Ragam Problematika Dalam Lingkaran Kapitalisme

Reni Rosmawati

(Member Akademi Menulis Kreatif)

Mediaoposisi.com-Halte Bus Rapid Transit (BRT) Cinunuk di jalan raya Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, kondisinya semakin memprihatinkan dan tidak kembali diperuntukan untuk naik turun penumpang bus.

Lebih parah nya, terminal tersebut pun kerap dimanfaatkan oleh orang-orang Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sebagai tempat berlindung dari terik matahari dan guyuran hujan.

Bagian bangunan Halte tersebut pun tampak mengalami kerusakan mulai dari kaca jendela, rangka atap, rolling door, dan pecahan kaca berserakan di lantai tersebut.

Tak kalah memprihatinkan, di dalam lokasi halte pun ditemukan banyak kemasan obat batuk sachet dan botol minuman keras oplosan yang diduga dikonsumsi oleh orang-orang PMKS, Bandung, 12/03

Menurut warga sekitar, Rahman (42) halte tersebut tidak menunjukan adanya aktivitas sejak beberapa tahun terakhir, Rahman mengatakan lebih baik halte tersebut dihancurkan saja, sehingga tidak lagi ditempati oleh PMKS dan tidak menimbulkan keresahan bagi warga sekitar.

Kasus Halte Bus Rapid Transit (BRT) Cinunuk yang memprihatinkan ini, baik disadari atau tidak ini membuktikan lemahnya peran pemerintah dalam mengentaskan masalah sarana dan prasarana transportasi.

Pemerintah yang seharusnya memegang kendali penting dalam menangani masalah transportasi bagi rakyat kini terbukti gagal.

Untuk apa dibangun Halte Bus Rapid Transit jika transportasi saat ini masih kalang kabut? Dan bagaimana negara Indonesia bisa berkembang dari segi transportasi, jika ternyata dalam hal halte saja masih banyak yang harus dibenahi.

Selain itu, pengalihan fungsi, halte bus menjadi tempat tinggal para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) juga membuktikan bahwa pemerintah gagal dalam hal mensejahterakan rakyat dan memberi tempat tinggal yang layak bagi rakyatnya.

Padahal peran pemerintah seharusnya adalah mensejahterakan rakyat, memenuhi dan melayani segala kebutuhan rakyat, baik sandang, pangan, dan papan. Bukan malah sebaliknya rakyat lah yang menjadi pelayan pemerintah.

Inilah hasil dari diterapkannya sistem Demokrasi di Negeri ini, dimana peran pemerintah bisa dikatakan tidak dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi rakyatnya.

Semua kebijakan yang diambil nya selalu berasaskan untung dan rugi, tidak peduli rakyatnya yang menanggung beban berat dan mesti menelan pil pahit dari janji-janji manis yang diucapkannya dulu sewaktu ingin terpilih menjadi pemimpin negeri ini.

Carut-marut sarana dan prasaran transportasi akan selalu ada jika sistem yang diadopsi negeri ini masih sama yakni Demokrasi-Sekularisme yang melahirkan faham Kapitalisme dimana dunia transportasi dipandang sebagai sebuah industri yang bisa menghasilkan keuntungan materi.

Cara pandang ini mengakibatkan fasilitas umum transportasi dikuasai swasta/asing yang secara otomatis mempunyai pungsi bisnis bukan pelayanan.

Efek lain dari paham kapitalisme adalah negara dibuat bangkrut karena SDA yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai asing dan negara hanya mendapatkan sekedar royalti dari pengelolaan tersebut. Karena keterbatasan dana, alhasil penyediaan infrastruktur transportasi kurang terurus. Sungguh ironis, masihkah mau bertahan dengan sistem yang menyengsarakan ini?

Hal ini berbanding terbalik dengan Islam. Islam sebagai agama sempurna yang diturunkan oleh yang maha sempurna Allah SWT, mempunyai sistem pemerintahan yang khas yang tidak dimiliki oleh sistem lain.

Islam begitu rinci mengatur segala permasalahan kehidupan, termasuk masalah transportasi. Islam memiliki prinsip dalam menangani masalah sarana dan prasarana transportasi yakni, pembangunan infrastruktur transportasi adalah tanggung jawab negara, tidak boleh diserahkan kepada investor asing.

Selain itu perencanaan wilayah transportasi diatur dalam Islam sehingga mengurangi kebutuhan transportasi.

Dengan penerapan Sistem Islam maka akan memberikan jaminan kesejahteraan. Sistem Islam yakni Khilafah akan menyediakan infrastruktur transportasi yang aman. Dan tentunya memberikan maslahat bagi umat.

Karena pemimpin dalam Islam (Khalifah) tahu betul bahwa kepemimpinan bukan lah hal menumpuk harta namun itu adalah amanah dari Allah dan di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban.

Bahkan sejarah Islam mencatat fakta bahwa khilafah adalah pelayan rakyat terbaik sepanjang sejarahnya, bukan hanya manusia yang dilayani tapi hewan pun mendapat perlakuan baik dan dilindungi.

Dari sini, maka sudah sepatutnya bagi kita kembali kepada Islam dan ajarannya dengan berusaha menerapkannya secara kaffah dalam bingkai khilafah, agar kesejahteraan dan Islam rahmatan lil alamin bisa kita rasakan.[MO/ad]