Pemilu Kisruh di Balik Demokrasi Rusuh

Oleh: Hafshah Damayanti, S.Pd

(Forum Muslimah Pantura)

Mediaoposisi.com-  Pemilu serentak di Indonesia usai digelar. Konon menjadi pemilu terbesar dan terumit di dunia. Beberapa media asing pun tak ingin ketinggalan memberitakan momen penting negeri ini.

Sebut saja Harian NewYork Times yang menyebut pemilu di Indonesia sebagai �the world�s largest direct presidential election� atau pemilihan presiden secara langsung terbesar di dunia. Bahkan CNN pun mengutip laporan lembaga kajian Australia, Lowy Institute yang menyebut pemilu di Indonesia merupakan pemungutan suara paling rumit yang pernah dilakukan.  

Rumitnya pemilu tahun ini pun meminta korban. Ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dikabarkan meninggal, sejauh ini telah mencapai 225 orang. Data yang dimiliki KPU, jumlah petugas KPPS yang sakit mencapai 1470 orang dan tersebar di 25 provinsi. Banyaknya petugas yang meninggal dan jatuh sakit diduga karena mereka kelelahan.detiknews.com(25/4)

Pemilu kali ini sejatinya tetap sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya, masih dalam bingkai sistem Demokrasi. Terkesan lebih rumit karena ditetapkan pelaksanaannya serentak antara pilpres dan pileg. Keprihatinan pun sempat terlontar dari seorang Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang merasa ikut berdosa lantaran turut memutuskan pemilu serentak, dengan pertimbangan efisiensi waktu dan anggaran.

Namun, faktanya proses pemilu kian kisruh terutama pada tahap penghitungan suara dengan potensi kecurangan begitu besar. Anggaran pemilu membengkak pun tak terelakkan hingga mencapai Rp35 triliun.  

Tak dipungkiri, rakyat kembali menaruh harapan besar pada pemilu kali ini. Ketika kesadaran mereka telah tergugah akan buruknya rezim yang berkuasa mengurusi hajat hidup mereka. Rakyat merindukan angin segar perubahan setelah 4,5 tahun lebih mereka terperangkap dalam pencitraan rezim yang menipu.

Tingkat keikutsertaan rakyat pada pemilu kali ini pun meningkat. Tercatat angka 80% partisipasi rakyat pada pemilu tahun 2019 yang dirilis oleh Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo. Idntime.com(24/4)

Namun, perubahan yang diinginkan rakyat melalui pemilu yang jurdil, tampaknya tak mudah terwujud. Fakta ketas suara yang sudah tercoblos, formulir C1 yang tiba-tiba raib serta  kesalahan input data ke Sistem Informasi Penghtungan Suara (Situng) KPU, berimbas adanya dugaan kecurangan hasil pemilu.

Kecurangan pemilu tahun ini begitu spektakuler, terstruktur, masif dan brutal. Aroma mempertahankan kekuasaan dengan segala cara begitu menyengat dari pentahana. Rakyat pun dibuat jengah dengan praktek demokrasi yang tercederai pada pemilu kali ini.

Kisruhnya pemilu kali ini menjadi keniscayaan dalam sitem demokrasi. Bahkan semua pemilu yang pernah diadakan oleh Republik ini tak lepas dari rekayasa dan tipu-tipu pemburu kekuasaan. Demokrasi hanya akan berpihak pada penguasa yang mampu menjamin kepentingan para pemilik modal.

Karena kekuasaan dalam sistem Demokrasi berada di genggaman para pemilik modal. Oleh karenanya, jargon demokrasi tentang rakyat yang berdaulat adalah ilusi semata. Kepentingan rakyat tak akan pernah menjadi perhatian dalam sisem Demokrasi, kecuali saat pemilu. Rakyat dibius dengan janji-janji kampanye, seolah harapan perbaikan nasib rakyat begitu dekat.  

Sudah waktunya rakyat menyadari keburukan dan hipokrisi demokrasi. Sistem yang selalu menafikan peran agama dalam mengatur kehidupan manusia, tak layak dijadikan jalan  Demokrasi menyimpan banyak kebohongan atas nama kedaulatn rakyat.

Dengan sekularisme sejatinya demokrasi menghasilkan tatanan kehidupan bernegara dan bermasyrakat yang mengutamakan kepentingan hawa nafsu segelintir orang. Rakyat hanya dibutuhkan untuk legalitas kebohongan yang dilakukan pengusung demokrasi.

Tak ada jalan lain bagi rakyat negeri muslim terbesar di dunia ini ketika menginginkan perubahan,  selain meniti jalan kebenaran dari Sang Pencipta. Hanya dengan dengan Islam lah perubahan hakiki diraih menuju keberkahan dari Ilahi.

Wallahu �alam bi ash Shawwab. [MO/ra]