Isi Pidato Anies di Lahan Reklamasi Ini Menantang Dominasi 9 Naga

Pelaksanaan Upacara Bendera memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 Kemerdekaan RI, oleh Pemprov DKI Jakarta di kawasan Pantai Maju, Jakarta Utara, Sabtu (17/8), membawa pesan tersendiri.

Dalam upacara tersebut, Gubernur DKI Anies Baswedan bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup) dan Ketua DPRD Provinsi DKI Prasetyo Edi Marsudi sebagai pembaca naskah prokamasi.

Sesuai tema peringatan HUT RI 'SDM Unggul, Indonesia Maju', Anies mengapresiasi penyelenggaraan upacara di kawasan Pantai Maju, yang merupakan lahan hasil reklamasi.

Hal tersebut diyakini sebagai menabuh genderang perang ke konglomerat 9 naga yang mendominasi lahan reklamasi. Tak hanya sampai disitu, dalam pidatonya, Anies juga menegaskan akan tetap membela kepentingan rakyat.

"Kita menyelenggarakan upacara secara khusus di lahan ini, di Pantai Maju, lahan hasil reklamasi. Ini adalah lahan yang ketika proklamasi dikumandangkan, belum ada tanah ini. Tapi, kita ingin kirimkan pesan kepada semua, bahwa ini bukan lahan milik pribadi. Ini adalah lahan milik Negara Republik Indonesia, tanah kita, dan kita ingin memastikan bendera Merah Putih pun berkibar di tanah ini," tutur Anies.

Dia juga menitipkan pesan, sebagai bangsa yang maju, masyarakatnya juga harus mandiri. Apalagi tantangan besar sudah ada di depan mata, keunggulan SDM harus benar-benar diperlukan.

"Mari kita isi kemerdekaan dengan peran nyata mewujudkan kemandirian, memperkuat persatuan dan kesatuan, meningkatkan kualitas pribadi dan daya saing. Sehingga, masyarakat Jakarta menjadi warga yang maju, berdaya saing di daerah global," tutup Anies.

Sulitnya Berhadapan dengan Lahan Reklamasi

Pada akhir September 2015 Menteri Kelautan Susi Pudjiastuti mengkaji penghentian sementara (moratorium) reklamasi. Reklamasi diusulkan hanya untuk pelabuhan, bandara, dan listrik. Di luar itu tidak boleh ada reklamasi untuk hotel, apartemen, mall, dan sebagainya.

Moratorum tersebut tidak menghentikan pembangunan beberapa pulau reklamasi. Pemprov DKI mempersilakan pembangunan jalan terus.

Pemerintah pusat melalui Rizal Ramli akhirnya menghentikan reklamasi karena pemerintah DKI belum melengkapi sejumlah dokumen.

Di tengah tarik menarik kepentingan tersebut Juli 2016 Rizal Ramli dicopot dari jabatannya. Dia diganti oleh Luhut Panjaitan. Setelah itu pembangunan reklamasi seakan tak terbendung.