TUGAS TNI ITU MENJAGA NYAWA RAKYAT ATAU FOKUS MENJAGA KEKUASAAN JOKOWI ?

Oleh : Nasrudin Joha 

Sampai hari Rabu (25/9/2019), total korban meninggal dunia akibat kerusuhan Wamena, Papua tercatat menjadi 32 orang. Selain itu, ada 75 orang yang mengalami luka-luka.

Kemudian 80 kendaraan roda empat, 30 kendaraan roda dua, 150 rumah dan pertokoan, serta 5 perkantoran hangus terbakar.

Ada sekitar 5.000 warga Wamena memilih mengungsi di 4 titik pengungsian yang ada. Dari jumlah korban tewas, seorang warga yang meninggal adalah dokter yang bertugas di padalaman.

Namun, musibah dan tragedi kemanusiaan ini tak menggerakan lisan panglima TNI, untuk berdiri tegap bersama pasukannya, menyatakan tegas dengan mengultimatum OPM, agar jangan mengganggu rakyat. Tak ada narasi, yang dimuntahkan panglima TNI bahwa tentara, berada di garda terdepan untuk menjaga, membela dan melindungi nyawa rakyat.

Sebelumnya, tragedi Papua juga telah banyak memangsa rakyat sipil di Papua. Bahkan, korbannya ada yang berasal dari prajurit TNI dan polisi. Sekali lagi ditegaskan, tak pernah ada pidato berapi-api dari panglima TNI, yang menggugat kekejaman OPM, sekaligus memberi garansi dan perlindungan atas keselamatan harta benda dan nyawa rakyat Papua, rakyat Indonesia.

Namun, alangkah aneh dan sangat menjungkirbalikkan akal. Tiba-tiba, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada tanggal 27 September, dengan gagah dan berapi-api, memastikan TNI berada di garis terdepan apabila ada yang ingin menjegal pelantikan presiden-wakil presiden terpilih. 

Panglima TNI bersama pasukannya, terlihat begitu gagah menyampaikan orasi untuk membela dan memastikan keamanan Jokowi agar tidak yang mengganggu saat pelantikan. Seolah negara sedang genting, nyawa Presiden terancam, deklamasi sang panglima dibuat membahana ke seluruh penjuru negeri.

Padahal, aspirasi rakyat selama ini, aspirasi mahasiswa selama ini tak ada secuilpun yang menyebut memiliki rencana untuk menggagalkan pelantikan Jokowi. Mereka berdemo, karena ingin menyampaikan aspirasi penolakan atas sejumlah produk legislasi DPR, termasuk penolakan atas disahkannya perubahan UU KPK.

Menang benar, sebagian besar ekspresi aspirasi itu juga menyampaikan kemarahan dan kekesalan pada Jokowi atas sikapnya yang tak amanah dalam mengelola negara. Namun, sikap itu masih dalam batas-batas koridor kemerdekaan menyatakan pendapat dimuka umum yang dijamin konstitusi.

TIDAK ADA sejarahnya Presiden terpilih digagalkan kaum apalah menurut kalian.
Ini Panglima TNI gak ngerti situasi.
Wamena sedang membara, dia bicara pelantikan Presiden!
Siapa yg mau gagalkan pelantikan?
Yg jelas, Negara yg gagal melindungi warganya!#BugisBerduka#MinangBerduka pic.twitter.com/QOsAPJl5g4

� Front Pembela Islam (@LaskarIslam_FPI) September 28, 2019

Kemana, suara panglima TNI saat nyawa dua mahasiswa meregang terkena tembakan peluru di Kendari ? Kemana, suara penglima TNI saat penanganan demo berlangsung brutal ? Kemana, suara panglima TNI saat negara mempertontonkan kebiadaban pada rakyat ? 

Bukankah TNI itu lahir dan dibesarkan dari rahim rakyat ? Bukankah, seluruh anggota TNI itu digaji oleh rakyat ? Kenapa panglima TNI tidak bicara atas keselamatan rakyat ? Kenapa panglima TNI justru hanya sibuk bicara ihwal keselamatan Jokowi ?

Wahai Tuan Presiden, alat negara itu dibiayai dari uang rakyat. Mereka, diadakan untuk melindungi rakyat. Jangan salahgunakan alat negara hanya untuk melindungi kekuasaan Anda. 

Wahai Tuan Presiden, jangan adu domba rakyat dengan TNI. Karena rakyat dan TNI itu satu tubuh. Karena itu, jika Anda memang tak lagi mampu mengurusi negeri ini, segeralah menepi, segeralah mundur, karena itu lebih baik bagi Anda juga bagi bangsa ini. [].