Breaking News

Alhamdulillah, USAID dan Forum CSR, Siap Danai Operasional Ambulance Laut Pangkep

KORANPANGKEP.CO.ID - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) akhirnya menemukan solusi dan jalan keluar perihal persoalan biaya operasional pengelolaan kapal ambulance laut yang telah dihibahkan ke pemerintah kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) namun dikeluhkan terkendala biaya operasional BBM nya tersebut.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Bachtiar Baso, menyebutkan pihaknya telah mengundang  dan menyepakati bersama 10 perusahaan besar yang tergambung dalam forum CSR serta United States Agency for International Development (USAID) untuk mebiayai operasional Kapal ambulance laut tersebut.

"Alhamdulillah meski sempat berjalan alot namun akhirnya disepakati bersama, mereka bersedia membiayai operasional kapal ambulance laut milik pemkab Pangkep tersebut." Ungkapnya


Selain mengundang Forum CSR dan USAID Dinkes Provinsi Sulsel juga mengundang Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, bersama sejumlah organisasi profesi kesehatan seperti persatuan kebidanan, dokter anak, dan perawat.

Menurut Bachtiar Baso, dalam kesempatan tersbut Dinkes Provinsi Sulsel juga membahas dan penyusunan pedoman ino untuk mengoptimalkan penggunaan ambulance laut. Dalam pedoman itu nantinya akan diuraikan mekanisme perkapalan, begitu juga dari medis yang dalam hal ini melibatkan IDI, persatuan kebidanan, dokter anak, dan perawat.

"Itu yang akan kita buat agar bagaimana ambulance laut bisa digunakan semaksimal mungkin. Output pertemuan ini nantinya, setelah beberapa pertemuan lanjutan, adalah peraturan gubernur yang akan dibuat terkait manjemen ambulance, setelah itu dirincikan dalam bentuk pedoman, pedoman ini tentunya secara umum menjelaskan apa yang akan dilakukan," jelas dia.

Bachtiar menguraikan, ada beberapa masukan dalam pembahasan pedoman itu, salah satunya penerapan sistem shift dua pekan bagi petugas jaga ambulance, dan kedua, ambulance laut dilekatkan pada salah satu puskesmas.

"Tapi kita akan lihat plus minusnya, ini kan baru masukam. Dinas kesehatan akan menjadi penanggung jawab, nanti dilihat apakah provinsi atau kabupaten, tapi menurut kami baiknya kabupaten kota. Ambulance dari provinsi, maintenance diharap kabupaten/kota, supaya bentuk tangung jawabnya ada, kan masyarakatnya yang akan dilayani," pungkasnya.


Sebelumnya diberitakan Kapal Ambulance Laut speed fiber yang dihibahkan Pemrintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) ke Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) Sulsel, pada hari jadi Pangkep bulan Februari 2019 lalu menimbulkan persoalan baru, pasalnya hingga saat ini Ambulance Laut yang diperuntukan untuk Masyarakat Liukang Tangaya tersebut belum digunakan sama sekali sesuai peruntukannya karena terkendala biaya operasional.

Dari pantauan awak media sejak di hibahkan pada Februari 2019 lalu hingga saat ini, Selasa (11/6/2019) ambulance laut tersebut masih tertambat dan terparkir di sungai Pangkajene depan rumah jabatan Bupati Pangkep Jalan Merdeka kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene kabupaten Pangkep.

Munir Idris salah seorang warga Sapuka menuturkan saat ini warga sapuka sangat membutuhkan kehadiran ambulance laut itu, apalagi 10 hari terakhir lebaran idul fitri ini sudah dua orang warga sapuka yang menjadi korban meninggal dunia akibat penyakit stroke dan tidak bisa dirujuk karena tak tersedia kapal yang bisa mengangkut pasien ke rumah sakit dimakassar yang peralatannya lebih lengkap.

"Sudah dua warga yang meninggal karena tidak bisa dirujuk akibat tak ada kapal mengangkut pasien dirujuk kemakassar, warga liukang tangaya seakan hanya diberi harapan katanya bantuan tapi tak bisa dimanfaatkan oleh warga, kalau begini terus pemerintah harus menunggu berapa korban meninggal dunia lagi agar kapal ambulance laut tersebut bisa digunakan." bebernya.

(ADM-KP)


Tidak ada komentar