Ambulance Laut Hanya Jadi Pajangan, Dinkes Sulsel dan Dinkes Pangkep Lempar Tanggung Jawab
KORANPANGKEP.CO.ID - Kapal Ambulance Laut speed fiber yang dihibahkan Pemrintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) ke Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel, pada hari jadi Pangkep bulan Februari 2019 lalu menimbulkan persoalan baru, pasalnya hingga saat ini Ambulance Laut yang diperuntukan untuk Masyarakat Liukang Tangaya tersebut belum digunakan sama sekali sesuai peruntukannya karena terkendala biaya operasional.
Dari pantauan awak media sejak di hibahkan pada Februari 2019 lalu hingga saat ini, Selasa (11/6/2019) ambulance laut tersebut masih tertambat dan terparkir di sungai Pangkajene depan rumah jabatan Bupati Pangkep Jalan Merdeka kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene kabupaten Pangkep.
Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Hj.dr.Inriaty Latif mengungkapkan tidak dipergunakannya Kapal ambulance Laut tersebut karena terkendala biaya operasional kapal ambulance laut tersebut sangat tinggi sementara anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Dinas Kesehatan sangat terbatas.
"Biaya BBM nya sangat mahal, saya pernah uji coba ke pulau Sabutung Kecematan Liukang Tupabbiring, menghabiskan BBM sebanyak Rp.3 juta sekali jalan, kalau kapal ambulance laut itu dioperasikan di tangaya, bisa bisa biaya BBM puskesmas lain tersedot semua kesitu, itupun belum cukup karena anggaran BBM kami tahun 2019 ini sangat kecil" Ungkap dr.Indri
Indri pun mengakui pernah berulang kali mengutarakan persoalan ini disetiap rapat yang dilakukan dengan Dinas kesehatan provinsi Sulsel, namun tidak ditanggapi dengan serius oleh pemprov.
"kita sudah berulangkali sampaikan hal ini bahwa anggaran kami tidak mencukupi untuk membiayai BBM kapal ambulance tersebut namun tidak direspon hingga saat ini" Ujarnya
Selain masalah biaya operasional BBM Dinas kesehatan Pangkep juga terkendala dengan driver atau nahkoda kapal untuk mengemudikan ambulance laut tersebut yang hingga saat ini belum ada.
"Saat ini kami juga belum memiliki nahkoda kapal untuk mengemudikan kapal tersebut, dan belum menyiapkan gaji bagi nahkoda dan ABK, karena barang tersebut diserahkan setelah ketuk palu Anggaran 2019" Tandasnya
Sementara itu Plt Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Bachtiar Baso mengatakan, pihaknya baru mengetahui kalau hingga saat ini kapal ambulance laut tersebut belum dipergunakan oleh pemkab Pangkep setelah dihubungi awak media, menurutnya seharusnya kapal tersebut harus dipergunakan sejak dihibahkan pada bulan februari 2019 lalu.
"Terimaksih atas informasinya, itu kapal harusnya dipergunakan jangan diikat begitu saja sampai menjadi besi tua, kami sudah menghibahkan ke pemkab Pangkep pada hari jadi Pangkep lalu," terang Bachtiar
Bachtiar menambahkan bahwa sejak dihibahkan kapal ambulance laut tersebut sudah bukan wewenang dan tanggungjawab Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel lagi baik pemeliharaan maupun biaya operasional BBM kapal ambulance laut tersebut.
"Jadi setelah dihibahkan itu bukan wewenang dan tanggunggung jawab kami lagi, itu sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemkab Pangkep sepenuhnya, intinya kapal tersebut harus dipergunakan sesuai peruntukannya." Pungkasnya
Munir Idris salah seorang warga Sapuka menuturkan saat ini warga sapuka sangat membutuhkan kehadiran ambulance laut itu, apalagi 10 hari terakhir lebaran idul fitri ini sudah dua orang warga sapuka yang menjadi korban meninggal dunia akibat penyakit stroke dan tidak bisa dirujuk karena tak tersedia kapal yang bisa mengangkut pasien ke rumah sakit dimakassar yang peralatannya lebih lengkap.
"Sudah dua warga yang meninggal karena tidak bisa dirujuk akibat tak ada kapal mengangkut pasien dirujuk kemakassar, warga liukang tangaya seakan hanya diberi harapan katanya bantuan tapi tak bisa dimanfaatkan oleh warga, kalau begini terus pemerintah harus menunggu berapa korban meninggal dunia lagi agar kapal ambulance laut tersebut bisa digunakan." bebernya.
Sebelumnya diberitakan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel telah mengalokasikan anggaran pengadaan satu unit ambulance laut senilai Rp1,8 miliar tahun ini. seperti disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Dinas Kesehatan Sulsel Bachtiar Baso yang mengaku telah menganggarkan satu unit ambulance laut untuk pelayanan di kesehatan di pulau-pulau yang sulit terjangkau.
"Satu dulu namun di anggaran pokok 2019 akan di tambah. Satu ini dulu kita mau anggarkan 1,8 M. Kita mau lihat apakah ini cukup untuk melayari pulau-pulau dengan kondisi angin kencang, hujan lebat. Jangan sampai kita anggarkan itu tidak di manfaatkan sepenuhnya." terang Bachtiar.
Pejabat sementara kadis Kesehatan ini akan menempatkan unit ambulance laut pertama itu di Kabupaten Pangkep. dengan melengkapi Tenaga kesehatan yang akan ditugaskan di ambulance laut adalah dari Fakultas Kedokteran Unhas untuk menjamin keterlibatan tenaga kesehatan yang profesional. Ambulance laut ini, lanjutnya akan di prioritaskan pelayanan kesehatan di daerah pulau-pulau
"Yang pasti penggunaan ini harus tepat guna, tepat sasaran. Tidak ada gunanya ambulance laut kalau tidak ada isinya orang-orang akan bekerja diatasnya. Oleh karenanya Fakultas Kedokteran kerjasama dengan Dinas kesehatan. Fakultas Kedokteran insya allah akan menyanggupi mengisi dokter diatas ambulance laut." tambahnya.
(ADM-KP)
Dari pantauan awak media sejak di hibahkan pada Februari 2019 lalu hingga saat ini, Selasa (11/6/2019) ambulance laut tersebut masih tertambat dan terparkir di sungai Pangkajene depan rumah jabatan Bupati Pangkep Jalan Merdeka kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene kabupaten Pangkep.
Menanggapi hal tersebut Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Hj.dr.Inriaty Latif mengungkapkan tidak dipergunakannya Kapal ambulance Laut tersebut karena terkendala biaya operasional kapal ambulance laut tersebut sangat tinggi sementara anggaran Bahan Bakar Minyak (BBM) di Dinas Kesehatan sangat terbatas.
"Biaya BBM nya sangat mahal, saya pernah uji coba ke pulau Sabutung Kecematan Liukang Tupabbiring, menghabiskan BBM sebanyak Rp.3 juta sekali jalan, kalau kapal ambulance laut itu dioperasikan di tangaya, bisa bisa biaya BBM puskesmas lain tersedot semua kesitu, itupun belum cukup karena anggaran BBM kami tahun 2019 ini sangat kecil" Ungkap dr.Indri
Indri pun mengakui pernah berulang kali mengutarakan persoalan ini disetiap rapat yang dilakukan dengan Dinas kesehatan provinsi Sulsel, namun tidak ditanggapi dengan serius oleh pemprov.
"kita sudah berulangkali sampaikan hal ini bahwa anggaran kami tidak mencukupi untuk membiayai BBM kapal ambulance tersebut namun tidak direspon hingga saat ini" Ujarnya
Selain masalah biaya operasional BBM Dinas kesehatan Pangkep juga terkendala dengan driver atau nahkoda kapal untuk mengemudikan ambulance laut tersebut yang hingga saat ini belum ada.
"Saat ini kami juga belum memiliki nahkoda kapal untuk mengemudikan kapal tersebut, dan belum menyiapkan gaji bagi nahkoda dan ABK, karena barang tersebut diserahkan setelah ketuk palu Anggaran 2019" Tandasnya
Sementara itu Plt Kadis Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Bachtiar Baso mengatakan, pihaknya baru mengetahui kalau hingga saat ini kapal ambulance laut tersebut belum dipergunakan oleh pemkab Pangkep setelah dihubungi awak media, menurutnya seharusnya kapal tersebut harus dipergunakan sejak dihibahkan pada bulan februari 2019 lalu.
"Terimaksih atas informasinya, itu kapal harusnya dipergunakan jangan diikat begitu saja sampai menjadi besi tua, kami sudah menghibahkan ke pemkab Pangkep pada hari jadi Pangkep lalu," terang Bachtiar
Bachtiar menambahkan bahwa sejak dihibahkan kapal ambulance laut tersebut sudah bukan wewenang dan tanggungjawab Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel lagi baik pemeliharaan maupun biaya operasional BBM kapal ambulance laut tersebut.
"Jadi setelah dihibahkan itu bukan wewenang dan tanggunggung jawab kami lagi, itu sudah menjadi kewenangan dan tanggung jawab pemkab Pangkep sepenuhnya, intinya kapal tersebut harus dipergunakan sesuai peruntukannya." Pungkasnya
Munir Idris salah seorang warga Sapuka menuturkan saat ini warga sapuka sangat membutuhkan kehadiran ambulance laut itu, apalagi 10 hari terakhir lebaran idul fitri ini sudah dua orang warga sapuka yang menjadi korban meninggal dunia akibat penyakit stroke dan tidak bisa dirujuk karena tak tersedia kapal yang bisa mengangkut pasien ke rumah sakit dimakassar yang peralatannya lebih lengkap.
"Sudah dua warga yang meninggal karena tidak bisa dirujuk akibat tak ada kapal mengangkut pasien dirujuk kemakassar, warga liukang tangaya seakan hanya diberi harapan katanya bantuan tapi tak bisa dimanfaatkan oleh warga, kalau begini terus pemerintah harus menunggu berapa korban meninggal dunia lagi agar kapal ambulance laut tersebut bisa digunakan." bebernya.
Sebelumnya diberitakan Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel telah mengalokasikan anggaran pengadaan satu unit ambulance laut senilai Rp1,8 miliar tahun ini. seperti disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Sekertaris Dinas Kesehatan Sulsel Bachtiar Baso yang mengaku telah menganggarkan satu unit ambulance laut untuk pelayanan di kesehatan di pulau-pulau yang sulit terjangkau.
"Satu dulu namun di anggaran pokok 2019 akan di tambah. Satu ini dulu kita mau anggarkan 1,8 M. Kita mau lihat apakah ini cukup untuk melayari pulau-pulau dengan kondisi angin kencang, hujan lebat. Jangan sampai kita anggarkan itu tidak di manfaatkan sepenuhnya." terang Bachtiar.
Pejabat sementara kadis Kesehatan ini akan menempatkan unit ambulance laut pertama itu di Kabupaten Pangkep. dengan melengkapi Tenaga kesehatan yang akan ditugaskan di ambulance laut adalah dari Fakultas Kedokteran Unhas untuk menjamin keterlibatan tenaga kesehatan yang profesional. Ambulance laut ini, lanjutnya akan di prioritaskan pelayanan kesehatan di daerah pulau-pulau
"Yang pasti penggunaan ini harus tepat guna, tepat sasaran. Tidak ada gunanya ambulance laut kalau tidak ada isinya orang-orang akan bekerja diatasnya. Oleh karenanya Fakultas Kedokteran kerjasama dengan Dinas kesehatan. Fakultas Kedokteran insya allah akan menyanggupi mengisi dokter diatas ambulance laut." tambahnya.
(ADM-KP)
Post Comment
Tidak ada komentar