Menko Puan Ingin Impor Guru, Ketum IGI: Sekalian saja Menteri Kita Impor ????
Opini KU - Gagasan Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani untuk mengundang guru dari luar negeri guna mengajar di Indonesia dipertanyakan sejumlah organisasi guru. Salah satunya datang dari Ikatan Guru Indonesia (IGI).
�Rencana Ibu Puan mengimpor guru dari luar negeri sungguh membuat saya bingung,� kata Ketum IGI Muhammad Ramli Rahim.dalam pesan elektroniknya, Jumat (10/5).
Dia menyebutkan jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) saat ini ada 429. Terdiri dari 46 LPTK Negeri dan 383 LPTK Swasta. Jumlah mahasiswa keseluruhannya mencapai 1.440.770 orang.
Ini adalah kenaikan yang sangat mengejutkan karena pada 2010 jumlah LPTK hanyalah sekitar 300-an. Artinya ada kenaikan 100 LPTK lebih dalam jangka waktu hanya tiga tahun atau sekitar 30 setiap tahun atau tiga lembaga setiap bulan.
�Jadi setiap 10 hari muncul sebuah LPTK baru. Tentu saja statistik ini langsung mematahkan asumsi bahwa minat menjadi guru itu rendah. LPTK-LPTK itu berdiri justru karena besarnya minat anak-anak kita untuk menjadi guru. Yang hilang itu justru minat untuk menjadi sarjana pertanian. Ironis! Mengingat kita adalah negara agraris,� paparnya.
Dengan jumlah mahasiswa 1,44 juta, lanjutnya, diperkirakan lulusan sarjana kependidikan adalah sekitar 300 ribu orang per tahun. Padahal kebutuhan akan guru baru hanya sekitar 40 ribu orang per tahun. Artinya akan terjadi kelebihan pasokan yang sangat besar.
Perlu diketahui 100-an LPTK baru yang didirikan tahun 2010-2013 jelas belum memiliki mahasiswa sebanyak kapasitas yang mereka persiapkan dan juga baru akan mulai meluluskan beberapa tahun kedepan.
Jadi dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi ledakan bom jumlah lulusan LPTK yang jelas tidak akan mungkin tertampung karena terbatasnya kebutuhan dibandingkan lulusan
429 LPTK penghasil guru ini tentu saja mendapat suntikan anggaran negara yang tidak kecil. Kemendikbud juga punya 14 P4TK termasuk LP2KS dan LP2KPTK2, memiliki 34 LPMP yang merupakan mantan Balai Pelatihan Guru (BPG) tapi malah berpikir untuk melakukan Impor Guru, ini sesuatu yang sungguh mengerikan dan mengherankan.
�Bayangkan, berapa banyak anggaran negara yang dihabiskan untuk mengelola semua lembaga itu, lalu tiba-tiba seorang menko angkat tangan dan memilih melakukan impor guru?,� serunya.
Dia menambahkan, jika memang semua anggaran itu dianggap tidak berguna, bubarkan saja sekalian biar anggarannya digunakan untuk menggaji guru setara PNS.
"Kita ajak guru dari luar negeri untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia," kata Puan saat menghadiri diskusi Musrenbangnas, Jakarta, Kamis (9/5) seperti dilansir Antara.
Menurut Puan jika ada kendala bahasa, maka akan difasilitasi dengan penyediaan banyak penerjemah serta perlengkapan alih bahasa.
Oleh karena itu, Puan mengatakan bakal meminta pihak-pihak berkepentingan seperti sekolah untuk menyampaikan kriteria pengajar yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Usulan tersebut, sambungnya, akan dikoordinasikan untuk didatangkan.
Puan menerangkan saat ini sebetulnya pun Indonesia sudah bekerja sama dengan beberapa negara untuk mengundang para pengajar, salah satunya dari Jerman.
Pada kesempatan Musrenbangnas tersebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan menyiapkan tiga jurus untuk menyelesaikan persoalan bangsa menyambut 100 tahun Indonesia Merdeka pada 2045 mendatang, termasuk agar Indonesia tidak masuk dalam jebakan kelas menengah (middle income trap).
Tiga jurus itu adalah pemerataan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan pengembangan SDM.
Oleh karena itulah Jokowi meminta jajarannya di daerah agar menyambungkan titik-titik di daerahnya agar seluruh rakyat bisa menikmati pertumbuhan ekonomi.
"Sambungkan dengan kawasan industri, wisata, dengan sentra industri kecil, dengan pusat produksi baik pertanian atau perkebunan. Tugas kita membuat gede, yang tengah dan kecil tugas daerah," ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo tersebut.
Kedua, kata Jokowi, reformasi birokrasi harus betul-betul dijalankan dengan urusan perizinan dari pusat ke daerah dipotong menjadi seefisien mungkin.
Ketiga, kata dia lebih sulit karena menyangkut pembangunan SDM yang harus bisa diselesaikan. Sementara data terakhir menunjukkan tenaga kerja di Indonesia sebanyak 51 persen adalah lulusan SD.
Tiga hal tersebut, tegas Jokowi, diperlukan untuk memperbesar peluang Indonesia negara ekonomi terkuat dunia bahkan di peringkat 4 atau 5 pada 2045.
"Untuk masuk ke sana tidak mudah, banyak tantangan yang harus diselesaikan dan dihadapi. Jangan dipikir kita biasa-biasa tahu-tahu masuk ke-4 besar, ke-5 besar ekonomi terkuat. Rumus seperti itu tak ada. Banyak negara terjebak 'middle income trap' karena tidak bisa menyelesaikan persoalan besar di negaranya. Kita harus bisa menyelesaikan persoalan yang ada menuju 2045, 100 tahun Indonesia merdeka," tutur Jokowi.
�Rencana Ibu Puan mengimpor guru dari luar negeri sungguh membuat saya bingung,� kata Ketum IGI Muhammad Ramli Rahim.dalam pesan elektroniknya, Jumat (10/5).
Dia menyebutkan jumlah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) saat ini ada 429. Terdiri dari 46 LPTK Negeri dan 383 LPTK Swasta. Jumlah mahasiswa keseluruhannya mencapai 1.440.770 orang.
Ini adalah kenaikan yang sangat mengejutkan karena pada 2010 jumlah LPTK hanyalah sekitar 300-an. Artinya ada kenaikan 100 LPTK lebih dalam jangka waktu hanya tiga tahun atau sekitar 30 setiap tahun atau tiga lembaga setiap bulan.
�Jadi setiap 10 hari muncul sebuah LPTK baru. Tentu saja statistik ini langsung mematahkan asumsi bahwa minat menjadi guru itu rendah. LPTK-LPTK itu berdiri justru karena besarnya minat anak-anak kita untuk menjadi guru. Yang hilang itu justru minat untuk menjadi sarjana pertanian. Ironis! Mengingat kita adalah negara agraris,� paparnya.
Dengan jumlah mahasiswa 1,44 juta, lanjutnya, diperkirakan lulusan sarjana kependidikan adalah sekitar 300 ribu orang per tahun. Padahal kebutuhan akan guru baru hanya sekitar 40 ribu orang per tahun. Artinya akan terjadi kelebihan pasokan yang sangat besar.
Perlu diketahui 100-an LPTK baru yang didirikan tahun 2010-2013 jelas belum memiliki mahasiswa sebanyak kapasitas yang mereka persiapkan dan juga baru akan mulai meluluskan beberapa tahun kedepan.
Jadi dalam beberapa tahun ke depan akan terjadi ledakan bom jumlah lulusan LPTK yang jelas tidak akan mungkin tertampung karena terbatasnya kebutuhan dibandingkan lulusan
429 LPTK penghasil guru ini tentu saja mendapat suntikan anggaran negara yang tidak kecil. Kemendikbud juga punya 14 P4TK termasuk LP2KS dan LP2KPTK2, memiliki 34 LPMP yang merupakan mantan Balai Pelatihan Guru (BPG) tapi malah berpikir untuk melakukan Impor Guru, ini sesuatu yang sungguh mengerikan dan mengherankan.
�Bayangkan, berapa banyak anggaran negara yang dihabiskan untuk mengelola semua lembaga itu, lalu tiba-tiba seorang menko angkat tangan dan memilih melakukan impor guru?,� serunya.
Dia menambahkan, jika memang semua anggaran itu dianggap tidak berguna, bubarkan saja sekalian biar anggarannya digunakan untuk menggaji guru setara PNS.
�Di tengah hebohnya guru-guru honorer K2 dan nonkategori yang sudah mengabdi puluhan tahun menyelamatkan pendidikan kita dengan pendapatan yang tidak memanusiakan guru, menteri justru berpikir untuk melakukan impor guru,� kritiknya.
Jika pemerintah punya uang banyak, sejahterakanlah para guru honorer K2 dan non kategori ini maka Indonesia akan mendapatkan anak-anak terbaik Indonesia untuk jadi guru. Hasil penelitian terbaru Kemendikbud menunjukkan hanya 11 persen anak-anak sekolah yang punya keinginan jadi guru. Ini tak lain karena gaji guru Indonesia mayoritas sangat rendah dan menyedihkan. Hanya guru-guru bersertifikasi yang sejahtera dan guru PNS yang terbilang cukup.
Di sisi lain, guru-guru kita sebenarnya punya potensi baik tetapi beban kurikulum dan administrasi yang begitu berat membuat mereka sibuk dengan hal-hal tidak perlu.
�Saya yakin jika guru-guru Impor itu bekerja dengan ikatan kurikulum yang sama plus beban administrasi yang sama maka mereka pun tak akan maksimal apalagi kendala bahasa akan menjadi masalah besar,� ujarnya.
Persoalan lainnya adalah maukah mereka, para guru luar negeri ini mengajar di daerah terluar, terdepan dan terpencil?
�Tak bisa kita bayangkan, belajar 6 tahun bahasa Inggris tetapi tak mampu bercakap bahasa inggris. Apa yang salah, bukan gurunya yang salah tapi kurikulum yang dibuat pemerintah tak mampu menghasilkan siswa dengan kemampuan bercakap bahasa inggris yang baik,� lanjutnya.
Problem pendidikan karakter pun menurut Ramli, tidak akan maksimal dengan guru asing kecuali jika ingin mengubah karakter orang indonesia menjadi karakter asing. Pendidikan karakter harus diberikan oleh semua guru, bukan hanya guru mata pelajaran tertentu.
�Daripada melakukan Impor guru, lebih baik dosen-dosen LPTK itu diganti semuanya sama dosen luar negeri biar mampu menghasilkan guru-guru terbaik jika asumsinya orang luar negeri lebih baik dari kita. Atau begini saja, jika guru harus impor, bagaimana kalau sekalian saja menteri kita juga impor?,� pungkas Ramli. [jnn]
Menko PMK, Puan Maharani Ingin 'Impor' Guru Dari Negara Ini ??
Opini KU - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani mengungkapkan gagasan untuk mengundang guru atau pengajar dari luar negeri guna mengajar di Indonesia."Kita ajak guru dari luar negeri untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia," kata Puan saat menghadiri diskusi Musrenbangnas, Jakarta, Kamis (9/5) seperti dilansir Antara.
Menurut Puan jika ada kendala bahasa, maka akan difasilitasi dengan penyediaan banyak penerjemah serta perlengkapan alih bahasa.
Oleh karena itu, Puan mengatakan bakal meminta pihak-pihak berkepentingan seperti sekolah untuk menyampaikan kriteria pengajar yang dibutuhkan dan berapa jumlahnya. Usulan tersebut, sambungnya, akan dikoordinasikan untuk didatangkan.
Puan menerangkan saat ini sebetulnya pun Indonesia sudah bekerja sama dengan beberapa negara untuk mengundang para pengajar, salah satunya dari Jerman.
Pada kesempatan Musrenbangnas tersebut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan menyiapkan tiga jurus untuk menyelesaikan persoalan bangsa menyambut 100 tahun Indonesia Merdeka pada 2045 mendatang, termasuk agar Indonesia tidak masuk dalam jebakan kelas menengah (middle income trap).
Tiga jurus itu adalah pemerataan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan pengembangan SDM.
Oleh karena itulah Jokowi meminta jajarannya di daerah agar menyambungkan titik-titik di daerahnya agar seluruh rakyat bisa menikmati pertumbuhan ekonomi.
"Sambungkan dengan kawasan industri, wisata, dengan sentra industri kecil, dengan pusat produksi baik pertanian atau perkebunan. Tugas kita membuat gede, yang tengah dan kecil tugas daerah," ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo tersebut.
Kedua, kata Jokowi, reformasi birokrasi harus betul-betul dijalankan dengan urusan perizinan dari pusat ke daerah dipotong menjadi seefisien mungkin.
Ketiga, kata dia lebih sulit karena menyangkut pembangunan SDM yang harus bisa diselesaikan. Sementara data terakhir menunjukkan tenaga kerja di Indonesia sebanyak 51 persen adalah lulusan SD.
Tiga hal tersebut, tegas Jokowi, diperlukan untuk memperbesar peluang Indonesia negara ekonomi terkuat dunia bahkan di peringkat 4 atau 5 pada 2045.
"Untuk masuk ke sana tidak mudah, banyak tantangan yang harus diselesaikan dan dihadapi. Jangan dipikir kita biasa-biasa tahu-tahu masuk ke-4 besar, ke-5 besar ekonomi terkuat. Rumus seperti itu tak ada. Banyak negara terjebak 'middle income trap' karena tidak bisa menyelesaikan persoalan besar di negaranya. Kita harus bisa menyelesaikan persoalan yang ada menuju 2045, 100 tahun Indonesia merdeka," tutur Jokowi.
Post Comment
Tidak ada komentar