Soal Freeport: Jokowi, Oow Kamu Ketahuan?

Oleh : Nasrudin Joha

Mediaoposisi.com-Mantan menteri Jokowi umbar rahasia, rahasia yang bisa membuka mata kita, kenapa bangsa sebesar ini menjadi 'dungu' menghadapi freeport.

Bayangkan saja, freeport yang tahun 2021 KK nya habis, demi hukum kembali ke NKRI, negara tidak perlu keluar duit bayar freeport kecuali hanya mempertimbangkan investasi instalasi dan peralatan tambang, dipaksa harus keluarin kocek besar untuk omong kosong 'kedaulatan tambang'.

Dungu pertama, NKRI harus keluar duit buat beli freeport tambang yang harusnya kembali, milik sendiri, dengan harga beli super mahal, US$ 3,8 miliar. Dungu kedua, Inalum musti ikut investasi smelter hingga US$ 1,5 miliar, padahal ini kewajiban freeport yang mustinya tahun 2014 sudah kelar dikerjakan.

Dungu ketiga, NKRI tidak memproses kerugian atas kerusakan lingkungan akibat penambahan freeport yang besarnya mencapai taksiran 185 T. Dungu keempat, dengan penguasaan saham 51,3 %, berarti secara sadar NKRI ikut mengambil tanggung jawab nilai kerusakan lingkungan 51,3 % dari 185 T. Jika diproses.

Kembali ke soal SS atau Jokowi. Melalui pendekatan personal, karakter Jokowi atau SS yang bisa dipercaya ? Jokowi memiliki problem kepribadian saat kampanye saja terbuka bohong dengan berbagai data yang disebutnya. SS punya persoalan, mengungkap persoalan ini setelah didepak dari menteri, setelah menjadi tim BPN.

Lantas sikap kita ? Bukan kepada siapa yang memberi informasi, tetapi kembali kepada substansi persoalan. Yakni, tentang kegoblokan bangsa ini saat negosiasi dihadapan freeport.

Baik atas inisiatif Jokowi atau SS, baik secara rahasia atau terbuka, kebijakan ini menjadi kebijakan negara. Karenanya, ini tanggung jawab kepala negara. Artinya, Jokowi menjadi biang kerok atas kisruhnya divestasi freeport karena Jokowi kepala negaranya.

Persoalannya bukan pada diakui atau dibantah pertemuan rahasia antara Jokowi dengan Bos freeport. Tetapi faktanya, negara ini kalah total, bahkan kalah kuadrat saat negosiasi dengan korporat asing. Negara telah kalah dan berada dibawah ketiak freeport.

Jokowi sendiri, melalui Inalum berulang kali menyampaikan keputusan borong saham freeport, padahal KK akan barakhir tahun 2021, disebut akan untung. Meski maksa cari pinjaman sebesar US$ 4 miliar dari Global Bond, Inalum optimis akan cepat balik modal, karena freeport diklaim akan menghasilkan Deviden US$ 1 miliar per tahun. Faktanya ?

Baru selang beberapa minggu saja Borong freeport, Inalum umumkan frerport rugi, tidak bagi Deviden hingga dua tahun. Ini pembodohan rakyat. Ketika ditanya bagaimana membayar global Bond, Inalum bangga punya cadangan kas untuk bayar. Keterlaluan sombong atas kebodohannya.

Itu kan kas duit rakyat ? Klo memang sejak awal rugi kenapa maksa beli saham freeport ? Maksa dari duit pinjaman Global Bond ? Setelah rugi, cuma bilang 'kita punya kas untuk bayar utang' ini uang perseroan uang negara, kok mengelola kayak Warung Tegal saja ?

Yang jelas, rezim Jokowi ini terbukti dusta, ingkar janji dan khianat. Rezim ini adalah representasi dari sistem demokrasi yang memang rezim zalim warisan Montesque.

Jadi umat Islam wajib sadar, semua persoalan harta umat yang dijarah asing ini sebabnya dua. Pertama rezim zalim yang tidak amanah. Kedua, sistem demokrasi zalim yang mengangkangi syariah.

Karena itu, visi umat Kedepan ada dua. Pertama, menumbangkan Jokowi yang represif, anti Islam dan ulama.

Kedua, mengubur demokrasi sistem zalim warisan penjajah, dan menggantinya dengan sistem Islam, sistem khilafah yang Agung, yang akan mengelola harta karunia dari Allah SWT untuk dikembalikan kepada umat, yang memiliki hak atas manfaat secara bersama-sama. [MO|ge]