Opini KU - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) untuk mencegah massa ke Jakarta pada 22 Mei.

Di hari itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan mengumumkan hasil akhir rekapitulasi suara Pemilihan Presiden atau Pilpres 2019. Sementara itu, sudah sejak jauh-jauh hari beberapa aliansi massa yang dekat dengan pendukung Calon Presiden Prabowo Subianto berencana menggelar unjuk rasa saat pengumuman tersebut.

"Supaya enggak terjadi penumpukan, saya perintahkan pangdam dan Kapolda, jangan biarkan masyarakat keluar daerah menuju Jakarta. Selesaikan masalah di sana," ujar Wiranto di Hotel Paragon, Jakarta pada Kamis, 16 Mei 2019, seperti dilansir Tempo.

Pernyataan Wiranto ini ditanggapi keras oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

"Mana ada hak perintah di kementerian @PolhukamRI ?? Saudara pakai aturan apa? Ini dapat dikategorikan makar karena menggunakan aparat bersenjata untuk merampas kebebasan rakyat...sayang sekali orang2 ini gak baca UU dan konstitusi...mentok lalu pakai kekuasaan belaka!" kata Fahri Hamzah di akun twitternya, Jumat (17/5/2019).

Minta Aparat Cegah Massa Datang ke Jakarta, Wiranto: "Demi Allah, Tidak Ada Kecurangan di Pilpres"

Wiranto: Demi Allah, Tidak Ada Kecurangan di Pilpres

Opini KU - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menilai, jalannya Pemilu 2019 ini sudah berlangsung dengan baik. Kendati ada sedikit kekeliruan, hal itu mampu diselesaikan dengan baik oleh pemangku kepentingan, baik itu KPU maupun Bawaslu.

�Bahwa semuanya berjalan sesuai dengan rencana, rambu hukum dan tata tertib. di sana sini adalah kekeliruan di sana sini ada kecurangan kita selesaikan dengan cara cara sesuai peraturan,� ujar Wiranto dalam sambutannya di depan peserta �Rakornas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019� di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Kamis (16/3).

Wiranto juga membantah tuduhan kecurangan yang kerap �dinyanyikan� oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Apalagi, kecurangan yang sistematis, terstruktur, masif hingga brutal. Sebagai Menko Polhukam, dirinya tentu tahu jika terjadi demikian.

�Saya sampaikan pada temen-temen wartawan kalau ada konspirasi antara pemerintah aktornya kan menkopolhukam, saya pasti tahu,� katanya.

Mantan Panglima TNI ini bahkan berani bersumpah bahwa tidak ada kecurangan atau tuduhan kalau dirinya berpihak kepada salah satu calon.

�Saya berani bersumpah di bulan puasa demi Allah yang maha kuasa, saya tidak ada niatan eh pak KPU sini kita menangkan paslon nomor sekian gak pernah ada. Enggak pernah sehingga enggak ada namanya terstruktur, sistematis masif brutal,� ungkap Wiranto.

Pasangan calon urut 02, Prabowo-Sandiaga serta seluruh tim pendukungnya kerap menuduh Pilpres tahun ini berjalan penuh kecurangan. Imbasnya, kubu 02 tidak mengakui hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), 22 Mei mendatang. [gtr]

Wiranto Minta Aparat Cegah Massa Luar Daerah Datang ke Jakarta pada 22 Mei

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta kepada aparat keamanan kepolisian dan TNI mencegah kumpulan massa dari daerah datang ke Jakarta, 22 Mei 2019 mendatang saat pengumuman penghitungan suara KPU.

Wiranto juga meminta pemerintah daerah ikut melarang warga dengan dengan jumlah besar datang ke Jakarta.

Massa dari luar Jakarta dilarang datang ke Ibu Kota untuk menghindari konflik saat penghitungan suara.

�Pusat, daerah bersinergi supaya cegah adanya indikasi atau kecenderungan atau risiko konflik sosial dengan cara mencegah mereka, atau selesaikan mereka di masing-masing tempat dulu. Didesain selesaikan di kecamatan, selesaikan di provinsi selesaikan. Sehingga tidak ada perembesan ke ibu kota ya bebannya sudah terbagi,� kata Wiranto di Hotel Grand Paragon, Jakarta Barat, Kamis (16/5/2019).

Wiranto meminta aparat menjelaskan kepada masyarakat bahwa Pemilu telah usai dan tidak perlu lagi berbondong datang ke Jakarta. Apalagi mengingat sedang menjalankan puasa pada bulan suci Ramadan

�Jelaskan ke masyarakat, nggak perlu ke sana. Pemilu sudah selesai, sudah ada hasilnya, percuma ke sana. Puasa lagi, sahurnya di mana, bukanya di mana. Mereka mikir pasti seperti itu,� kata Wiranto. [sra]