Apakah Pemilu melanggengkan Demokrasi?

Gambar: Ilustrasi

Oleh: Endang S.

Mediaoposisi.com-Konon, namanya pesta demokrasi.

Dimana-mana, baliho-baliho dan ajakan-ajakan untuk melilih caleg, capres, dan partai. Hari "H"nya sebentar lagi akan tiba, tetapi betulkah itu pesta demokrasi? Yang dengan jargonnya " dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat".

Tetapi kenyataannya, rakyat hanya tempat untuk menumpahkan janji-janji manisnya saja tanpa ada realitas pelaksanaannya.

Salah satu janjinya terdahulu akan ada banyak lapangan pekerjaan. Buktinya?

Saat ini demikian juga, seharusnya masih harus giat bekerja mengurusi urusan rakyat, tetapi malah ada di panggung kampanye.

Dan, menebarkan banyak lagi janji-janji manisnya. Salah satunya, menggandeng kaum milenial dengan mengeluarkan kartu pra-kerja. Diperuntukan bagi yang telah lulus sekolah, tapi belum bekerja. Pertanyaannya, dari manakah uang yang di dapat untuk membiayainya?

Sudahlah meninggalkan amanah, malah berkampanye yang isinya saling mengadu domba!

Rakyat dilarang percaya dengan hoaks, akan tetapi para pemimpin mengingkari janji-janjinya.

Itu merupakan salah satu bukti bahwa rezim saat ini represif, mengadu domba.

Sejatinya, rakus terhadap kekuasaan merupakan buah dari kebobrokan dan kebathilan sistem
demokrasi.

Ini mengungkap fakta bahwasanya petahana tidak mau mundur ataupun ambil cuti selama dalam berkampanye (kerancuan posisi sebagai presiden atau calon presiden).

Dalam pelaksanaan kampaye, ada juga yang memakai fasilitas negara.

Janji setinggi gunung, harapan tinggal harapan. Perbaikan dan perubahan yang dijanjikan tak kunjung datang.

Sejak dulu hingga sekarang, belasan kali pemilu sudah dilaksanakan. Kesejahteraan masyarakat masih di awang-awang. Berganti-ganti kepemimpinan, sebanyak itu pula rakyat selalu menelan kekecewaan.

Salah satunya, merebaknya korupsi yang mengurita seperti dikutip oleh Republika.co.id (15/03/2019). Kabiro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengungkapkan alasan KPK menyegel ruang kerja milik Menteri Agama Lukman Hakim Syaefudin dan ruangan Sekertaris Jenderal Kementrian Agama (Kemenag) Nur Kholis. Diketahui, sejumlah ruangan di kantor Kemenag pusat langsung disegel setelah tangkap tangan yang melibatkan Ketua Umum PPP M. Romahurmuziy di Jawa Timur, Jumat (15/3) kemarin.

Dengan adanya pemilu yang selama ini digelar di Indonesia, tidak melahirkan perubahan yang mendasar. Yang terjadi hanya perubahan orang atau rezim saja. Tak ada yang berubah dalam sistem politik di Indonesia, karena yang berlaku tetaplah sistem demokrasi.

Sejak awal Orde Baru, demokrasi yang digunakan tidak baku. Awalnya, negeri ini mengusung konsep demokrasi Pancasila, kemudian beralih ke reformasi.

Bahwasanya pemilu dan Parpol merupakan wadah yang melanggengkan demokrasi yang terlahir dari rahim sekularisme.

Yang mana, agama hanya boleh di ruang lingkup ibadah dan privat. Tidak boleh berada dalam ruang publik apalagi pemerintahan.

Aturan tentang shalat, shaum, dan haji bebas dilaksanakan namun hukum agama tentang sistem politik tidak boleh diterapkan. Belum lagi, pemilu melahirkan undang-undang yang memihak kepada asing dan aseng yang sangat tidak berpihak kepada rakyat.

Sejatinya pemilu hanya untuk memilih dan mengganti orang-orang yang ada di parlemen dan pemerintahan. Rakyat diberikan janji-janji yang sangat melenakan sehingga ini hanyalah pergantian dari rezim satu ke rezim yang lain.

Islam membangun kekuasaan politik di atas kesadaran umat sebagai kesahihan ideologi Islam dan kemampuannya dalam menyelesaikan problem kehidupan. Sehingga, kekuasaan yang diraih justru untuk menegakkan dan dengan kekuasaan itulah maka kesejahteraan dan keberkahan bisa terwujud.

Karena itu, sudah seharusnya kita mencampakkan sistem demokrasi ini, kita harus mengantikannya dengan sistem dan aturan yang berasal dari Allah Yang Maha Sempurna.

Dengan menerapkan ideologi Islam oleh negara, maka akan menjadi rahmat bagi alam semesta. Penerapan ideologi Islam dapat diwujudkan dalam bentuk Daulah Khilafah Islamiyah. [MO/ms]