Influencer Jadi Buzzer

Foto: okezone.com

Tagar #IndonesiaButuhKerja yang dikampanyekan oleh para public figure menuai kecaman dari kalangan masyarakat menengah. Pasalnya tagar #IndonesiaButuhKerja merupakan aksi untuk mengangkat isu Omnibuslaw. Padahal diketahui bahwa banyak sekali masyarakat yang tidak menyetujui Rancangan Undang-Undang ini.

Sejumlah influencer dari kalangan artis pun ikut mengkampanyekan. Walhasil beberapa diantara mereka meminta maaf kepada masyarakat dan angkat bicara terkait teknis. Banyak influencer yang tidak mengetahui bahwa kampanye tagar ini merupakan upaya pemerintah dalam mempromosikan RUU Omnibuslaw dan Cipta Kerja. Bahkan kampanye inipun disebut sebagai bisnis dengan bayaran 5 hingga 10 juta per influencer.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengingatkan pemerintah, agar tidak bertindak gegabah dengan menggunakan cara-cara yang tidak elit untuk mencari dukungan.

 

“Padahal pemerintah dan DPR sudah mengetahui jika penolakan terhadap omnibus law semakin meluas dan masif untuk menolak RUU Cipta Kerja. KSPI meminta pemerintah tidak menggunaan cara-cara yang tidak beretika dan tidak memiliki sense of crisis,” ujar Said dikuti dari laman law-justice, 16/08/2020.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM), Ahmad Taufan Damanik mengecam tindakan sejumlah influencer dan artis yang mempromosikan RUU Cipta Kerja, “Jadi dia tidak sepihak saja menjadi corong dari kekuasaan. Figur publik kan harusnya menjadi corong dari seluruh kepentingan masyarakat,” Ujar Taufan dalam konferensi pers virtual. (law-justice.co, 16/08/2020)

Sepertinya penguasa negeri plus enam dua sudah kehilangan akal dalam menangani masalah rakyatnya. Hingga cara-cara yang tidak sehat pun terpaksa dijadikan alternatif politik. Pencitraan demi pencitraan dilakukan demi mendapatkan dukungan rakyat. Tak peduli jika kenyataannya rakyat tak berpihak pada suatu kebijakan tertentu.

Fenomena influencer dijadikan buzzer ini menandakan bobroknya sistem Demokrasi. Para pemimpin yang dlahirkankan dari sistem ini bukanlah para pemimpin yang berkompeten untuk menangani urusan rakyat. Bahkan terkesan tidak peduli kepada kepentingan rakyat. Mereka hanyalah para boneka dari dalang-dalang yang hanya ingin menguasai negeri gemah ripah loh jinawi.

Berbeda sekali dengan Islam yang rahmat. Pemimpin yang dilahirkan dari sistem Islam adalah pemimpin yang sudah dari dalam kandunganpun dididik untuk menjadi pribadi yang takwa. Menancapkan akidah Islamiyah sebagai pondasi dalam memimpin bangsa. Ketakwaan inilah yang menjadi modal seorang pemimpin. Selain itu mereka juga dikelilingi oleh para ulama yang setiap saat mengingatkan mereka untuk tidak bertindak sesuai kepentingan pribadi.

Pemimpin dalam Islam tidak akan mungkin melakukan hal-hal di luar akal sehat. Strategi politik yang diusung pun terkadang membuat kaget para musuh-musuh Islam. Seperti sahabat Rasululloh Muawiyah, kala itu ia diberikan amanah oleh Khalifah Umar untuk menjadi gubernur. Ia memiliki waktu spesial untuk para warganya. Setiap hari ia akan mengundang dan menemui rakyatnya sekedar mendengar keluh kesah mereka. Tindakan Muawiyah ini membuat Khalifah Umar pun kagum. Dari sinilah terbentuk sense of crisis dari seorang pemimpin.

Semakin hari semakin terlihat jelas betapa sistem ini tidaklah menolong manusia dari kebodohan. Sudah saatnya seluruh alam menerapkan sistem yang rahmat bermanhaj kenabian. Wallohu’alambisshowab.[]

Oleh : Riska Malinda (Pegiat Literasi)