Liberaisasi Avtur, Solusi Atau Ilusi?

Oleh: Dwi Putri Ayu R.A.L.

Mediaoposisi.com-Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan oleh melonjaknya harga tiket penerbangan domestik secara tiba-tiba. Jumlah penumpang bandara pun turun drastis. Belum lagi adanya maskapai yang menetapkan kebijakan bagasi berbayar membuat jumlah penumpang semakin berkurang. Hal ini berpengaruh dengan pembatalan sejumlah maskapai pesawat. Dilansir dari Tribun Batam (09/02/2019) tercatat ada 14 pembatalan penerbangan oleh beberapa maskapai penerbangan di hari Kamis (07/02/2019), di antaranya Lion Air dengan sembilan penerbangan, Wings Air dengan tiga penerbangan, Garuda satu penerbangan dan Citilink satu penerbangan.

Harga avtur yang mahal disebut sebagai penyebab tiket pesawat mahal. Presiden Jokowi buka suara soal polemik harga avtur yang dinilai mahal karena monopoli oleh PT Pertamina (Persero). Jokowi menyebut harga avtur yang dijual Pertamina di Bandara Seokarno Hatta memiliki selisih hampir 30% dengan harga avtur yang dijual di bandara lain. �Bandingkan harga avtur di situ dengan yang di dekat-dekat kita terpaut kurang lebih 30% dan itu harus dibenahi,� ujar Jokowi dalam Gala Dinner Peringatan HUT ke-50 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang digelar di Grand Sahid Jakarta. Rencananya, Jokowi akan memanggil para pimpinan Holding BUMN Migas ke Istana. Tidak hanya itu, agar ada kompetisi, Jokowi juga berencana memasukkan pemain swasta untuk menjual avtur di bandara (CNBC Indonesia, 11/02/2019).

Ilusi dalam Liberalisasi Avtur
Pekerja PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menepis jika avtur sebagai dalang mahalnya harga tiket pesawat. FSPPB menduga, avtur dijadikan �kambing hitam� agar perusahaan lain masuk di bisnis bahan bakar pesawat tersebut. Lantaran tren harga avtur menurun dari periode Oktober hingga Desember 2018. Bahkan, avtur mencapai titik terendahnya di Januari 2109. Kita coba klarifikasi, saya bilang ini kebohongan publik karena justru tren harga avtur dari Oktober-Desember terus turun. Bahkan di awal Januari 2019 pada saat tiket pesawat betul-betul melonjak, itu harga avtur terendah sepanjang 2018 (detikfinance/detik.com, 15/02/2019).

�Berdasarkan data WFS Shell dan China National Aviation Fuel (CNAF) dan Blue Sky yang selalu diterbitkan secara periodik, harga avtur Pertamina di Seokarno Hatta 42,3 Sen per liter. Harga tersebut lebih murah dibandingkan dengan beberapa harga avtur di bandara internasional lainnya, seperti Changi, Singapura sebagai salah satu bandara tersibuk di dunia yang mencapai 56,8 Sen per liter dan bandara INLAND di Cina yang sebesar 46,13 Sen per liter-nya. Bahkan harga avtur Pertamina ini, perbandingannya dua kali lipat lebih murah dibanding bandara SYD Kingsford di Australia dengan harga 103,11 Sen per liter�, jelas Ekonom Konstitusi Defiyan Cori.

Dari paparan tersebut jelas terlihat bahwa Presiden berbohong terkait mahalnya harga avtur. Hal ini dilakukan untuk memuluskan agenda liberalisasi migas, yaitu masuknya swasta untuk menjual avtur di dalam negeri.

Liberalisasi sektor ekonomi selama ini seolah menjadi solusi ampuh untuk menyelesaikan setiap permasalahan ekonomi yang ada di negeri ini. Setelah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium, solar dan pertamax diliberalisasi, sebentar lagi avtur pun akan bebas dijual oleh siapapun. Perlahan tapi pasti, bisnis PT Pertamina (Persero), satu per satu dipreteli. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor migas ini bisa jadi tidak akan bisa memonopoli bisnisnya. Padahal, monopoli Pertamina terhadap pengelolaan miga sebagai kebutuhan orang banyak adalah amanah konstitusi yang termaktub dalam UU.

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, justru membuka peluang lebar-lebar bagi perusahaan asing atas eksploitasi migas secara besar-besaran. Eksploitasi migas tersebut juga dikuatkan dengan terbitnya UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa sektor migas dan pertambangan boleh dikuasai oleh Perusahaan Asing. Kalau sudah begini, rakyat bukanlah menjadi pihak yang diuntungkan, justru sebaliknya, rakyat adalah pihak yang mendapatkan kerugian paling besar dari kebijakan ini.
Pengelolaan Migas dalam Islam

Islam memandang bahwa air, api (energi) dan padang rumput adalah milik umat dimana negara-lah yang harusnya mengelola ketiga komoditas ini untuk kepentingan umat. Islam tidak akan membiarkan pihak swasta mengelola komoditas yang seharusnya menjadi milik rakyat ini.

Jelaslah bahwa liberalisasi hanyalah ilusi yang sengaja digembar-gemborkan oleh penguasa negeri ini untuk memuluskan agenda kapitalisasi aset milik rakyat. Alih-alih membawa kesejahteraan justru mereka semakin menyengsarakan rakyat sendiri. Justru sebaliknya, Inilah bukti bahwa penerapan  sistem Kapitalisme adalah akar masalah dari rusaknya perekonomian negeri dan karena sistem tersebut juga muncul pemimpin-pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat. Masihkah kita rela diatur dengan sistem rusak dan merusak ini?[MO/sr]