Tolku, Balihoku

arimbi nikmah utami, S.Farm, Apt

Mediaoposisi.com-Sungguh sangat berlebihan jika mengklaim pembangunan jalan tol hanya hasil kerja dari salah satu pihak.

Hal ini disampaikan oleh Sekretaris DPW Partai PAN Jateng Umar Hasyim terkait pernyataan Wali kota Semarang Hendrar Prihadi yang meminta masyarakat untuk tidak menggunakan jalan tol jika tidak mendukung pasangan Joko widodo � Ma�ruf Amin.

Alasannya, pembangunan jalan tol tidak hanya digagas oleh eksekutif, tetapi juga dengan pertimbangan legislatif. Padahal, pejabat yang duduk di kursi legislatif berasal dari berbagai parpol. Bukan satu parpol saja.

Sebagai infrastruktur, memang tidak sepatutnya jika hal itu diklaim sebagai keberhasilan salah satu pihak. Bukankah infrastruktur itu milik negara? Dibangun untuk kepentingan rakyat dan dimanfaatkan secara cuma-cuma?

Namun pada kenyataannya, masyarakat yang ingin menggunakannya harus membayar, dengan biaya yang tidak murah pula.

apakah yang dikatakan keberhasilan adalah perwujudan fisik semata? tanpa mempertimbangkan aspek yang lainnya? Jika dikatakan mempercepat waktu tempuh antar kota, mungkin benar adanya. Tapi dari sisi ekonomi, justru jalan tol meyedot lebih banyak uang, terlebih bagi para supir truk.

Seperti disampaikan oleh Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita, bahwa tarif tol transjawa kemahalan mencapai Rp 1,5 juta. Akibatnya, para supir truk mengalihkan lajunya kembali ke jalur pantura.

�Ya, saya rasa permasalahannya kalau untuk mempermudah logistik harusnya tarifnya itu untuk angkutan truk lebih murah dibanding mobil-mobil pribadi kalau memang itu untuk logistik,� tutupnya. (3/2)

Sangat kekanak-kanakan jika melarang orang untuk melewati jalan tol jika tidak mendukung salah satu paslon. Jangan jadikan jalan tol sebagai ajang iklan. Masyarakat bebas untuk melewati jalan tol, itu adalah fasilitas negara, apalagi mereka membayar jika mau lewat, tidak gratis.

Dalam sistem ekonomi Islam, infrastruktur seperti jalan yang masuk kategori milik umum harus dikelola oleh negara. Sama seperti rumah sakit dan sarana umum lain yang diperuntukkan bagi masyarakat sebagai bentuk pengaturan dan pemeliharaan  urusan mereka.

Negara menjamin rakyatnya untuk memperoleh pelayanan umum dengan murah, bahkan gratis. Bukan seperti saat ini yang diserahkan kepada swasta dan tentunya profit oriented yang menyebabkan masyarakat harus membayar mahal pelayanan-pelayanan tersebut.[MO/ge]