Yang Ganjil dari Pertemuan Tokoh Papua di Istana

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Nioluen Kotouki memberi tanggapan soal sejumlah orang yang disebut tokoh dan mewakili masyarakat Papua serta Papua Barat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan itu, mereka menyampaikan sepuluh poin catatan penting yang diharapkan untuk dipenuhi Presiden Jokowi.

Nioluen menilai ada pihak yang memanfaatkan situasi di balik kisruh ujaran rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur, berikut rentetan unjukrasa anti rasisme dan amuk massa di Tanah Papua, untuk bertemu Presiden Joko Widodo.

"Kami ikuti akhir-akhir ini, masing-masing kelompok jalan sendiri. Memanfaatkan momentum ini bertemu presiden. Banyak yang mengaku diri tokoh adat, tokoh masyarakat, namun tidak mewakili unsur dari lima wilayah adat,� kata Nioluen Kotouki pada Selasa petang (10/9/2019).

Jika ada kelompok yang mengatasnamakan perwakilan adat atau perwakilan masyarakat, semestinya kelompok itu terlebih dahulu duduk bersama dengan para pengambil kebijakan di Papua semisal Gubernur Papua, DPRP, Majelis Rakyat Papua atau MRP. Hal itu penting untuk menyatukan pendapat di antara berbagai pemangku kepentingan di Papua, agar tidak bias kepada hal yang tak jelas.


Ini sama saja penyamaran. Hanya mewakili kelompok tertentu. Sama saja menciptakan perselisihan antara masyarakat [adat yang ada] di kelima wilayah adat Papua sendiri. Sebagai orang berbudaya, semestinya [mereka] duduk bersama, satukan barisan  memulihkan kondisi di Papua,� ujarnya.

Sepuluh poin yang disampaikan kepada Presiden Jokowi mencerminkan jika para tokoh ini tidak mewakili masyarakat adat dari lima wilayah adat di Papua, ataupun masyarakat Papua secara umum. Tak satupun poin yang disampaikan tersebut menyentuh akar masalah yang memicu gelombang unjukrasa dan amuk massa di Papua, yaitu ujaran rasis.

Ia mempertanyakan bagaimana sepuluh poin yang disampaikan kepada Presiden Jokowi itu bisa tersusun, di mana tempat pembahasannya, berikut siapa dan kapan pembahasan 10 poin tersebut.

�Kalau masing-masing jalan dengan kepentingannya, tak akan ada hasil. Kelompok yang jalan ini saya pikir hanya dari satu wilayah adat,� ucapnya.