Pengamat: Jokowi Tak Berani Cuti karena Elektabilitasnya Mangkrak di Angka 40,4%

Pakar hukum dari Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Ismail Rumadan meminta Presiden Jokowi mengambil cuti selama masa kampanye Pilpres 2019, yang masih tersisa sekitar satu bulan lagi. Jika tidak, dikhawatirkan Capres petahana itu akan melakukan penyalahgunaan wewenang secara masif.

�Prinsipnya kekhawatiran potensi penyalagunaan wewenang selama masa kampanye itu cukup besar jika calon petahan tidak ambil cuti,� kata Ismail di Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Dikatakan Ismail, contoh penyalahgunaan wewenang tersebut yakni, melibatkan para menteri dan kepala daerah untuk kepentingannya sebagai Capres. Apalagi, menurut Ismail indikasi praktik kotor semacam itu sudah terlihat sejak jauh-jauh hari.

�Seharusnya Jokowi memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, sebab beberapa kali Pilpres sebelumnya para calon petahana selalu mengambil cuti kampanye,� katanya.

Ismail menduga, posisi petahana yang tak berani cuti lantaran mulai cemas, elektabilitasnya mulai merosot. Sehingga berbagai macam cara dilakukan untuk mendongkrak elektabilitas yang menurut lembaga survei PolMark Indonesia mangkrak di angka 40,4 persen.

�Pandangan seperti ini wajar saja, jika Jokowi sebagai kontestan pilpres tidak cuti dari jabatannya selaku presiden. Sebab sulit untuk memisahkan dan membedakan aktifitas Jokowi sebagai presiden dan aktifitas Jokowi sebagai capres,� papar Ismail.

Ismail kemudian mencontohkan pada debat capres terkait penyampaian visi dan misi, Jokowi terkesan sulit membedakan posisinya sebagai presiden dengan capres.

Sehingga, ia melihat, Mantan Walikota Solo itu lebih banyak menyampaikan program kerjanya sebagai presiden, bukan Capres.

�Bukan menyampaikan visi dan misi sebagai calon presiden 2019 sebagaimana mestinya,� pungkas Ismail. [ts]