Soal Wacana Wiranto, Sandiaga: Cara Zaman Old Bungkam Para Tokoh

Beritaislam - Pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto berencana membentuk tim hukum nasional untuk merespons tindakan, ucapan, maupun pemikiran para tokoh nasional yang dianggap mengarah pada perbuatan melawan hukum. Hal itu diungkapkan langsung oleh Wiranto, kemarin.

Merespons kabar itu, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno merasa heran. �Itu serius itu? Enggak hoaks itu? Badan yang dibentuk untuk mengkaji ucapan parah tokoh. Bukannya udah banyak banget kerjaannya pemerintah?� kata Sandi di Jakarta, Senin (6/5/2019) malam.

Menurut dia, seharusnya pemerintah berfokus pada upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Misalnya, bagaimana caranya menciptakan lapangan pekerjaan dan menurunkan kembali harga-harga bahan pokok yang meroket.

�Sekarang bawang putih tembus Rp100.000 (per kg), daging di Bandung tembus Rp150.000 (per kg). Itu yang jelas menjadi prioritas,� ujarnya.

Dia menilai pembentukan tim khusus yang diwacanakan Wiranto bakal menjadi sia-sia belaka. Pasalnya, saat ini setiap ucapan yang disampaikan para tokoh bisa langsung dinilai publik, terutama kalangan netizen. Sandi beranggapan rencana itu justru tidak menggambarkan visi pemerintah terhadap pesatnya perkembangan zaman.

�Zaman sekarang bentuk-bentuk badan, zaman old itu menurut saya. Saya tegas ajalah. Menurut saya (rencana Wiranto) itu cara-cara usang zaman old untuk membungkam para tokoh,� tuturnya.


Mantan wakil gubernur DKI Jakarta itu berpendapat, pemerintah seharusnya membiarkan saja para tokoh bebas mengekspresikan atau menyuarakan aspirasi mereka, walau yang mereka sampaikan tidak sejalan dengan selera penguasa. Jika memang ada aturan yang dilanggar, sudah ada koridor hukum melalui undang-undang seperti UU ITE untuk memprosesnya.

�(Kebebasan berpendapat) kan sudah dijamin undang-undang. (Kalau Wiranto bentuk tim) mundur kita nih kayaknya,� ucapnya.

Tak hanya itu, rencana pembentukan tim hukum nasional ala Wiranto dinilainya juga hanya akan membuang-buang anggaran negara. Oleh karena itu, Sandi menilai pembentukan badan tersebut bukan prioritas yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia.

�Menurut saya akan ada tambahan lagi buat anggaran. Negara udah banyak pengeluaran. Menurut saya itu bukan prioritas,� ujarnya.

Wiranto sebelumnya mengungkapkan rencana pemerintah membentuk tim hukum nasional untuk merespons tindakan, ucapan, maupun pemikiran tokoh yang dinilai mengarah ke perbuatan melawan hukum.

�Kami membentuk tim hukum nasional yang akan mengkaji ucapan, tindakan, pemikiran dari tokoh-tokoh tertentu, siapa pun dia yang nyata-nyata melanggar dan melawan hukum,� kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/5).

Dia juga mengatakan, pihaknya tidak akan membiarkan ada pihak yang mencaci atau memaki Jokowi. �Tidak bisa dibiarkan rongrongan terhadap negara yang sedang sah, bahkan cercaan, makian, terhadap presiden yang masih sah, sampai nanti Bulan Oktober tahun ini masih menjadi presiden. Itu sudah ada hukumnya, ada sanksinya,� ujar dia.[inews]

[news.beritaislam.org]