Makin Panjang! Selain Ancam Najwa, Arteria PDIP Desak KPK Bongkar Korupsi di Lingkaran Jokowi

SWARAKYAT.COM - Selain melancarkan ancaman keras untuk Najwa Shihab, anak buah Megawati di PDIP, Arteria Dahlan berani desak KPK bongkar Korupsi di lingkaran Jokowi.

Sosok Arteria Dahlan mendadak mencuat setelah ribut-ribut dengan presenter Najwa Shihab.

Bahkan politisi PDIP ini mengancam Najwa Shihab meminta maaf lantaran pernyataanya menyinggung anggota DPR.

Selain mengancam Najwa Shihab, rupanya anak buah Megawati ini juga sosok yang berani.

Belum lama ini, Arteria Dahlan berani mendesak KPK untuk memongkar praktik Korupsi di lingkaran Jokowi terkait kebijakan Pemeintah dalam penanganan covid-19.

Sementara itu, terkait perseteruan dengan Najwa Shihab, Arteria Dahlan meminta presenter Mata Najwa itu meminta maaf kepada DPR secara institusional atas kritik yang dilayangkan sebelumnya.

Menurut Arteria Dahlan, banyak hal yang disampaikan Najwa cenderung tidak benar dan provokatif.

Dan bila Najwa Shihab tak meminta maaf, Arteria Dahlan juga melontarkan kalimat ancaman.

“Saran saya secara pribadi, selaku anggota Komisi III, selaku anggota Badan Legislasi, dan selaku Deputi Penerangan Umum Satgas Lawan covid-19 meminta Najwa minta maaf,” kata Arteria dalam keterangan tertulis, Senin (4/5/2020).

“Ini kan statementnya sudah dikonstruksikan dan disengaja benar-benar untuk memfitnah dan menista pribadi maupun anggota DPR,” lanjut dia.

Ia menilai, pernyataan yang disampaikan Najwa Shihab memiliki konsekwensi hukum yang serius.

Terlebih, disampaikan pada saat kondisi negara dalam tengah menghadapi situasi pandemi covid-19.

“Saya yakin banyak yang disampaikan Najwa juga belum tentu benarnya.

Tapi kan mereka malas menanggapinya dan mempermasalahkannya.

Saya ingatkan bahwa kesabaran orang ada batasnya, jangan sampai merasa diri berparas cinderella berhati malaikat seperti enggak punya aib dan dosa,” ujar dia.

“Sadarlah sebelum terlambat. Perbaiki diri. Apa perlu kita umbar ke publik aib dan dosa serta moralmu? Apa perlu jalur hukum yang akan menjadi penentu hidupmu?” lanjut dia.

Sebelumnya, melalui sebuah video yang tersebar, Najwa Shihab mengkritik kinerja DPR di masa pandemi covid-19.

Sebab, pada saat banyak parlemen negara lain fokus melawan penyebaran covid-19, DPR justru terkesan mencuri kesempatan membahas RUU kontroversial, seperti RUU Cipta Kerja, RUU Pemasyarakatan, dan RKUHP.

“Membahas UUyang menyangkut hajat hidup orang banyak di masa seperti sekarang ini terlalu mengundang curiga.

Di tengah pandemi, yang jatuh cinta saja berani menunda nikah. Ini kok DPR buru-buru banget seperti lagi kejar setoran?” ucap Najwa.

“Setiap tindakan dan keputusan di masa kritis mencerminkan prioritas. Atau memang inikah prioritas wakil-wakil rakyat kami sekarang ini?” imbuh dia.

Presenter Mata Najwa, Najwa Shihab menegaskan, tidak ada satu pun RUU yang tidak penting.

Namun, ketika negara tengah menghadapi kondisi kritis seperti saat ini, seharusnya DPR dapat membuat skala prioritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Justru karena semua UU penting, aneh kalau pembahasannya diseriusi di waktu sekarang. Saat dimana perhatian dan konsentrasi kita terkuras bertahan hidup di tengah wabah,” ujar Najwa.

“Jika ngotot melakukan pembahasan, jangan salahkan bila ada anggapan DPR tidak menjadikan perang melawan Virus Corona sebagai prioritas,” imbuh dia.

Najwa Shihab juga mengingatkan bahwa hingga kini belum ada mekanisme yang mengatur pembahasan RUU secara virtual.

Sehingga, ketika sebuah produk dihasilkan secara virtual, maka berpotensi cacat hukum dan rawan digugat hasilnya.

Desak KPK bongkar Korupsi di lingkaran Jokowi

Terkait hal itu, Arteria Dahlan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mencermati Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi covid-19.

Hal tersebut disampaikan Arteria Dahlan, dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan KPK secara virtual, Rabu (29/4/2020) mengutip Kompas.com.

Anak buah Megawati di PDIP ini menyoroti aturan dalam Perppu tersebut yang membuat Pemerintah dapat mengubah postur anggaran negara tanpa melibatkan DPR.

” DPR membuat UU, menetapkan APBN Pak, jadi kewenangan kita juga harus dijaga. Makanya tolong dikaji itu Perppu, bicara materi muatan juga, apa boleh muatan mengatur kebijakan seperti itu? Apa tak melampaui kewenangan UU, menabrak fatsun konstitusi menegasikan kekuasaan pemerintahan Pak Jokowi,” kata Arteria Dahlan.

Selain itu, Arteria Dahlan mempertanyakan, kegentingan yang membuat Pemerintah mengeluarkan Perppu covid-19.

Padahal, Presiden Jokowi memiliki menteri-menteri yang dapat membantu penanganan pandemi Virus Corona.

“Apa harus gawat sekali harus kita buat Perppu kebutuhan begitu mendesak kah, apa guna menteri, pejabat negara kalau begitu di saat genting, lepas tangan pada ketakutan minta tolong minta imunitas,” ujarnya.

Lebih lanjut, Arteria Dahlan juga meminta KPK melakukan pengawasan terhadap anggaran covid-19 yang dikeluarkan Pemerintah yaitu sebesar Rp 405,1 triliun.

Sebab, Arteria Dahlan mencium aroma Korupsi hingga penyelewengan di lingkaran Pemerintah

Namun, Arteria Dahlan tak menyebutkan pihak yang dicurigai tersebut.

“Kita bukan enggak tahu mainan siapa desain, siapa yang diuntungkan, beneficial owner kita juga tahu. Uang yang sudah ada dialokasikan, saya minta betul KPK memeriksa evaluasi monitoring tentang penetapan program prioritas serta besarannya,” tuturnya.

Adapun, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona digugat ke Mahkamah Konstitusi.

Perppu itu digugat oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). Setelah itu menyusul, tokoh Muhammadiyah Sirajuddin Syamsuddin atau Din Syamsuddin, Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia sekaligus suami Meutia Hatta, Sri Edi Swasono, dan politikus senior PAN Amien Rais.

Minta KPK awasi Kartu Prakerja

Selain itu, Arteria Dahlan juga mencium aroma potensi Korupsi terhadap kebijakan Kartu Prakerja Presiden Jokowi.

Dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (29/4/2020), Arteria Dahlan khawatir terdapat penyelewengan dalam program pelatihan online dengan anggaran Rp 20 Triliun tersebut.

Anak buah Megawati di PDIP ini meminta KPK mengusut terpilihnya delapan platform digital tanpa tender dalam program Kartu Prakerja.

“Namun, bagaimana delapan vendor digital tanpa tender yang diberikan kuota raksasa oleh Pemerintah? Bagaimana bisa terjadi? Bagaimana strategi pengawasannya?” kata Arteria Dahlan melansir Kompas.com.

Lebih lanjut Arteria Dahlan menyoroti keberadaan Ruangguru dalam program Kartu Prakerja.

Sebab, keberadaan platform digital itu masuk dalam program Kartu Prakerja disaat pemiliknya Adamas Belva Syah Dewavara masih menjadi Staf Khusus Presiden.

“Ini tidak cukup dengan mundur Pak, ini Korupsi.

Salah satu vendor itu milik Stafsus Presiden, pemilik sahamnya ada di Singapura.

Begini konyolnya kita, siapa yang terlibat, diusut,” lanjut dia.

Sumber : tribunnews.com