Tindak Lanjut Buku PKI Yang Disita TNI, Megawati: Jangan Dibakar, Harus Dikembalikan!!

OPERAINDO- Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengecam penyitaan buku-buku yang menyinggung Partai Komunis Indonesia (PKI) oleh TNI.

Baca Juga: Ketum PPP: Sekuat Apapun Kubu Prabowo Memproduksi Hoaks Tetap Kalah, Masyarakat Sudah Muak!!

"Tindakan tersebut telah mengingkari prinsip-prinsip perlindungan kebebasan berekspresi dan memperoleh informasi, selain juga tak sejalan dengan prinsip due process of law," ujar Megawati Soekarnoputri Ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam siaran tertulisnya, Kamis, 09 Januari 2019.

loading...

Penyitaan terhadap buku-buku yang dianggap PKI atau marxis belum lama ini terjadi. Setelah sebelumnya di Kediri, Jawa Timur, tindakan serupa dilakukan oleh tim gabungan TNI dan kejaksaan di Padang, Sumatera Barat, pada Selasa, 8 Januari 2019.

Beberapa buku diambil dengan tuduhan menyebarkan ajaran komunisme atau marxisme. Padahal, kata Megawati Soekarnoputri, konten dari sejumlah buku tersebut berisi sejarah perjalanan bangsa yang menjadi hak publik untuk mengetahuinya.

Baca Juga: TNI: Buku PKI Yang Kami Sita Terdapat Kata Pengantar Megawati Soekarnoputri & Eva Sundari

Megawati Soekarnoputri menuturkan, tindakan pembakaran dan pelarangan oleh tim gabungan TNI didasarkan pada TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 dan UU Nomor 27 Tahun 1999, tentang larangan penyebaran ajaran komunisme/marxisme/leninisme.

Meski aturan tersebut secara konstitusional dapat dikatakan tidak lagi sejalan dengan Pasal 28F UUD 1945, yang menyatakan setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi dan menyebarkannya dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

loading...

Menurut Megawati Soekarnoputri dalam putusan Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 pada pengujian UU Nomor 4 PNPS/1963 tentang Pelarangan Barang-Barang Cetakan, berpendapat bahwa pelarangan dan penyitaan buku yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung tanpa proses peradilan merupakan bentuk pelanggaran terhadap negara hukum (rule of law).

Baca Juga: MIRIS!! Pakar Hukum Tata Negara Mengungkapkan Bahwa Tiongkok Sudah Menguasai 74% Tanah di Indonesia

Tindakan itu, kata Megawati Soekarnoputri, sama juga dengan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang, yang amat dilarang oleh Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 tentang perlindungan terhadap hak milik.






Putusan MK tersebut mengharuskan setiap pelarangan terlebih dahulu diputuskan melalui suatu proses peradilan. Pengadilan harus digelar secara terbuka dan akuntabel, kedua belah pihak harus didengar keterangannya secara berimbang (audi et alteram partem), serta putusannya dapat diuji pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi

"Dengan begitu, segala tindakan penyapuan dan pelarangan terhadap buku-buku kiri, sesungguhnya telah kehilangan legitimasi dan dasar hukum, serta menyalahi prinsip-prinsip due process of law," kata Wahyu mengomentari pen... Selanjutnya..