Dua Tahun Pemerintahan Joko Widodo, Prestasi Menaker Nol Gede

POS-METRO.COM - Dua tahun pemerintahan Joko Widodo dibidang ketenagakerjaan terkait kesejahteraan buruh serta pengusaha merasa kerasan dan nyaman  untuk terus mau berusaha dan berinvestasi di Indonesia, ternyata prestasinya nol gede.

Yang sangat disayangkan sepertinya Menteri Tenaga Kerja tidak pernah mendengarkan dan peduli keresahaan kaum pekerja dan pengusaha yang setiap tahun selalu berhadap-hadapan,  terkait besaran upah minimum buruh. Dimana dari sisi pekerja mendesak adanya kenaikan upah yang signifikan dengan keadaan ekonomi serta beban biaya hidup  yang semakin mengerus pendapatan buruh.  

Akibatnya,  pendapatan buruh tidak ada yang dapat disisihkan untuk tabungan yang ada justru buruh setiap bulan harus gali lubang tutup lubang , sehingga wajar saja kalau hampir 90.4 persen para buruh terjebak oleh hutang kepada BPR atau rentenir dengan bunga yang tinggi.

Sementara akibat adanya protes buruh terhadap perusahaan untuk menaikkan upah buruh selalu jadi ketidaknyamanan pengusaha untuk tetap menjalankan usahanya di Indonesia. Sebab secara jujur bahwa dengan tidak adanya langkah-langkah strategis dan kebijakan dari sisi ketenagakerjaan,  dan kepedulian menteri tenaga kerja  yang bisa menjadikan buruh mendapatkan haknya secara layak. Dan pengusaha bisa membayarkan hak buruh tanpa harus melakukan PHK dan buruh turun ke jalan.

Seharusnya terkait racun ekonomi dalam aktivitas perekonomian nasional yaitu praktek pungli  sangat disayangkan justru inisiatif untuk memberantas pratek-pratek pungli yang telah menjadi salah satu faktor yang menjadi musuh bersama buruh dan pengusaha dalam meningkatkan kesejahteraan buruh dan mengurangi biaya Ekonomi tinggi ini datang dari inisiatif Presiden Joko Widodo, dan mengharuskan Pak Joko Widodo turun tangan bersama Polri untuk melakukan tindakan awal pemberantasan Pungli .

Nah tindakan Joko Widodo melakukan pemberantasan pungli sepatutnya dilakukan oleh Menteri Tenaga Kerja bersama Polri, sebab sangat naif sekali kalau pratek pratek pungli yang sudah kronis di dunia usaha  dan dunia kerja Menteri Tenaga kerja tidak tahu bagaimana untuk mengatasi dan melakukan laporan kepada Presiden setiap rapat kabinet.

Dan sangat tidak bermutu seorang Menteri Tenaga Kerja tidak tahu bahwa selama ini yang menyuarakan pemberantasan pungli itu adalah Serikat Buruh dan APPINDO. Pak Joko Widodo menurut pengakuan beliau  melakukan tindakan turun langsung memberantas pungli karena banyaknya laporan dari masyarakat di account  media sosial Twitter dan Facebook milik Pak Joko Widodo. Nah lalu apa kerjanya menteri tenaga kerja yang seharusnya lebih banyak tahu tentang pratek pungli yang sudah merusak perekonomian nasional.

Karena itu Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu mendesak Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluation terhadap para anggota kabinet terutama Menteri Tenaga Kerja yang kinerjanya tidak punya efek untuk dunia ketenagakerjaan dan kenyamanan usaha bagi dunai usaha. Caranya yaitu Pak Joko Widodo dalam dua tahun pemerintahan segera melakukan kocok ulang menteri-menterinya yang buruk kinerjanya seperti Menteri Tenaga Kerja yang kinerjanya Nol Gede dan tidak punya sama sekali sense of anti Bribery dalam masalah pemberantasan Pungli di Indonesia.

Kemana aja tuh menterinya Pak Joko Widodo pada enga punya sense of crisis terhadap maraknya pungli yang menjadi musuh bersama buruh dan pengusaha  sampai Mas Joko Widodo turun gunung memberantas pungli bersama Kapolri. Dan sesuai pengakuan Pak Joko Widodo yang bertindak berantas pungli karena laporan masyarakat di akun medsos beliau ini kan keterlaluan hingga Mas Joko Widodo dalam memimpin itu terlihat one man show .

Nah saran saya Pak Joko Widodo dalam mengurus negara jangan kayak seperti masih menjadi pengusaha mebel dong mulai dari pesan bahan mebel hingga pembuatan dan penjualan dilakukan oleh Mas Joko Widodo, walau usaha mebel itu sukses menembus pasar internasional.

Nah pacu dong Mas Joko Widodo para menterinya agar mau kerja dan punya inisiatif untuk mempermudah kerja mas Joko Widodo. [htc]

Oleh: Arief Poyuono, Ketua Umum FSP BUMN Bersatu