Buzzer Bela Rezim, Ngabalin: Yang Terzalimi Itu Pemerintah!
Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menampik tudingan bahwa rezim berkuasa saat ini telah mengandalkan pendengung atau buzzer untuk membela setiap kebijakan.
Sosialisasi kebijakan, menurut dia, selalu melalui kementerian dan lembaga terkait dan tidak mungkin disosialisasikan di luar pemerintahan.
"Tidak mungkin pemerintah mengorganize, tidak mungkin, bagaimana mungkin lembaga negara mengorganize lembaga-lembaga di luar pemerintah. Dia punya Departemen Penerangan, ada Badan Sandi Siber Negara," ujar Ngabalin di Jakarta, Jumat (4/10/2019).
Buzzer politik, kata dia, banyak memfitnah dan memojokkan pemeritah. "Dan jangan lupa yang teraniaya dan terzalimi itu pemerintah, hati-hati loh. Bahwa ada survei ada penelitian mari kita duduk, kan kita semua orang sekolah sampai doktor dan profesor kan, kita bisa belajar tentang metode penelitian," jelasnya.
Ia mengakui pemerintah mendapat keuntungan bila menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan programnya tapi tidak untuk saling menjatuhkan.
"Kan tidak ada salahnya kalau ada orang yang memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi sebagai pemerintah, kemudian ada program-program pemerintah kemudian ada masyarakat yang membuat medsos, Twitter atau Instagram lalu memberikan dukungan kepada pemerintah, dimana salahnya? Tidak ada salahnya," jelasnya.
Sosialisasi kebijakan, menurut dia, selalu melalui kementerian dan lembaga terkait dan tidak mungkin disosialisasikan di luar pemerintahan.
"Tidak mungkin pemerintah mengorganize, tidak mungkin, bagaimana mungkin lembaga negara mengorganize lembaga-lembaga di luar pemerintah. Dia punya Departemen Penerangan, ada Badan Sandi Siber Negara," ujar Ngabalin di Jakarta, Jumat (4/10/2019).
Buzzer politik, kata dia, banyak memfitnah dan memojokkan pemeritah. "Dan jangan lupa yang teraniaya dan terzalimi itu pemerintah, hati-hati loh. Bahwa ada survei ada penelitian mari kita duduk, kan kita semua orang sekolah sampai doktor dan profesor kan, kita bisa belajar tentang metode penelitian," jelasnya.
Ia mengakui pemerintah mendapat keuntungan bila menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan programnya tapi tidak untuk saling menjatuhkan.
"Kan tidak ada salahnya kalau ada orang yang memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi sebagai pemerintah, kemudian ada program-program pemerintah kemudian ada masyarakat yang membuat medsos, Twitter atau Instagram lalu memberikan dukungan kepada pemerintah, dimana salahnya? Tidak ada salahnya," jelasnya.
Post Comment
Tidak ada komentar