Bupati Nduga Minta Pemerintah Segera Menarik TNI / Polri Dari Nduga.

Bupati Nduga, Papua, Yairus Gwijangge meminta kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo untuk menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo supaya segera menarik personel TNI dan Polri yang sedang menggelar operasi militer di Papua.

Baca Juga : Terlibat Sindikat Penggelapan Belasan Mobil, Seorang Polwan Di Kalbar Ditangkap Polisi

"Kami dengan harapan penuh meminta kepada Presiden melalui Ketua DPR bahwa penarikan anggota TNI dan Polri nonorganik dan organik itu sama-sama melaksanakan tugas di sana," kata Yairus usai bertemu Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (5/8).

Yairus menerangkan keberadaan Operasi militer digelar personel TNI dan Polri di Nduga telah membuat hidup masyarakat tidak tenang sehingga banyak masyarakat terpaksa mengungsi ke rumah saudara atau kerabat di kabupaten lain sehingga menyebabkan sekitar 11 distrik di Nduga kondisinya kosong.

Sementara itu di lain pihak, Sekretaris Daerah Kabupaten Nduga Namia Wijangge mengungkapkan, konflik yang berkepanjangan antara pihak TNI dan Polri serta kelompok yang menamakan diri Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) telah berdampak negatif bagi masyarakat.

Namia mengatakan, akibat konflik tersebut  kegiatan belajar mengajar di 24 sekolah serta keagamaan di 98 bangunan gereja yang tersebar di 11 distrik di Nduga juga tidak berjalan. Tidak hanya itu, Pusat Kesahatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) saat ini juga tidak berfungsi seperti semestinya.

Baca Juga : Buka Sayembara, Hotman Paris Akan Hadiahi Uang 1 Miliar Dan Lamborghini Untuk Penemu Video Porno

"Pendidikan dan pelayanan kesehatan tidak berjalan. Kemudian gereja di sana, ada 98 gereja yang kosong. Semua jemaatnya lari, masyarakatnya lari," ujar Namia.

Sebelumnya, TNI- Polri menggelar Operasi militer  sejak Desember 2018 untuk mengejar sejumlah tersangka pembunuh pekerja proyek Trans Papua. Para tersangka diduga anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB)