Sri Mulyani Soal Bansos: Masalah Sebenarnya Bukan di Anggaran Tapi Lebih ke Target dan Data
SWARAKYAT.COM - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19).
Bansos yang disalurkan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya, realisasi penyaluran PKH telah mencapai Rp 16,56 triliun hingga 6 Mei 2020.
Besaran tersebut termasuk untuk tambahan peserta PKH sebanyak 710.885 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total nilai Rp 143,07 miliar.
Selain itu paket bantuan berupa sembako yang disalurkan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pemerintah telah menyalurkan untuk 15,2 juta KPM dari target 20 juta KPM.
"Artinya masih ada space untuk sampai 20 juta. Ada yang mengatakan ada kelompok yang belum masuk. Itu harusnya di update di Kemensos (Kementerian Sosial) untuk bisa mendapatkan bansos," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan melalui video conference, Jumat (8/5/2020).
"Jadi bukan masalah anggaran, tapi lebih ke focusing target dan data," jelas dia.
Bendahara negara itu lebih lanjut merinci, untuk bansos berupa paket sembako yang disalurkan di DKI Jakarta, pemerintah telah mencairkan untuk 947.125 KPM dengan total nilai bantuan Rp 284,37 miliar.
Sementara, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bantuan 1,1 juta KPM di DKI Jakarta. Adapun untuk bansos tunai di luar Jabodetabek, pemerintah telah mencairkan Rp 3,48 triliun untuk 5,82 juta KPM yang disalurkan baik melalui bank maupun kantor pos.
"Untuk yang masuk dalam DTKS (Data terpadu Kesejahteraan Sosial) tapi belum dapat transfer kemungkinan memang belum ditransfer atau perlu dicek lagi. Tapi bansos yang berupa BLT maupun sembako masih ada tambahan 9 juta yang akan di-cover," jelas Sri Mulyani.
Sebelumnya, Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Pemprov DKI tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.
Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.
Sumber : kompas.com
Bansos yang disalurkan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya, realisasi penyaluran PKH telah mencapai Rp 16,56 triliun hingga 6 Mei 2020.
Besaran tersebut termasuk untuk tambahan peserta PKH sebanyak 710.885 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total nilai Rp 143,07 miliar.
Selain itu paket bantuan berupa sembako yang disalurkan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pemerintah telah menyalurkan untuk 15,2 juta KPM dari target 20 juta KPM.
"Artinya masih ada space untuk sampai 20 juta. Ada yang mengatakan ada kelompok yang belum masuk. Itu harusnya di update di Kemensos (Kementerian Sosial) untuk bisa mendapatkan bansos," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan melalui video conference, Jumat (8/5/2020).
"Jadi bukan masalah anggaran, tapi lebih ke focusing target dan data," jelas dia.
Bendahara negara itu lebih lanjut merinci, untuk bansos berupa paket sembako yang disalurkan di DKI Jakarta, pemerintah telah mencairkan untuk 947.125 KPM dengan total nilai bantuan Rp 284,37 miliar.
Sementara, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bantuan 1,1 juta KPM di DKI Jakarta. Adapun untuk bansos tunai di luar Jabodetabek, pemerintah telah mencairkan Rp 3,48 triliun untuk 5,82 juta KPM yang disalurkan baik melalui bank maupun kantor pos.
"Untuk yang masuk dalam DTKS (Data terpadu Kesejahteraan Sosial) tapi belum dapat transfer kemungkinan memang belum ditransfer atau perlu dicek lagi. Tapi bansos yang berupa BLT maupun sembako masih ada tambahan 9 juta yang akan di-cover," jelas Sri Mulyani.
Sebelumnya, Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Pemprov DKI tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.
Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemprov DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.
Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk KPM di Jakarta dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat. "Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK, DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI, dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta di-cover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI.
Pemerintah pusat, kata dia, harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu di-cover oleh Pemprov DKI.
Sumber : kompas.com
Post Comment
Tidak ada komentar