Didemo Soal Buruknya Pelayanan Kesehatan di Pulau, DPRD "Absen" Dinkes Pangkep Minta Maaf

KORANPANGKEP.CO.ID - Puluhan mahasiswa yang menamakan dirinya Aliansi Pemerhati Kesehatan Pangkep melakukan aksi unjuk rasa terkait buruknya pelayanan kesehatan di wilayah Kepulauan kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulsel, dimana ditenggarai para petugas medis ASN malas masuk kerja, bahkan ada satu pustu yang tak ada tenaga medis ASN nya sama sekali, sehingga hak masyarakat akan pelayanan kesehatan terabaikan.

Dalam aksinya Mahasiswa melakukan unjuk rasa tersebut di tiga titik yakni didepan Tugu Bambu Runcing Pangkep, di Poros Sultan Hasanuddin, lalu kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Pangkep, namun sayang di kantor wakil rakyat tersebut tak satupun anggota DPRD Pangkep maupun bagian kesekretariatan DPRD Pangkep yang menemui pendemo karena ke 35 anggota DPRD Pangkep semua Absen masuk kantor, tanpa alasan yang jelas.

Kecewa dengan sikap para anggota DPRD Pangkep yang tak satupun bisa menemui para pengnjuk rasa tersebut, mereka kemudian bergerak menuju Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pangkep untuk melanjutkan aksi unjurasa dan menemui Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Pangkep dr.Indriaty Latief

Didepan dr.Indriaty Latief para pendemo melakukan orasi, mereka juga menuntut agar kepala puskesmas atau pustu pulau yang malas ke tempat tugas agar segera dicopot. dan meminta Dinas kesehatan Pangkep agar lebih memperhatikan penggunaan dan penempatan ASN di wilayah kepulauan Pangkep serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat yang ada di pulau sehingga dapat setara pelayanan kesehatannya dengan masyarakat Pangkep yang ada didaratan.

"Masyarakat pulau butuh petugas kesehatan yang bisa standby di pustu atau puskesmas agar penindakan cepat terhadap masyarakat yang sedang sakit, Selain itu kami ingin desak Dinas Kesehatan Pangkep agar menindaktegas oknum ASN yang tidak mematuhi standar jam kerja dan segera mengisi kekosongan semua kantor layanan kesehatan yang ada di pulau," " kata Zulham salah seorang jenderal lapangan (Jendlap) demonstran dari Mahasiswa tersebut.

Zulham juga dengan lantang menyebut agar kepala puskesmas Tupabiring dicopot dari jabatannya karena telah lalai mengontrol anggotanya.

Selain itu, para mahasiswa juga menuntut agar kepala Dinas Kesehatan Pangkep meminta maaf melalui media resmi terkait buruknya layanan kesehatan di pulau selambat-lambatnya 2x24 jam.

Tuntutan lain yang disebutkan Zulham agar pihak Dinkes segera merealisasikan pengoperasian ambulance laut bantuan dari provinsi.

Mereka juga meminta Bupati Pangkep mengawal kebijakan JKN KIS masyarakat pulau agar tidak dilakukan pemblokiran dan penonaktifan.

"Apabila tuntutan tidak dipenuhi maka Kadinkes harus mundur dari jabatannya karena tidak berlaku adil dengan masyarakat pulau serta apabila tuntutan tidak dipenuhi, maka kami akan datangkan massa lebih banyak lagi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pangkep, dr Indriaty Latief yang menemui pendemo mengaku meminta maaf kepada masyarakat pulau karena keterbatasan tenaga kesehatan ASN yang ada disana untuk melayani masyarakat pulau, Ia pun berjanji pihaknya akan segera mengirim petugas kesehatan di pulau agar pelayanan kesehatan kembali normal

"Saya minta maaf kepada masyarakat pulau atas keterbatasan petugas kami di pustu dan akan menempatkan kembali petugas kesehatan disana. Saya sudah perintahkan kapusnya," tegas Indry.

Terkait pencopotan Kepala Puskesmas Tupabiring indry mengaku itu bukan merupakan kewenangannya akan tetapi merupakan kewenangan pimpinan Satuan Kerja dalam hal ini Bupati Pangkep H.Syamsudin Hamid.

Indry juga mengklarifikasi soal bantuan ambulance laut yang terbengkalai, dan belum digunakan sama sekali sejak diserahkannya oleh pemerintah provinsi Sulsel pada bulan Feruari 2019 lalu Menurutnya, ambulance tersebut masih merupakan aset provinsi dan belum dihibahkan ke Pemkab Pangkep.

"Itu masih aset provinsi dan belum dihibahkan ke kami, jadi kami belum berhak memberikan biaya operasional. Secepatnya akan dihibahkan ke kami," ungkapnya.

Sementara itu mengenai persoalan kepengurusan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang dirasakan sulit bagi masyarakat di Pangkep Indry menegaskan bahwa hal tersebut bukan kewenangan Dinas Kesehatan, tetapi merupakan kewenangan Dinas Sosial Pangkep.

"KIS ini kewenangannya di Dinas Sosial, kami hanya melayani kepesertaan KIS dan untuk lebih jelasnya tanya langsung Dinsos" Pungkasnya

(ADM-KP)