Suara Relawan: Saat Pilpres Kami Dukung Jokowi, Kini Kami Seolah Sampah dan Menjijikkan

Qpini Bangsa - Isu buzzer media  sosial  pro-pemerintah  mengemuka  usai vKepala  Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menanggapi sosok misterius Kakak Pembina buzzer Istana. Moeldoko bahkan setuju buzzer politik  ditertibkan.  Namun salah  satu  pihak yang disebut sebagai buzzer mengkritik rencana penertiban itu.

"Buzzer ini kan  istilahnya  bukan  hanya ditujukan buzzer Istana. Buzzer ini kita bilang ada buzzer  Kartanegara  juga  kan. Itu  dalam   konteks  pilpres, " kata  Pepih  Nugraha, Jumat (4/10/2019).

Pepih adalah salah satu  dari banyak nama yang diunggah akun Facebook  Seword , akun pro-pemerintahan  Jokowi. Pepih dan  yang  lain  berkumpul  memenuhi  panggilan  Kakak Pembina, sosok misterius. Orang-orang yang berkumpul itu lantas dianggap buzzer Jokowi.

Mantan wartawan ini berusaha meluruskan isu tersebut. Menurutnya, istilah buzzer bukan hanya  ada  untuk  buzzer  Istana  Kepresidenan  saja. Buzzer adalah  pihak   atau  orang yang mendengungkan sebuah pesan. Terlepas kerja-kerja mendengung  itu  dibayar  atau sukarela

Ada barangkali buzzer khilafah, buzzer HTI. Buzzer ini kan kalau bahasa Indonesianya kan pendengung dari suara-suara lebah-lebah. Jadi orang  yang  mendengungkan,"  ujar Pepih

"Siapapun  bisa  mendengungkan, entah  itu  pesanan,  dibayar,  atau  entah  itu  sukarela," sambungnya.

Dia mencontohkan buzzer seperti orang yang suka bermain gitar. Orang yang suka bermain gitar, bisa saja mempromosikan atau mendengungkan bahwa bermain gitar itu menyenangkan. Menurutnya, itu merupakan contoh buzzer sukarela.

Ketika orang yang suka bermain gitar itu diminta salah satu merek gitar untuk mendengungkan produknya, barulah hal itu masuk dalam kategori buzzer berbayar.

Dia lantas mempertanyakan sejumlah pihak yang meminta pemerintah  menertibkan buzzer. Menurutnya, hal tersebut justru upaya untuk merusak proses demokrasi.

"Ada yang meminta Pak Jokowi menertibkan para buzzer-nya yang dirasa bisa merusak demokratisasi ini. Lha kok yang diminta malah buzzer-nya Pak Jokowi? Kenapa bukan minta buzzer-nya HTI ditertibkan? Jelas-jelas itu ingin mengganti NKRI. Dia kan ingin mengganti ideologi Pancasila toh," ujarnya.