Pelayanan Kesehatan Kewajiban Negara Bukan Beban Rakyat

Legislator PKS Netty Prasetiyani memberikan tanggapan soal keputusan Pemerintah yang menaikkan iuran BPJS hingga 100%. Menurutnya, pelayanan kesehatan merupakan kewajiban negara kepada rakyat bukan membebani masyarakat, Kamis (31/10/2019) di Jakarta.

"Itu tugas konstitusional yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah harus jeli mencari cara-cara kreatif dan inovatif dalam menangani defisit BPJS. Jangan memudahkan urusan dengan melempar beban pada rakyat. BPJS defisit, iuran naik. PLN rugi, tarif naik. Pertamina jebol anggaran, gas dan bahan bakar naik. Wah, enak dong jadi pemerintah. Di mana keberpihakan pada rakyat,� kata Netty dalam laman resmi PKS.

Ia memberikan pandangan tentang hal mendasar dalam kesehatan, bahwa �pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar lagi pada aspek promotif preventif dengan menggalakkan program hidup sehat sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan sebagai upaya menjaga kesehatan rakyat, sehingga dapat menurunkan angka kesakitan khususnya penyakit kronis yang berbiaya tinggi, ini yang harus menjadi perhatian kita kedepan, uangnya jangan hanya dibelanjakan untuk kuratif saja,".

Netty menambahkan, pemerintah harus dapat membuat skala prioritas untuk menyelesaikan permasalahan BPJS ini sehingga tidak membuat langkah yang salah dan tidak merugikan rakyat.

"Yang paling emergency saat ini adalah bagaimana menyelamatkan hidup rumah sakit yang terancam henti nafas akibat tunggakan BPJS, bila rumah sakit berhenti operasionalnya maka rakyat kehilangan tempat pelayanan. BPJS harus segera membayar rumah sakit agar rumah sakit tidak collaps dan terhindar dari merumahkan karyawan termasuk dokter dan tenaga paramedis, dan rumah sakit mampu melunasi hutangnya di vendor obat dan alkes agar supply tidak terganggu," ungkapnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini menyatakan meski ia belum puas dengan kinerja BPJS Kesehatan, namun di sisi lain, ia memahami bahwa sebagai penyelenggara jaminan sosial BPJS memang perlu diselamatkan.

"BPJS kan badan yang filosofi pendiriannya adalah penyelenggara jaminan kesehatan sosial masal yang harus berpihak pada rakyat, menyehatkan semua, dan menjadi cara pemerintah menunaikan kewajiban konstitusional. Jadi orientasinya adalah pelayanan, bukan profit. Pengelolanya juga harus memiliki mind set sebagai pelayan, bukan eksekutif perusahaan yang targetnya adalah membukukan profit. Ini yang harus dibenahi agar tidak terjadi fraud yang selama ini ditengarai juga menjadi penyebab BPJS tidak sehat secara keuangan," katanya.