Daerah Jangan Mau Diadu Domba Wiranto

Oleh : Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-Lha wong rakyat itu mau ngeluh, mau curhat, mau menyampaikan aspirasi yang dijamin konstitusi, mau buka bersama, ngalap berkah bersama ulama, sekaligus nostalgia 212, kok dihalang-halangi ? Yang salah itu yang curang, yang terstruktur, yang sistematis, yang massif dan brutal. Bukan yang komplain, yang mengeluh dicurangi, yang dizalimi karena ditangkapi saat mengkritik kebijakan Pemerintah. Lah kok rakyat yang terus dipersalahkan ?

Coba kita periksa. Ulama menyeru amar Ma'ruf nahi munkar, mengoreksi kezaliman dan kecurangan, di tersangkakan. Pengacara demo menuntut capres curang di diskualikasi, menuntut keadilan, dituding makar dan dipenjara. Dokter ingin mengungkap ratusan nyawa KPPS melayang tak jelas sebabnya, malah dipolisikan. Ini apa coba maksudnya ?

Lah kalau pusat yang bikin masalah, pusat yang mengkriminalisasi, pusat yang curang, pusat yang zalim, kenapa daerah yang disuruh jadi Bamper ? Kenapa daerah suruh bertengkar dengan rakyat ? Adu mulut dengan rakyat ? Bahkan, menghalangi bus dan kendaraan disetiap perbatasan ? Ini negara apa ? Apa ini negara komunis ?

Lalu ada masalah, misal : buka dimana ? Sahur dimana ? Ini kan daerah harusnya aktif membantu. Misalnya : jika ada peserta yang mau ke Jakarta, disiapkan bekal, bus, syukur lengkap dengan uang saku. Bukan ditakut takuti.

Terus, kalau daerah diminta menghalangi, dari desa sebelum ke kecamatan, dari kecamatan sebelum ke kabupaten atau kota, dari kota sebelum ke ibukota Jakarta, ini apa tidak melanggar konstitusi ? Wong rakyat itu cuma mau curhat, ngeluh atas ketidakadilan yang begitu telanjang, kok dihalang halangi ?

Sekali lagi kepada daerah, kepada penegak hukum, kepada tentara, mereka yang ingin ke Jakarta itu rakyat Anda, majikan Anda. Disana, ada ayah, ibu, adik, kakak, keluarga dan sanak famili Anda.

Bahkan, sesungguhnya rakyat yang ingin ke Jakarta itu juga mewakili aspirasi Anda. Anda polisi, tdk mungkin berteriak berdemo menentang kecurangan. Anda tentara, tak mungkin menyuarakan langsung ketidakridloan itu. Tetapi dengan adanya rakyat, yang menyuarakan suara Anda, anda pun menjadi lega.

Kepada kepala daerah, Anda menjadi pemimpin itu dipilih rakyat, bukan ditunjuk Wiranto. Majikan Anda itu rakyat, bukan Wiranto. Jadi, berkhidmat lah kepada rakyat bukan kepada Wiranto.

Sekali lagi, salinglah menjaga hubungan, jangan saling menyakiti, jangan saling menzalimi, jangan mau diadu domba. Masalahnya, adalah rezim Pemerintah pusat yang zalim, bukan kemelut antara Pemda dengan rakyat. Bukan kemelut militer dengan rakyat. Bukan kemelut polisi dengan rakyat.

Jadi, untuk apa Anda didaerah mau menjadi Bamper Wiranto ? Kebijakan rezim yang dipimpin Wiranto ini yang zalim, kenapa daerah mau dijadikan alat ?

Sekali lagi, ini urusannya bukan sekedar dengan Wiranto atau Jokowi. Ini urusannya adalah menegakan keadilan dan melawan kecurangan. Sepanjang semua dilakukan secara damai, konstitusional, maka tidak ada hak siapapun untuk menghalanginya. [MO/vp].