Ekonom UI Fithra Faisal H Sebut Pemindahan Ibukota oleh Jokowi Adalah The Greatest Hoax In History

mediaumat - Pemindahan Ibukota Negara dari DKI Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur disambut pro dan kontra.

Bahkan, ekonom Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi menyebut yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa jadi penipuan terbesar dalam sejarah Indonesia.

Ia menyatakan, pemindagan ibukota semestinya tidak dipandang dari sisi ekonomi saja.

Menurutnya, pemindahan ibukota itu juga akan memberikan dampak lain.

Demikian disampaikan Fithra Faisal Hastiadi di Kantor Center for Social Political Economic and Law Studies (CESPES), Matraman, Jakarta Timur, Senin (26/8/2019).

�Kita bicara bukan faktor ekonomi saja tapi faktor non-ekonomi. Ketika kita pindah, bukan hanya dampak ekonomi yang tercipta,� ingatnya dikutip PojokSatu.id dari RMOL.

Salah satunya adalah dampak sosial dimana Kalimantan Timur akan didatangi banyak pendatang dari Jakarta.

�Tapi dampak sosialnya seperti apa? Akan ada clash ethnic, belum dihitung,� katanya.

�Pendatang baru kita berbindong- bondong, ratusan orang bahkan ribuan orang, bahkan puluhan ribu orang ASN dibedol ke sana semua,� lanjutnya.

Dampak sosial juga harus diperhatikan serius agar tidak terjadi permasalahan baru.

�Itu bagaimana dengan kondisi hubungan antar etnik? Hubungan antar orang di sana?� gugat Fithra.

Selain itu, dampak lingkungan juga harus diperhatikan. Ia memberi contoh Brazil yang sengaja membakar hutan Amazon untuk menambah produksi sapi.

�Kita mau masuk ke Kalimantan Timur. Kalimantan secara umum adalah paru-paru dunia. Ini kan juga jadi masalah,� jelasnya.

Atas dasar tersebut, tegasnya, yang semestinya juga dipikirkan bukan hanya faktor ekonomi.

�Makanya kalau kita bicara menghitung, tidak hanya ekonomi, tapi juga faktor-faktor non-ekonomi yang harus dipertimbangkan,� tegasnya.

Karena itu, rencana Jokowi memindahkan ibukota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur dengan janji-janji pertumbuhannya merupakan kebohongan terbesar dalam sejarah Indonesia.

�Saya melihat pindah ibu kota ini adalah the greatest hoax in history,� katanya.

Dalam keterangannya di Istana Negara, Presiden Jokowi mengatakan, pemindahan ibukota negara ini dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa.

Presiden beralasan, lokasi ibukota baru berada di tengah-tengah Indonesia dan dekat dengan kota-kota yang sudah berkembang.

Selain itu juga lokasi dipilih lantaran memiliki risiko minimal yang kemungkinan terjadi terhadap bencana.

�Baik risiko bencana banjir, gempa bumi, tsunami kebakaran hutan, gunung berapi, tanah longsor,� ujar Jokowi di Istana Negara, Senin (26/8/2019).

Adapun anggaran yang dialokasikan untuk pemindahan ini sebesar Rp466 trilun dengan skema pengambiland dari tiga pos.

Yakni APBN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan swasta.

�Sebesar 19 persen akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terutama dengan skema kerja sama pengelolaan aset di ibukota,� ungkapnya.

Berdasarkan hasil kajian Bappenas, skema itu terdiri dari tiga komponen pembangunan yang akan difokuskan pembiayaannya.

Komponen pertama gedung legislatif, gedung eksekutif, gedung yudikatif, Istana Negara dan bangunan strategis TNI/POLRI dialokasikan anggaran Rp32,7 triliun.

Kemudian komponen kedua terdiri dari rumah dinas, sarana pendidikan, sarana kesehatan dan Lembaga Pemasyarakatan dengan total anggaran sebesar Rp265,1 triiliun.

Komponen ini seluruhnya menggunakan skema KPBU dan swasta.

Sedangkan komponen terakhir sebagai fungsi pendukung seperti jalan, listrik, telekomunikasi, air minum, drainase, pengolahan limbah; sarana olah raga, ruang terbuka hijau dibangun dengan dua skema baik KPBU maupun APBN.

Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp160,2 triliun dengan ruang terbuka hijau menggunakan APBN dan sisanya KPBU.

(jpg/ruh/pojoksatu)