginginkan yang terbaik untuk Papua," kata Yenny.
"Kita ingin kemakmuran untuk Papua, kita ingin demokrasi untuk Papua. Dan cara untuk melakukan hal itu adalah saling mendengarkan satu sama lain," ujar Yenny menambahkan.
Benny pun menyergah pernyataan Yenny. "Masalahnya kalian menduduki negara kami secara ilegal dan mulai membunuh kami. Itulah sebabnya pemerintahan Anda memanggil kami monyet," kata dia.
Yenny mengakui memang ada siklus kekerasan di Papua. Namun dia tak sepakat dengan pernyataan Benny bahwa hal itu sepenuhnya dilakukan militer Indonesia. Kelompok sipil bersenjata dan pergerakan kemerdekaan juga turut andil dan terlibat dalam aksi kekerasan di sana. (re)
Halaman berikutnya:
Post Comment
Tidak ada komentar