Usulan Publik Makin Ramai, Pemerintah Didesak Bentuk Tim Independen Pencari Fakta Kematian Anggota FPI

GELORA.CO - Kasus bentrokan antara anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) dengan pihak kepolisian pada Senin dinihari (7/12) memicu desakan pembentukan Tim Independen Pencari Fakta.

Pasalnya, baik pihak kepolisian maupun FPI sama-sama keukeuh dengan versi mereka soal bentrokan yang mengakibatkan kematian 6 anggota Laskar FPI tersebut.

Lebih jauh, Direktur Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana Yusuf, menilai kasus ini adalah sebuah persoalan besar bagi civil society. Karena ini adalah masalah kemanusiaan yang harus disikapi secara serius.

"Perlu hadir rasa simpati di masyarakat (dalam kematian laskar FPI), walaupun secara politik tidak mendukung HRS (Habib Rizieq Shihab)," ucap Gde Siriana, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (9/12).

Karena itu, desakan untuk membentuk Tim Independen Pencari Fakta (TIPF) pun makin kuat muncul di masyarakat.

Menurut Gde Siriana, setidaknya ada 70 individu atau lembaga yang telah mengajukan usulan agar pemerintah segera membentuk TIPF. Jumlah ini dihimpun Gde Siriana dari pernyataan dukungan atau usulan yang beredar di media sosial.

Pihak-pihak yang telah mengusulkan pembentukan Tim Independen Pencari Fakta, antara lain:

1. Fadli Zon/DPR RI

2. Mardani Ali Sera/DPR RI

3. Habiburokhman/DPR RI

4. Neta S Pane/IPW

5. Usman Hamid/Amnesty International

6. Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI)

7. PP Muhammadiyah

8. PAHAM

9. KontraS

10. Hidayat Nurwahid/DPR RI

11. Fahira Idris/DPD

12. KALAM UI

13. LBH Jakarta

14. YLBHI

15. ICJR

16. IJRS

17. Refly Harun

18. Romo Syafi'i/DPR RI

18. HRWG

20. Institut Perempuan

21. LBH Masyarakat

22: LeIP

23. KontraS

24. SETARA Institute

25. PSHK

26. ELSAM

27. Amnesty International Indonesia

28. Public Virtue Institute

29. PBHI

30. PIL-Net

31. ICEL

32. Nasir Djamil/DPR RI

33. Asosiasi LBH APIK Indonesia

34. Imparsial

35. LBH Pers

36. Majlis Nasional KAHMI

37. Adang Daradjatun/DPR RI

38. Rabithah Alawiyah

39. Hamdan Zoelva/Syarikat Islam

40. Komnas HAM

41. Aa Gym

42. Jazuli Juwaini/DPR

43. Ustaz Abdul Shomad

44. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia

45. Saleh Partaonan Daulay/DPR RI

46. PB HMI MPO

47. Linkom Aljer/Alumni Jerman

48. Paskah Irianto/Ketua Majelis Anggota PBHI Jabar

49. Japrak Haes/Kartunis

50. Eko Dananjaya/Aktivis Yogyakarta

51. Agusto/Google & Pegiat Medsos

52. Bambang kurniawan/Akademisi

53. GeRAK indonesia

54. Andi M.Rasul/KOPI

55. Rin Sudjono/Komite Pendidikan Hak-hak Sipil

56. Sobarul Fajar/HUMANIKA

57. Asrianty Purwantini/Forum API

58. Don Adam

59. Prof Dr Muhammad Amien Rais

60. PKAD - Pusat Kajian dan Analisis Data

61. Institute for Democracy Education (IDe)

62. Perkumpulan Betawi Kita

63. Akhmad Syarbini/Ketum FAPI

64. Jus Suma Di Praja/wartawan senior Kompas 1970-1976

65. Eeng/Aktivis Bogor

65. Yuyuy Sunandar/Aktivis Bogor

66. Andi Rasul/Aktivis Cirebon

67. Andi Sahrandi/Aktivis senior angkatan '66

68. Yakub Arupalaka/Aktivis Islam

69. Nusyahbani K/LBH APIK

70. Komnas RIM

71. Budi Soleh Ibrahim/pensiunan ASN

"Jika tidak ada simpati masyarakat, sementara pemerintah juga tidak ada simpati, maka divided society ini akan terbawa terus hingga beberapa kali Pilpres ke depan. Ini sangat bahaya bagi bangsa kita," tegas Gde Sirian. (RMOL)