Penahanan Kepada Habib Rizieq Syihab Cacat Hukum Dan Tidak SAH

Brotherhood - Jakarta. Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, Djudju Purwantoro, menyampaikan beberapa kesimpulan atas sidang gugatan praperadilan yang diajukan kliennya kliennya.

Pertama, surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan dari polisi terhadap kliennya dinilai cacat hukum administrasi dan tidak sah.

"Dan sudah sepatutnya dibatalkan," ujar Djudju dalam keterangan tertulis tentang praperadilan kliennya, Rabu, 10 Maret 2021.

Baca Juga : Dakwah Habib Rizieq Syihab Serta Para Petinggi FPI Berhasil Bimbing Syahadat Tahanan

Cacat hukum administrasi itu, Djudju menjelaskan, karena penangkapan dan penahanan Habib Rizieq didasari dua buah Surat Perintah Penyidikan alias Sprindik. Kedua Sprindik itu bernomor SP.Sidik/4604/XI/2020/Ditreskrimum, tanggal 26 November 2020, dan SP.Sidik/4735/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 9 Desember 2020.

Menurut Djudju, Sprindik tersebut berdiri masing-masing dengan nomor, tanggal dan bulan yang berbeda-beda. "Padahal tersangkanya sama, yaitu, Habib Rizieq Shihab. Peristiwa hukum yang sama, yaitu 'berkerumun' di daerah Petamburan, Jakarta Pusat, dalam acara Maulid Nabi."

Kesimpulan lain dalam persidangan ini adalah perkara khusus tidak dapat digabungkan sangkaannya dengan tindak pidana umum. Tempo.co

Baca Juga : Komnas HAM Sebut Polisi Tak Terindikasi Membunuh Laskar FPI, Aziz Yanuar: Suka-Suka Mereka Saja

Menurut Djudju, delik pidana tentang larangan berkerumunan diatur klausulnya dalam pidana khusus, yaitu Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Sementara itu, termohon praperadilan, yakni Polri menahan Rizieq dengan sangkaan pidana umum di Pasal 160 KUHP.

"Konsekwensinya, surat perintah penahanan atas nama diri pemohon cacat hukum, karena menggabungkan peristiwa pidana khusus dengan pidana umum," demikian kuasa hukum Rizieq Shihab tersebut.