Proyek OBOR, Siapa yang Untung?

Oleh: Nidaul Haq (Aktivis, Mahasiswa Gizi FKM Unair)

Mediaoposisi.com-Bulan April lalu telah ditandatangani proyek pembangunan infrastruktur skala besar di negara kita yang disebut dengan OBOR (One Belt, One Road). Proyek ini cukup asing dikalangan masyarakat sekitar dan memang tidak dikenalkan kepada masyarakat. Kerjasama ini sesegera mungkin ditandatangani di masa-masa akhir pemerintahan Jokowi.

Timbul banyak pertanyaan di benak kita mengapa proyek ini sangat terburu-buru untuk diterima dan bahkan disetujui oleh negara kita? Padahal banyak sekali negara-negara sebelum Indonesia yang sudah melakukan kerjasama atas proyek ini seperti Sri Lanka, Zimbabwe, dan masih banyak lainnya yang berakhir menyedihkan bagi negara-negara tersebut.

Negara yang bekerjasama dengan proyek ini diberikan gambaran pembangunan infrastruktur yang sangat indah di negara mereka. Seolah-olah negara mereka akan meningkat pesat tingkat kemodernannya dan untung besar dengan pembangunan infrastruktur Cina. Cina yang memberi utang untuk pembangunannya, yang membangun, yang menyelesaikan.

Negara pihak lain tinggal menerima hasilnya, memfungsikan dan menjual jasa infrastruktur tersebut kepada rakyat dengan harga mahal. Seolah untung besar keduanya. Namun nyatanya justru tidak terwujud seperti perjanjian awal yang ditandatangani. Banyak proyek infrastrukur yang gagal mendapat untung karena tidak terjual jasanya dengan baik. Mahal.

Akhirnya mereka yang sudah terlanjur bekerjasama dalam proyek ini justru terlilit hutang yang sangat besar, banyak yang tidak sanggup bayar dan akhirnya harus menggadaikan ekonomi dan keuangan negaranya tunduk di bawah kuasa Cina. Dijajah secara legal akibat tidak sanggul bayar utang.

Perlu kita ketahui siapa pemiliki proyek besar ini dan tujuan dibalik kerjasama dengan berbagai negara di dunia. Proyek OBOR merupakan milik negara Cina.Cina memiliki kekayaan yang sangat banyak dan berpikir keras agar kekayaaan tersebut dapat semakin bertambah dan bertambah. Agar kekayaan tersebut bertambah mereka menginvestasikan kekayaan tersebut melalui pembangunan infrastruktur.

Suatu proyek ambisius untuk menguasai perdagangan dunia dan mengulang kejayaan Jalur Sutra. Jadi infrastruktur ini dibangun demi memperlancar perdagangan Cina sendiri, bukan demi kemudahan rakyat negara bersangkutan, semanis apapun mulut penguasa saat membela perlunya mereka sepakat dalam proyek ini.

Cina memberikan kemudahan dengan menyediakan uang pinjaman hingga tenaga kerja. Ini disebut Turn Key Project dimana negara yang bekerjasama bisa langsung menyetujui dan tidak perlu memikirkan dana dan lain sebagainya, atau bisa dibilang terima jadi.

Sekilas perjajian ini memang sangat memudahkan dan menguntungkan, namun sebenarnya ketika negara kita tidak mampu untuk membayar diakhir maka tentu kita akan berhutang dan infrastruktur tadi menjadi milik Cina. Lagi-lagi Cina mendapat untung berlipat-lipat, tapi negara kita mendapat buntung. Terutama rakyat yang harus menanggung utang lewat pajak yang terus meningkat jenis dan kadarnya, juga jadi korban ketika Cina yang memonopoli infrastruktur yang sudah terlanjur dibangun di negara tersebut.

Lantas bagaimana bisa negara kita menandatangani proyek ini tanpa melihat kasus di negara lain yang sudah ada? Pemerintah kita seperti pencitraan dan tidak benar-benar mengabdi kepada masyarakat. Mereka tentu mendapat �pelicin� ketika menyetujui proyek ini. Karena jelas sekali proyek ini tidak akan mensejahterakan masyarakat.

Astaghfirullah! Banyak jalan yang ditempuh oleh pemerintah kita saat ini dalam memutuskan perkara yang Allah larang. Kerjasama yang dilakukan oleh sistem saat ini haruslah menguntungkan asing daripada masyarakat muslim sendiri. Ini merupakan kemungkaran yang harus dicegah. Jika kemungkaran ini terus berlangsung maka akan terjadi kesewenang-wenangan pemerintah untuk terus melawan hukum-hukum yang Allah tetapkan.

Keputusan pemerintah saat ini dalam memutuskan sutau perkara sangatlah berbeda dengan keputusan pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Para khalifah tidak berani meminjam dana dari negara asing yang membahayakan rakyat dan Islam ataupun lembaga keungan global, karena cara ini sangatlah keliru dan tentu saja apabila meminjam dana dari asing pastilah disertai dengan bunga atau syarat yang mengikat.

Bunga dan syarat inilah yang akan membawa negara kita menjadi negara yang makin terpuruk. Sikap tegas dan berhati-hati ketika bekerjasama dengan negara asing sangatlah dibutuhkan dari seorang pemimpin muslim, karena kita tahu tentu tidak ada makan siang gratis zaman sekarang ini.

Sobat, sudah jelas bukan dengan adanya proyek ini siapa yang untung dan siapa yang buntung? Lalu mengapa kita memilih diam dan tidak peduli, padahal kita yang menjadi korban di dunia dan azab Allah yang pedih menanti karena ketidakpedulian kita pada kemungkaran dan kezaliman nyata dari OBOR ini?

Sudah saatnya kita bergerak. Mendorong negara ini agar berjalan di atas jalan lurus Islam. Negara ini harus menyerahkan penguasaannya dan pengaturannya kepada hukum Allah semata. Kita harus mewujudkan Khilafah Islam yang dipimpin seorang Khalifah untuk memulai perubahan nyata. Bukan demi siapa-siapa, justru demi keselamatan kita sendiri. Itulah sikap muslim sejati.

Bulan April lalu telah ditandatangani proyek pembangunan infrastruktur skala besar di negara kita yang disebut dengan OBOR (One Belt, One Road). Proyek ini cukup asing dikalangan masyarakat sekitar dan memang tidak dikenalkan kepada masyarakat. Kerjasama ini sesegera mungkin ditandatangani di masa-masa akhir pemerintahan Jokowi. 

Timbul banyak pertanyaan di benak kita mengapa proyek ini sangat terburu-buru untuk diterima dan bahkan disetujui oleh negara kita? Padahal banyak sekali negara-negara sebelum Indonesia yang sudah melakukan kerjasama atas proyek ini seperti Sri Lanka, Zimbabwe, dan masih banyak lainnya yang berakhir menyedihkan bagi negara-negara tersebut. 

Negara yang bekerjasama dengan proyek ini diberikan gambaran pembangunan infrastruktur yang sangat indah di negara mereka. Seolah-olah negara mereka akan meningkat pesat tingkat kemodernannya dan untung besar dengan pembangunan infrastruktur Cina. Cina yang memberi utang untuk pembangunannya, yang membangun, yang menyelesaikan. Negara pihak lain tinggal menerima hasilnya, memfungsikan dan menjual jasa infrastruktur tersebut kepada rakyat dengan harga mahal. 

Seolah untung besar keduanya. Namun nyatanya justru tidak terwujud seperti perjanjian awal yang ditandatangani. Banyak proyek infrastrukur yang gagal mendapat untung karena tidak terjual jasanya dengan baik. Mahal.Akhirnya mereka yang sudah terlanjur bekerjasama dalam proyek ini justru terlilit hutang yang sangat besar, banyak yang tidak sanggup bayar dan akhirnya harus menggadaikan ekonomi dan keuangan negaranya tunduk di bawah kuasa Cina. Dijajah secara legal akibat tidak sanggul bayar utang.

Perlu kita ketahui siapa pemiliki proyek besar ini dan tujuan dibalik kerjasama dengan berbagai negara di dunia. Proyek OBOR merupakan milik negara Cina.Cina memiliki kekayaan yang sangat banyak dan berpikir keras agar kekayaaan tersebut dapat semakin bertambah dan bertambah. Agar kekayaan tersebut bertambah mereka menginvestasikan kekayaan tersebut melalui pembangunan infrastruktur. Suatu proyek ambisius untuk menguasai perdagangan dunia dan mengulang kejayaan Jalur Sutra. 

Jadi infrastruktur ini dibangun demi memperlancar perdagangan Cina sendiri, bukan demi kemudahan rakyat negara bersangkutan, semanis apapun mulut penguasa saat membela perlunya mereka sepakat dalam proyek ini.

Cina memberikan kemudahan dengan menyediakan uang pinjaman hingga tenaga kerja. Ini disebut Turn Key Project dimana negara yang bekerjasama bisa langsung menyetujui dan tidak perlu memikirkan dana dan lain sebagainya, atau bisa dibilang terima jadi. Sekilas perjajian ini memang sangat memudahkan dan menguntungkan, namun sebenarnya ketika negara kita tidak mampu untuk membayar diakhir maka tentu kita akan berhutang dan infrastruktur tadi menjadi milik Cina. Lagi-lagi Cina mendapat untung berlipat-lipat, tapi negara kita mendapat buntung.

Terutama rakyat yang harus menanggung utang lewat pajak yang terus meningkat jenis dan kadarnya, juga jadi korban ketika Cina yang memonopoli infrastruktur yang sudah terlanjur dibangun di negara tersebut.

Lantas bagaimana bisa negara kita menandatangani proyek ini tanpa melihat kasus di negara lain yang sudah ada? Pemerintah kita seperti pencitraan dan tidak benar-benar mengabdi kepada masyarakat. Mereka tentu mendapat �pelicin� ketika menyetujui proyek ini. Karena jelas sekali proyek ini tidak akan mensejahterakan masyarakat.

Astaghfirullah! Banyak jalan yang ditempuh oleh pemerintah kita saat ini dalam memutuskan perkara yang Allah larang. Kerjasama yang dilakukan oleh sistem saat ini haruslah menguntungkan asing daripada masyarakat muslim sendiri. Ini merupakan kemungkaran yang harus dicegah. Jika kemungkaran ini terus berlangsung maka akan terjadi kesewenang-wenangan pemerintah untuk terus melawan hukum-hukum yang Allah tetapkan. 

Keputusan pemerintah saat ini dalam memutuskan sutau perkara sangatlah berbeda dengan keputusan pemerintahan pada masa Khulafaur Rasyidin. Para khalifah tidak berani meminjam dana dari negara asing yang membahayakan rakyat dan Islam ataupun lembaga keungan global, karena cara ini sangatlah keliru dan tentu saja apabila meminjam dana dari asing pastilah disertai dengan bunga atau syarat yang mengikat. Bunga dan syarat inilah yang akan membawa negara kita menjadi negara yang makin terpuruk. Sikap tegas dan berhati-hati ketika bekerjasama dengan negara asing sangatlah dibutuhkan dari seorang pemimpin muslim, karena kita tahu tentu tidak ada makan siang gratis zaman sekarang ini. 

Sobat, sudah jelas bukan dengan adanya proyek ini siapa yang untung dan siapa yang buntung? Lalu mengapa kita memilih diam dan tidak peduli, padahal kita yang menjadi korban di dunia dan azab Allah yang pedih menanti karena ketidakpedulian kita pada kemungkaran dan kezaliman nyata dari OBOR ini?

Sudah saatnya kita bergerak. Mendorong negara ini agar berjalan di atas jalan lurus Islam. Negara ini harus menyerahkan penguasaannya dan pengaturannya kepada hukum Allah semata. Kita harus mewujudkan Khilafah Islam yang dipimpin seorang Khalifah untuk memulai perubahan nyata. Bukan demi siapa-siapa, justru demi keselamatan kita sendiri. Itulah sikap muslim sejati.[MO/vp]