Please Pak Jokowi, Berhentilah ‘Ngebanyol’ Terkait Corona

Ketika wabah corona mengguncang dunia, pemerintah di belahan negara lain sibuk membuat berbagai kebijakan antisipatif dengan merujuk kepada himbauan WHO. Sementara itu, pemerintah Indonesia justru terkesan menyepelekan. Alih-alih membuat proteksi dini, pemerintah justru berencana mengucurkan anggaran negara sebesar Rp72 milyar untuk menggenjot sektor pariwisata.

Serentatan ‘banyolan’ para menteri juga ikut menghiasi lini masa menanggapi virus corona. Tak ketinggalan, Jokowi juga ‘ngebanyol’ dengan mengatakan dia minum jamu tiga kali sehari guna menangkal corona. Akibatnya, pemerintah Indonesia kecolongan. Virus corona menyebar dan menjangkiti masyarakat Indonesia dengan begitu cepat dan menimbulkan kepanikan.

Pada 13 Maret 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan bahwa pemerintah telah membentuk tim reaksi cepat penanganan corona baru (Covid-19). Tim reaksi cepat dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Mornado. Tim reaksi cepat ini juga dibantu Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, dan TNI.

Kala itu Jokowi jumawa menyatakan tidak perlu membentuk satuan tugas untuk menangani persebaran virus corona. Dengan bangganya, Jokowi mengatakan selama ini terkait corona dirinya telah memimpin task force sendiri. Sikap jumawa Jokowi ini banyak dikritisi banyak pihak, karena masih saja melakukan ‘pencitraan’ di tengah isu kemanusiaan. Selain itu, masuknya BIN juga dianggap sebagai salah satu skenario pemerintah untuk membungkam kritik kepada pemerintah.

Sikap jumawa Jokowi tidak bertahan lama, pada 16 Maret 2020 akhirnya Jokowi mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 yang tak lagi dipimpin dirinya. Satgas ini dipimpin langsung oleh Kepala BNPB. Satgas ini dibentuk pasca Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya dinyatakan positif corona.

Pemerintah yang tidak ingin kehilangan muka segera mengumumkan akan membeli rapid test agar bisa dilakukan pengecekan secara masal. Lagi-lagi, ini hanya lawakan badut untuk menghibur orang yang sedang sakit. Nyatanya, rapid test itu dijual ulang oleh pemerintah kepada Rumah Sakit. Heran, di tengah kondisi seperti ini masih sempat pemerintah melakukan bisnis.

Baca juga  Jansen : Modal Diplomatik SBY Bisa “Dinginkan” Konflik Indonesia – China
‘Banyolan’ pemerintah berlanjut ketika satuan tugas dikabarkan mengumpulkan 20 influencer untuk membahas soal penanganan virus corona. Di sisi lain, ironi petugas medis yang kekurangan alat pelindung diri (APD) justru semakin marak di media sosial. Pemerintah dianggap lebih mementingkan citranya dihadapan publik dibandingakan situasi darurat negeri ini melawan corona.

Kini, beberapa akun influencer yang kritis menanggapi kinerja pemerintah yang lamban menangani corona ikut-ikutan terdampak. Mulai dari akun yang bersifat pribadi hingga organisasi terkesan dibatasi. Sejumlah pihak berasumsi, pemerintah melalui BIN sedang berupaya memberangus kebebasan informasi.

Please Pak Jokowi, sudahlah, jangan lagi berpikir tentang citra diri. Kini saatnya kita bekerja nyata, bukan hanya sekedar berkata-kata tanpa aksi yang nyata. Anggap saja kami para pengkritik sebagai anjing yang terus menyalak agar pemerintah terus terjaga dan waspada. Rakyat hari ini butuh kehadiran negara, bukan banyolan yang hanya berisi harapan-harapan palsu.

Berry Salam, Pegiat Masyarakat Berkeadilan