Protes Pilpres, Tagar #KpuJanganCurang Hebohkan Twitter

Beritaislam -  Gonjang-ganjing Pemilihan Presiden 2019 terus bergulir dan berimbas di media sosial. Jumat siang 19 April 2019, tagar #KpuJanganCurang menduduki puncak populer trending topik di Twitter.

Terpantau sudah banyak pengguna Twitter yang berkicau menggunakan tagar tersebut dengan jumlah 51,5 ribu postingan saat berita ini dibuat. Menurut pantauan VIVA, tagar ini muncul karena sejumlah warganet menemukan Komisi Pemilihan Umum salah memasukkan data asli C1 ke situs KPU.

Mereka ramai-ramai menggunakan tagar tersebut untuk memprotes dan mengunggah perbandingan suara di beberapa TPS berdasarkan data C1 dan yang telah diunggah di website KPU. Warganet menilai lembaga tersebut berusaha memenangkan kubu 01, yakni Jokowi dan Ma'ruf Amin.


"Kita semua tahu KPU sekarang bagai makan simalakama. Dicambuk untuk melihatkan besar persetujuan suara pertahana, dengan menginput TPS yang dimenangkan 01, Sampai kapan bertahan?  Data kalian semakin menipis, tapi jika dengan cara seperti ini kalian buat, kami takkan diam. #KpuJanganCurang," tweet dari akun @BasukiAyu.

Kita semua tau KPU skrg bagai makan simalakama.. Dicambuk utk melihatkan betapa besar perolehan suara pertahana, dg menginput TPS2 yg dimenangkan O1, Sampai kpn bertahan? Data kalian semakin menipis, TAPI kalau dg cara seperti ini kalian buat, kami takkan diam.#KpuJanganCurang pic.twitter.com/1hJK5A6Gsq

� Ayu Basuki (@BasukiAyu) 19 April 2019

Kemudian ada perbandingan gambar antara data C1 TPS 93 di Bidara Cina, Jakarta Timur yang diunggah akun @SYAFIYYARAHMA5. Di sana tertulis perolehan suara kubu 02 meraih 163 suara dan kubu 01 sebanyak 47 suara. Namun dalam sebuah tangkapan layar server KPU, kubu 01 berhasil meraih 180 suara dan 02 hanya 56 suara.

Antara C1 dan disitus KPU cc @KPU_ID#KpuJanganCurang pic.twitter.com/X3EknKSG2e

� #2019PrabowoPresidenRI (@SYAFIYYARAHMA5) 19 April 2019

Atas berbagai beda jumlah suara yang muncul di situs KPU, Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, publikasi penghitungan dan rekapitulasi tersebut merupakan bentuk persetujuan KPU.

 "Kita publikasi. Biar semua orang bisa melihat. Kalau ada yang salah tulis atau salah masuk, maka bisa dikoreksi, bisa diperbaiki," katanya.[viva]

[news.beritaislam.org]