PAN Putuskan Oposisi Tapi Tidak Mau Disebut Oposisi
Ketua DPP PAN Yandri Susanto menyatakan PAN memutuskan untuk menjadi partai di luar koalisi Jokowi-Ma'ruf untuk periode 2019-2024.
Jokowi hingga kini belum juga memberikan tanda-tanda akan mengajak PAN gabung ke kabinet barunya. Sudah lebih dari 30 nama dipanggil, belum ada satu pun kader PAN menghadap ke Istana Negara.
"Ya otomatis kalau misalkan nggak ada menteri, atau setingkat menteri, itu otomatis di luar pemerintah. Apakah kami bekerja sama dengan Pak Jokowi? Iya, bekerja sama, bisa. Program-program Pak Jokowi yang bagus wajib kami dukung," ujar Yandri di gedung DPR, Selasa (22/10).
Tapi, kata dia,kalau anggaran tidak tepat, kebijakan kurang pas, itu kewajiban PAN untuk menyatakan pembanding pendapat.
"Ya otomatis kalau misalkan nggak ada menteri, atau setingkat menteri, itu otomatis di luar pemerintah. Apakah kami bekerja sama dengan Pak Jokowi? Iya, bekerja sama, bisa. Program-program Pak Jokowi yang bagus wajib kami dukung," ujar Yandri di gedung DPR, Selasa (22/10).
"Jadi kata oposisi itu menurut saya kurang pas. Tapi kalau bahwa kita di luar pemerintah dan mengontrol bagian dari penyeimbang. Atau memberikan kritik saran, agak berbeda dengan yang di dalam pemerintah itu mungkin bisa," kata dia.
Ada kemungkinan PAN tetap berkoalisi dengan partai kubu pemerintah di Pilkada 2020 nanti. Sehingga, pengertian oposisi yang harus berlawanan dari jajaran atas hingga bawah tak sesuai untuk keadaan saat ini.
"Tapi kalau oposisi seperti di luar negeri, semua akan berbeda tidak akan sejalan. Tidak akan sepanggung, semeja. Itu menurut saya belum ada rumusnya di Indonesia karena nanti kami bisa jadi di pilkada tidak bareng dengan PKS, tapi bareng dengan PDIP," ujarnya.
Tidak ada komentar