Setelah JK Marah-marah, Perlukah KPK Periksa Komisaris Dan Direksi Adhi Karya?

Perlu apa tidak penyidik KPK memeriksa dewan Komisaris dan Direksi PT. Adhi Karya terkait Wakil Presiden M. Jusuf Kalla yang mengkritik pembangunan kereta ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) yang dinilai tidak efisien.


Demikian disampaikan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Andi Arief lewat akun twitter miliknya ?@AndiArief__, Senin (14/1).

Wapres JK marah-marah karena biaya pembangunan moda transportasi melalui rel melayang (elevated) itu terlalu mahal yaitu mencapai Rp. 500 miliar per kilometer.

"Setujukan anda bila KPK segera lidik BOD dan BOC PT ADhI KARYA yang menurut pak JK ada indikasi mark up pembangunan LRT?" ujar Andi Arief.

Unggahan Andi Arief tersevut mendapat respons tidak sedikit dari netizen.

"Saya mah setuju saja. Kalau ada kecurangan terhadap keuangan negara ya harus ditindaklanjuti," kata Bona P. Fitrikananda di akun @bfitrikananda.

"Semua kontraktor bang harus diaudit. Kami gak rela, uang negara ada kebocoran sedikitpun. Kami gak rela mereka makan makan enak pakai uang negara, padahal merek sudah digaji," timpak pemilik akun @AbuKhalief. [rus/rmol.co]