Gerindra Ingatkan Jokowi Perlu Bicara dengan Oposisi soal Perppu KPK

IDTODAY.CO - Anggota DPR Fraksi Gerindra, Supratman Andi Atgas, mengingatkan Presiden Joko Widodo agar tetap memikirkan aspek politik dalam rencana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) KPK demi stabilitas politik pemerintahan hingga lima tahun mendatang.

Menurut Supratman, jika pemerintah ingin melakukan perubahan kembali RUU KPK, harus mengundang pimpinan DPR, dari partai koalisi maupun partai oposisi, untuk melakukan konsultasi.

"Silakan undang semua. Jangan hanya kepada parpol koalisi tapi juga dengarkan partai oposisi," kata Supratman di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu, 5 Oktober 2019.

Pemerintah dan DPR, katanya, harus berjalan selaras dan beriringan. Sebab, dalam lima tahun ke depan banyak agenda Presiden yang harus dikomunikasikan dengan DPR.

Salah satu agenda pemerintah yang ke depan akan dibahas dengan DPR yakni wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Jika nantinya dalam koalisi pemerintahan di DPR tak solid maka Presiden akan kesulitan dalam menjalankan rencana pemerintahan.

"Kalau itu ternyata di koalisinya tidak solid kan nanti presiden yang kesulitan sendiri kalau presiden tidak mendengarkan masukan dari koalisinya. Itu yang harus ditimbang secara politik oleh presiden apalagi beliau berkeinginan keras untuk pemindahan ibu kota," ujarnya.

Saat ini, kata Supratman, wacana pemindahan ibu kota belum ada dasar hukumnya. Jika ketegangan penerbitan Perppu KPK ini ada permasalahan, ia pun menyebut apa yang direncanakan presiden tidak akan mendapatkan dukungan dari parlemen.

"Kalau dari Gerindra tak masalah. Kita dukung (penerbitan Perppu). Tapi saya kan tidak mewakili parlemen secara keseluruhan. Saya tidak tahu sikap partai lainnya. Presiden harus menghitung itu dulu politiknya," ujarnya. [vvn]