Yang Digiring: Kekacauan Gara-gara DPR, Jokowi di Pihak Rakyat

Jurnalis senior Dandhy Laksono mengkicau ulang kicauan dari selebtwit Notas Limboy yang melihat ada penggiringan opini bahwa semua kekacauan gara-gara anggota dewan dan Presiden Jokowi di pihak. Hal ini menyusul adanya beberapa aksi mahasiswa menyuarakan tuntutan-tuntutan.

Kesalahan ini seolah-olah ada di DPR. Padahal sumber masalahnya ini ada di istana.  Mahasiswa diharapkan tidak terkecoh dan tetap fokus ke istana.

"Gua mencium strategi yang ingin menggiring opini bahwa semua kekacauan ini adalah gara-gara DPR yang gak becus bikin undang-undang. Sedangkan Jokowi (pemerintah) di pihak rakyat," kata Notas Limboy pada Senin (23/9/2019).

"Rezim ini emang jagonya framing. Gila," kata warganet bernama Bambang Hariri.

Pada Sabtu, 21 September 2019 lalu,
Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Desmond J. Mahendra mengomentari keinginan tiba-tiba Jokowi agar pengesahan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditunda.

"UU ini, kan usulan pemerintah, DPR sudah bahas bersama Pemerintah. Tiba-tiba minta ditunda. Ini, kan presiden lucu-lucuan namanya," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Jokowi pada Jumat, 20 September 2019 meminta DPR menunda pengesahan RKUHP untuk dibahas oleh DPR periode 2019-2024.

Ada yang menganggap Jokowi plin-plan dan terlambat tapi ada pula setuju sambil mengingatkan bahwa penundaan ini mestinya tak sekadar mengulur waktu tetapi juga melihat substansi.