Layakkah Kebijakan Sertifikat Halal Di Gratiskan ?

Rizkya Amaroddini

(Jurnalis Media Oposisi)

Mediaoposisi.com-  Kebijakan silih berganti menjadi boomerang bagi pengusung. Pemberian sertifikat halal kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Hanya di jadikan dalih. Tidak menunggu sertifikat halal di gratiskan, pemerintah saja sudah meloloskan label halal di product atau makanan haram.

Gratisnya sertifikat halal hanya sekedar framing agar rakyat tergiur dalam berproduksi. Hakikatnya pemerintah membebaskan pola produksi dan pola konsumsi tanpa dasar halal dan haram. Hal ini memberikan dampak terhadap perkembangan masyarakat terkait persepsi bagaimana pola produksi dan pola konsumsi yang di izinkan pemerintah di dasarkan pada keuntungan saja.

Label halal memang menjadi acuan tiap product. Sehingga saat ada pengecekan terkait kehalalan namun product yang di berikan justru haram maka akan dengan mudah product itu tersemat label halal. Apa lagi kalau bukan dengan uang. Selama uang ada maka segala yang di inginkan akan tewujud, inilah  kehidupan di sistem kapitalisme.

Jokowi ingin setelah peraturan pemerintah terbit, pengusaha kecil yang mau mengurus sertifikat halal tidak dipungut biaya.

"Jangan sampai nanti setelah lolos ternyata masih ada masalah-masalah di lapangan. Ini kami perlu detail, perlu detail," katanya seperti dikutip dari website Sekretariat Kabinet, Senin (4/3).

Mengurusi urusan rakyat masih acak-acakkan. Kekhawatiran muslim di abaikan Negara, product-product haram beredar kian meluas. Jika ketahuan saja akan menunjukkan wajah tanpa dosa, bila tidak ketahuan maka akan terus di edarkan selama itu mendatangkan keuntungan yang besar. [MO/ra]