Kartu Sakti Jokowi Dinilai Sebagai Proyek Pencitraan

Pejuang.Net - Politikus Partai Gerindra Rahayu Saraswati menilai kartu sakti Presiden Joko Widodo bisa merupakan bagian dari proyek pencitraan politik yang dilakukan oleh rezim. Sara menilai, menjadi pertanyaan besar mengapa pemerintahan Jokowi rajin bagi-bagi Kartu Indonesia Pintar (KIP).

"Hak pendidikan sudah menjadi bagian dari konstitusi kita. Itu harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Kita seharusnya tidak usah membagi-bagikan kartu," kata Sara di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Kamis 28 Februari 2019.

"Maka kebijakan itu menjadi suatu pertanyaan besar yang harus segera dijawab dan harus diubah," lanjutnya.

Keponakan Prabowo ini juga mengkritisi keberadaan pendidikan vokasi (SMK) yang selama ini gencar digemborkan pemerintahan Jokowi. Menurut dia, pendidikan vokasi kerap tidak cocok dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

"Sekarang pendidikan vokasi lebih merujuk ke arah industri yang belum siap menerima tenaga kerja. Kami perlu memastikan adanya kesinambungan dan kecocokan antara industri dan pendidikan vokasi," ujar Sara.

Menurut anggota Komisi VIII DPR ini, pendidikan vokasi harus dibangun sesuai dengan kebutuhan ekonomi lokal. Namun, penyesuaian ini belum menjadi fokus pemerintahan saat ini.

"Apabila SMK tersebut dibangun di daerah dengan mesin ekonomi pertanian atau peternakan, maka seharusnya ada lebih banyak pendidikan vokasi mengenai pertanian dan peternakan," kata Sara. (viva)

Publis by : Pejuang.Net � Ikuti kami di channel Telegram : t.me/pejuangofficial